alexametrics
25.6 C
Banyuwangi
Thursday, June 30, 2022

Pendukung Yunus Datangi Kejaksaan, Protes Penerapan Pasal

RadarBanyuwangi.id – Sejumlah pendukung Muhammad Yunus Wahyudi kemarin mendatangi  Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi. Mereka menyoal masalah penerapan pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Mereka diterima oleh Kasi Intelijen, Eddy Wijayanto dan Kasi Pidum Edrus untuk melakukan mediasi. Pendukung Yunus mengganggap penerapan pasal tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut terbit dengan pertimbangan bahwa saat itu negara belum dapat membentuk sebuah Undang-Undang Pidana yang baru sehingga menggunakan hukum pidana yang sudah ada sejak zaman penjajahan dengan disesuaikan dengan keadaan. ”Kita hanya ingin mengetahui alasan penerapan pasal tersebut. Semua tersangka yang terjerat pasal UU ITE tuntutannya berbeda-beda,” ujar koordinator aksi, Danu Budiyono.

Danu mengatakan, selama ini penerapan pasal terhadap para pelaku tindak pidana selalu berbeda-beda. Pihaknya hanya melihat, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) cukup mengkriminalisasi terdakwa Yunus. ”Dengan tuntutan empat tahun penjara itu, sangat berbeda dengan tuntutan para pelaku pelanggar UU ITE lainnya. Kedatangan kami ke kejaksaan untuk minta kejelasan,” tegasnya.

Kasi Pidum Kejari Banyuwangi Edrus mengatakan,  pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai fungsinya. Tuntutan empat tahun penjara tersebut diputuskan langsung oleh Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi. ”Dalam tuntutan tersebut sudah dipertimbangkan asas kemanusiaan dan asas hukum yang berlaku,” katanya.

Tuntutan empat tahun tersebut, jelas Edrus, dikarenakan terdakwa juga pernah terlibat kasus sebelumnya. Bahkan, terdakwa dua kali masuk penjara. ”Pertimbangan yang memberatkan memang sudah dua kali masuk penjara,” cetusnya.

Edrus menegaskan, peran Kejari Banyuwangi dalam proses sidang terdakwa kasus berita hoax tersebut sudah selesai. Kini tinggal majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi yang menentukan. ”Majelis hakim yang menentukan nantinya, jika memang terbukti bersalah maka ditahan. Tetapi, jika tidak maka bisa saja terdakwa dibebaskan,” tegasnya. (rio/aif)

RadarBanyuwangi.id – Sejumlah pendukung Muhammad Yunus Wahyudi kemarin mendatangi  Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi. Mereka menyoal masalah penerapan pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Mereka diterima oleh Kasi Intelijen, Eddy Wijayanto dan Kasi Pidum Edrus untuk melakukan mediasi. Pendukung Yunus mengganggap penerapan pasal tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut terbit dengan pertimbangan bahwa saat itu negara belum dapat membentuk sebuah Undang-Undang Pidana yang baru sehingga menggunakan hukum pidana yang sudah ada sejak zaman penjajahan dengan disesuaikan dengan keadaan. ”Kita hanya ingin mengetahui alasan penerapan pasal tersebut. Semua tersangka yang terjerat pasal UU ITE tuntutannya berbeda-beda,” ujar koordinator aksi, Danu Budiyono.

Danu mengatakan, selama ini penerapan pasal terhadap para pelaku tindak pidana selalu berbeda-beda. Pihaknya hanya melihat, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) cukup mengkriminalisasi terdakwa Yunus. ”Dengan tuntutan empat tahun penjara itu, sangat berbeda dengan tuntutan para pelaku pelanggar UU ITE lainnya. Kedatangan kami ke kejaksaan untuk minta kejelasan,” tegasnya.

Kasi Pidum Kejari Banyuwangi Edrus mengatakan,  pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai fungsinya. Tuntutan empat tahun penjara tersebut diputuskan langsung oleh Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi. ”Dalam tuntutan tersebut sudah dipertimbangkan asas kemanusiaan dan asas hukum yang berlaku,” katanya.

Tuntutan empat tahun tersebut, jelas Edrus, dikarenakan terdakwa juga pernah terlibat kasus sebelumnya. Bahkan, terdakwa dua kali masuk penjara. ”Pertimbangan yang memberatkan memang sudah dua kali masuk penjara,” cetusnya.

Edrus menegaskan, peran Kejari Banyuwangi dalam proses sidang terdakwa kasus berita hoax tersebut sudah selesai. Kini tinggal majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi yang menentukan. ”Majelis hakim yang menentukan nantinya, jika memang terbukti bersalah maka ditahan. Tetapi, jika tidak maka bisa saja terdakwa dibebaskan,” tegasnya. (rio/aif)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/