alexametrics
21.8 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Dua Massa Saling Berhadapan, Jalan Depan PN Lumpuh Enam Jam

BANYUWANGI – Sidang lanjutan kasus spanduk palu arit atau perkara Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dengan terdakwa Hari Budiawan alias Budi Pego mengakibatkan Jalan Adi Sucipto Banyuwangi lumpuh selama enam jam, Selasa (9/1).

Lumpuhnya jalan protokol tersebut diakibatkan dua kubu massa saling berhadapan di sepanjang ruas jalan di pusat kota tersebut. Kedua kubu massa itu adalah Massa anti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terdiri dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Forum Peduli Umat Indonesia (FPUI), Pemuda Pancasila (PP), dan Forum Suara Blambangan (Forsuba).

Massa yang membawa mobil lengkap dengan pengeras suara itu berkumpul di sebelah selatan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Sementara satu kubu massa lainnya, yakni dari massa tolak tambang dan keluarga serta kerabat terdakwa Budi Pego berada di sisi sebelah utara kantor PN Banyuwangi.

Untuk menghindari bentrok fisik antara dua kelompok massa tersebut, dua jalur Jalan Adi Sucipto depan Pengadilan Negeri Banyuwangi, diblokade polisi. Pagar kawat berduri juga dibentangkan menutup kedua akses jalan di tengah kota tersebut.

Ratusan personel kepolisian terus berjaga. Mereka berjaga menyebar mulai simpul jalan di belakang barikade kawat berduri, di depan halaman PN Banyuwangi, hingga di dalam ruang tempat pelaksanaan persidangan.

Tidak hanya itu, untuk menghindari keributan selama jalannya sidang, petugas juga melakukan pembatasan massa yang masuk ke dalam ruang sidang. Sementara sisanya, diminta menunggu secara terpisah di batas blokade kawat berduri.

Aksi pembatasan tersebut juga sempat membuat massa dari pihak massa tolak tambang atau pihak keluarga terdakwa meradang. Karena ketatnya pengamanan, sejumlah keluarga dan warga yang akan mengunjungi persidangan juga tertahan. Adu mulut antar massa aksi dan petugas kepolisian yang berjaga pun terjadi.

Kabagops Polres Banyuwangi Kompol Samsudin sempat beradu mulut dengan massa peserta aksi dari keluarga dan kerabat terdakwa. Gara-garanya sepele, mobil pikap yang mengangkut sound system milik mereka dihadang polisi dan tidak diperkenankan masuk ketika sampai di Simpang Tiga Jalan Adi Sucipto, depan gedung DPRD Banyuwangi.

Setelah negosiasi, mobil pikap akhirnya diperbolehkan masuk asal tidak dibunyikan. Sementara massa aksi, yang mengendarai motor dan mobil, berhenti dan berjalan kaki dari Simpang Tiga DPRD menuju depan Masjid Besar Ahmad Dahlan, sebelah utara PN Banyuwangi.

Sambil membentangkan spanduk dan meneriakkan tolak tambang, aksi massa tidak surut sedikit pun meski terik panas matahari menyengat siang itu. Ratusan warga terus merangsek. Perwakilan keluarga yang akan masuk ke dalam ruangan PN Banyuwangi juga harus melalui ketatnya penjagaan aparat. Polisi yang bersiaga di depan pintu gerbang PN Banyuwangi memeriksa satu per satu tas serta barang bawaan pengunjung sidang.

Tidak hanya keluarga Budi Pego, seluruh pengunjung sidang yang akan memasuki kantor PN Banyuwangi termasuk wartawan juga tidak luput dari pemeriksaan.

Zaenal Arifin, 37, warga Desa/ Kecamatan Pesanggaran mengatakan, massa yang datang ke kantor PN Banyuwangi tersebut berjumlah 200 orang. Mereka adalah warga di sekitar tambang Tumpang Pitu. Tujuan mereka datang ke PN Banyuwangi untuk menunjukkan bahwa massa adalah tolak tambang Tumpang Pitu, dan mereka menolak ada kriminalisasi. ”Kami juga ingin menunjukkan bahwa di Kecamatan Pesanggaran tidak ada komunis seperti yang selama ini dituduhkan,” ungkapnya.

Budi Pego merupakan salah satu korban kriminalisasi. Keinginan warga jelas, yakni ingin Budi Pego dibebaskan dari segala tuntutan, membersihkan nama Desa/ Kecamatan Pesanggaran. Bahwa tidak ada komunis di Pesanggaran, dan tuntutan ketiga yakni tambang Tumpang Pitu harus ditutup.

Uniknya, selama melakukan aksi itu, warga Pesanggaran juga membawa buah naga yang dibungkus dengan kresek. Sedikitnya lima kuintal buah naga yang dimuat satu mobil pikap dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada seluruh warga yang ada di sekitar Jalan Adi Sucipto.

”Kita ingin menunjukkan bahwa masyarakat Pesanggaran makmur dan sejahtera tanpa tambang. Kami sebetulnya sudah siapkan satu ton buah naga, tapi karena kendaraannya tidak ada, maka yang kami bawa hanya lima kuintal,” tandasnya.

Sementara itu, massa dari anti PKI yang terdiri dari Pengurus PCNU, FPUI, Pemuda Pancasila, dan Forsuba hanya duduk-duduk santai di sepanjang jalan. Massa juga membentangkan spanduk yang berisi kecaman waspada kebangkitan PKI, serta spanduk berisi hukum berat pengibar spanduk palu arit. ”Kehadiran kami sebagai bentuk dukungan terhadap pengadilan, kami mendesak penegakan supremasi hukum kasus demo yang mengibarkan logo organisasi terlarang ini harus ditindak tegas,” ujar Ketua Forsuba Abdillah Rafsanjani.

Dalam sidang, Budi Pego membacakan sendiri isi pleidoi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, dirinya belum bisa disebut menyebarkan dan mengembangkan ajaran Komunisme, Marxisme atau Leninisme, seperti yang tertera dalam pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. ”Karena hanya dilakukan secara pasif, tanpa adanya ajakan,” katanya.

Sebelumnya, JPU menuntut Budi Pego dengan tuntutan tujuh tahun penjara. Dalam tuntutannya, JPU Budi Cahyono mengatakan, unsur menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dilakukan terdakwa cukup kuat.

Dengan menyebarkan atau menyiarkan simbol atau logo yang identik dengan komunisme, yaitu simbol palu arit yang disilangkan, dapat diartikan dengan menyiarkan atau menyosialisasikan logo atau lambang tersebut yang merupakan logo atau lambang komunisme.

BANYUWANGI – Sidang lanjutan kasus spanduk palu arit atau perkara Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dengan terdakwa Hari Budiawan alias Budi Pego mengakibatkan Jalan Adi Sucipto Banyuwangi lumpuh selama enam jam, Selasa (9/1).

Lumpuhnya jalan protokol tersebut diakibatkan dua kubu massa saling berhadapan di sepanjang ruas jalan di pusat kota tersebut. Kedua kubu massa itu adalah Massa anti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terdiri dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Forum Peduli Umat Indonesia (FPUI), Pemuda Pancasila (PP), dan Forum Suara Blambangan (Forsuba).

Massa yang membawa mobil lengkap dengan pengeras suara itu berkumpul di sebelah selatan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Sementara satu kubu massa lainnya, yakni dari massa tolak tambang dan keluarga serta kerabat terdakwa Budi Pego berada di sisi sebelah utara kantor PN Banyuwangi.

Untuk menghindari bentrok fisik antara dua kelompok massa tersebut, dua jalur Jalan Adi Sucipto depan Pengadilan Negeri Banyuwangi, diblokade polisi. Pagar kawat berduri juga dibentangkan menutup kedua akses jalan di tengah kota tersebut.

Ratusan personel kepolisian terus berjaga. Mereka berjaga menyebar mulai simpul jalan di belakang barikade kawat berduri, di depan halaman PN Banyuwangi, hingga di dalam ruang tempat pelaksanaan persidangan.

Tidak hanya itu, untuk menghindari keributan selama jalannya sidang, petugas juga melakukan pembatasan massa yang masuk ke dalam ruang sidang. Sementara sisanya, diminta menunggu secara terpisah di batas blokade kawat berduri.

Aksi pembatasan tersebut juga sempat membuat massa dari pihak massa tolak tambang atau pihak keluarga terdakwa meradang. Karena ketatnya pengamanan, sejumlah keluarga dan warga yang akan mengunjungi persidangan juga tertahan. Adu mulut antar massa aksi dan petugas kepolisian yang berjaga pun terjadi.

Kabagops Polres Banyuwangi Kompol Samsudin sempat beradu mulut dengan massa peserta aksi dari keluarga dan kerabat terdakwa. Gara-garanya sepele, mobil pikap yang mengangkut sound system milik mereka dihadang polisi dan tidak diperkenankan masuk ketika sampai di Simpang Tiga Jalan Adi Sucipto, depan gedung DPRD Banyuwangi.

Setelah negosiasi, mobil pikap akhirnya diperbolehkan masuk asal tidak dibunyikan. Sementara massa aksi, yang mengendarai motor dan mobil, berhenti dan berjalan kaki dari Simpang Tiga DPRD menuju depan Masjid Besar Ahmad Dahlan, sebelah utara PN Banyuwangi.

Sambil membentangkan spanduk dan meneriakkan tolak tambang, aksi massa tidak surut sedikit pun meski terik panas matahari menyengat siang itu. Ratusan warga terus merangsek. Perwakilan keluarga yang akan masuk ke dalam ruangan PN Banyuwangi juga harus melalui ketatnya penjagaan aparat. Polisi yang bersiaga di depan pintu gerbang PN Banyuwangi memeriksa satu per satu tas serta barang bawaan pengunjung sidang.

Tidak hanya keluarga Budi Pego, seluruh pengunjung sidang yang akan memasuki kantor PN Banyuwangi termasuk wartawan juga tidak luput dari pemeriksaan.

Zaenal Arifin, 37, warga Desa/ Kecamatan Pesanggaran mengatakan, massa yang datang ke kantor PN Banyuwangi tersebut berjumlah 200 orang. Mereka adalah warga di sekitar tambang Tumpang Pitu. Tujuan mereka datang ke PN Banyuwangi untuk menunjukkan bahwa massa adalah tolak tambang Tumpang Pitu, dan mereka menolak ada kriminalisasi. ”Kami juga ingin menunjukkan bahwa di Kecamatan Pesanggaran tidak ada komunis seperti yang selama ini dituduhkan,” ungkapnya.

Budi Pego merupakan salah satu korban kriminalisasi. Keinginan warga jelas, yakni ingin Budi Pego dibebaskan dari segala tuntutan, membersihkan nama Desa/ Kecamatan Pesanggaran. Bahwa tidak ada komunis di Pesanggaran, dan tuntutan ketiga yakni tambang Tumpang Pitu harus ditutup.

Uniknya, selama melakukan aksi itu, warga Pesanggaran juga membawa buah naga yang dibungkus dengan kresek. Sedikitnya lima kuintal buah naga yang dimuat satu mobil pikap dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada seluruh warga yang ada di sekitar Jalan Adi Sucipto.

”Kita ingin menunjukkan bahwa masyarakat Pesanggaran makmur dan sejahtera tanpa tambang. Kami sebetulnya sudah siapkan satu ton buah naga, tapi karena kendaraannya tidak ada, maka yang kami bawa hanya lima kuintal,” tandasnya.

Sementara itu, massa dari anti PKI yang terdiri dari Pengurus PCNU, FPUI, Pemuda Pancasila, dan Forsuba hanya duduk-duduk santai di sepanjang jalan. Massa juga membentangkan spanduk yang berisi kecaman waspada kebangkitan PKI, serta spanduk berisi hukum berat pengibar spanduk palu arit. ”Kehadiran kami sebagai bentuk dukungan terhadap pengadilan, kami mendesak penegakan supremasi hukum kasus demo yang mengibarkan logo organisasi terlarang ini harus ditindak tegas,” ujar Ketua Forsuba Abdillah Rafsanjani.

Dalam sidang, Budi Pego membacakan sendiri isi pleidoi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, dirinya belum bisa disebut menyebarkan dan mengembangkan ajaran Komunisme, Marxisme atau Leninisme, seperti yang tertera dalam pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. ”Karena hanya dilakukan secara pasif, tanpa adanya ajakan,” katanya.

Sebelumnya, JPU menuntut Budi Pego dengan tuntutan tujuh tahun penjara. Dalam tuntutannya, JPU Budi Cahyono mengatakan, unsur menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme dilakukan terdakwa cukup kuat.

Dengan menyebarkan atau menyiarkan simbol atau logo yang identik dengan komunisme, yaitu simbol palu arit yang disilangkan, dapat diartikan dengan menyiarkan atau menyosialisasikan logo atau lambang tersebut yang merupakan logo atau lambang komunisme.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/