alexametrics
25.3 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

ODOL segera ditertibkan

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Asosiasi Armada Material Banyuwangi (AAMBI) tunggu keseriusan dan komitmen pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam penerapan dump truk Over Dimensi dan Over Load (ODOL).

Pasalnya, kerusakan jembatan, dan sejumlah ruas jalan raya yang diduga kuat akibat angkutan material yang ODOL makin dirasakan. Dampaknya sopir material kerap menjadi sasaran konflik dan polemik dengan warga. Apalagi saat kejadian jalan amblas di jalan raya Songgon, sopir armada material juga jadi sasaran warga.

Namun demikian, kesalahan tersebut tidak sepenuhnya ditimpakan kepada para sopir maupun pemilik armada material. Pasalnya, banyaknya armada yang “obesitas” tersebut bukan tanpa sebab.

Ketua AAMBI Jaenuri mengatakan, penyebab armada dump truk material ODOL salah satunya juga karena pihak kontraktor atau rekanan sebagai konsumen material, tidak akan membeli material jika muatan menggunakan bak dump truk yang standar.

“Jika kapasitas normal untuk bak standar, maksimal hanya mampu mengangkut 5,6 kubik pasir. Tetapi, jika diisi standar para rekanan ini tidak mau beli. Mereka mintanya diisi sepuluh sampai 12 kubik,” ujarnya.

Karena sebab itulah, memaksa para sopir armada material menyesuaikan dengan permintaan para kontraktor. Karena jika hanya muat material 5,6 kubik para kontraktor menolak beli. Mau tidak mau, maka bak truk disesuaikan dengan isi kapasitas yang diminta oleh rekanan.

Sebetulnya, kata Jaenuri kondisi itu sangat tidak diharapkan oleh para sopir armada material. Betapa tidak, dengan muatan yang berlebihan tentu akan mengakibatkan mesin kendaraan payah karena tidak sesuai kapasitas mesinnya.

Selain mesin, perawatan onderdil lainnya juga lebih cepat rusak dibanding saat dengan muatan standar. Apalagi jika di tengah perjalanan aramada mengalami kecelakaan seperti patah as, terguling dan kejadian lainnya.

Penasihat AAMBI, Ridwan menambahkan, dampak dari kendaraan dump truk ODOL juga mengakibatkan ruas jalan raya akan mudah rusak. Akibatnya rekan-rekan sopir armada material juga kerap mendapat perlakuan penolakan dari masyarakat saat melintasi jalan raya mengangkut material.

Pasalnya, para sopir inilah yang diduga menjadi biang kerusakan jalan raya. Sementara pihak pengelola tambang dan pembeli dalam hal ini rekanan seolah tutup telinga. “Kondisi ini sudah lama, lebih tiga tahun lalu dan ini dibiarkan berlarut-larut. Jika terus-terusan maka hasil pembangunan di Banyuwangi tak akan bisa dirasakan dalam waktu lama, karena jalan-jalan akan mudah rusak akibat kendaraan yang ODOL,” terangnya.

Atas kondisi itu, dia bersama pengurus AAMBI berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Perhubungan Banyuwangi, Polresta Banyuwangi, bagian hukum Pemkab Banyuwangi agar segera ada solusi.

Sebetulnya, kata Ridwan persoalan tersebut bisa cepat teratasi asal ada komitmen dari pemerintah kabupaten (pemkab) Banyuwangi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Penataan Ruang (CKPR) Banyuwangi.

Pihak AAMBI juga siap menertibkan anggotanya dengan mengganti bak yang sesuai standar, tapi itu jika memang ada komitmen dari Pemkab Banyuwangi melalui Dinas PU-CPKR agar pihak rekanan membeli material dengan kapasitas normal atau standar.

“Kami ini ingin proses pembangunan ini bisa dirasakan lebih lama, dan anggota kami tidak menjadi kambing hitam atas kerusakan jalan di Banyuwangi. Karena memang kondisinya yang memaksa seperti itu. Makanya, kami menunggu keseriusan dan komitmen Pemkab Banyuwangi,” tandasnya. 

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Asosiasi Armada Material Banyuwangi (AAMBI) tunggu keseriusan dan komitmen pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam penerapan dump truk Over Dimensi dan Over Load (ODOL).

Pasalnya, kerusakan jembatan, dan sejumlah ruas jalan raya yang diduga kuat akibat angkutan material yang ODOL makin dirasakan. Dampaknya sopir material kerap menjadi sasaran konflik dan polemik dengan warga. Apalagi saat kejadian jalan amblas di jalan raya Songgon, sopir armada material juga jadi sasaran warga.

Namun demikian, kesalahan tersebut tidak sepenuhnya ditimpakan kepada para sopir maupun pemilik armada material. Pasalnya, banyaknya armada yang “obesitas” tersebut bukan tanpa sebab.

Ketua AAMBI Jaenuri mengatakan, penyebab armada dump truk material ODOL salah satunya juga karena pihak kontraktor atau rekanan sebagai konsumen material, tidak akan membeli material jika muatan menggunakan bak dump truk yang standar.

“Jika kapasitas normal untuk bak standar, maksimal hanya mampu mengangkut 5,6 kubik pasir. Tetapi, jika diisi standar para rekanan ini tidak mau beli. Mereka mintanya diisi sepuluh sampai 12 kubik,” ujarnya.

Karena sebab itulah, memaksa para sopir armada material menyesuaikan dengan permintaan para kontraktor. Karena jika hanya muat material 5,6 kubik para kontraktor menolak beli. Mau tidak mau, maka bak truk disesuaikan dengan isi kapasitas yang diminta oleh rekanan.

Sebetulnya, kata Jaenuri kondisi itu sangat tidak diharapkan oleh para sopir armada material. Betapa tidak, dengan muatan yang berlebihan tentu akan mengakibatkan mesin kendaraan payah karena tidak sesuai kapasitas mesinnya.

Selain mesin, perawatan onderdil lainnya juga lebih cepat rusak dibanding saat dengan muatan standar. Apalagi jika di tengah perjalanan aramada mengalami kecelakaan seperti patah as, terguling dan kejadian lainnya.

Penasihat AAMBI, Ridwan menambahkan, dampak dari kendaraan dump truk ODOL juga mengakibatkan ruas jalan raya akan mudah rusak. Akibatnya rekan-rekan sopir armada material juga kerap mendapat perlakuan penolakan dari masyarakat saat melintasi jalan raya mengangkut material.

Pasalnya, para sopir inilah yang diduga menjadi biang kerusakan jalan raya. Sementara pihak pengelola tambang dan pembeli dalam hal ini rekanan seolah tutup telinga. “Kondisi ini sudah lama, lebih tiga tahun lalu dan ini dibiarkan berlarut-larut. Jika terus-terusan maka hasil pembangunan di Banyuwangi tak akan bisa dirasakan dalam waktu lama, karena jalan-jalan akan mudah rusak akibat kendaraan yang ODOL,” terangnya.

Atas kondisi itu, dia bersama pengurus AAMBI berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Perhubungan Banyuwangi, Polresta Banyuwangi, bagian hukum Pemkab Banyuwangi agar segera ada solusi.

Sebetulnya, kata Ridwan persoalan tersebut bisa cepat teratasi asal ada komitmen dari pemerintah kabupaten (pemkab) Banyuwangi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Penataan Ruang (CKPR) Banyuwangi.

Pihak AAMBI juga siap menertibkan anggotanya dengan mengganti bak yang sesuai standar, tapi itu jika memang ada komitmen dari Pemkab Banyuwangi melalui Dinas PU-CPKR agar pihak rekanan membeli material dengan kapasitas normal atau standar.

“Kami ini ingin proses pembangunan ini bisa dirasakan lebih lama, dan anggota kami tidak menjadi kambing hitam atas kerusakan jalan di Banyuwangi. Karena memang kondisinya yang memaksa seperti itu. Makanya, kami menunggu keseriusan dan komitmen Pemkab Banyuwangi,” tandasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/