alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Tetap Hargai Tuntutan Jaksa, Pengacara Yunus Ajukan Nota Pembelaan

RadarBanyuwangi.id – Menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pengacara Yunus Wahyudi akan mengajukan pleidoi pekan depan. Pleidoi diajukan sebagai upaya pembelaan agar Yunus bisa dibebaskan.

Ketua tim pengacara Yunus, Mohammad Sugiono mengatakan, sah-sah saja JPU menuntut hukuman empat tahun. Apalagi JPU memiliki hak untuk melakukan penuntutan terhadap kliennya. ”Kita hargai tuntutannya, tapi kita akan ajukan pembelaan untuk bisa membebaskan atau meringankan klien kami,” kata Sugiono.

Sugiono mengatakan, penerapan pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tersebut tidak sesuai. Pasal tersebut hanya mengatur KUHP, sedangkan Yunus tidak pernah menyebarkan ataupun membuat video viral tersebut. ”Dalam video itu klien kami hanya dimintai pendapat. Dia melontarkan pendapatnya saja,” katanya.

Selama proses sidang, jelas Sugiono, sebanyak 22 saksi telah dihadirkan dan tidak pernah ada saksi yang memberatkan. Bahkan, dr Widji Lestariono selaku Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banyuwangi mengaku tidak pernah terjadi keonaran selama video tersebut beredar. ”Tidak ada saksi yang memberatkan, bahkan semua saksi menyatakan bahwa video tersebut hanya berpotensi saja,” ungkap Sugiono.

Sugiono beranggapan kliennya hanya menjadi korban kriminalisasi saja. Padahal, setiap orang berhak melontarkan pendapatnya. ”Semua orang berhak berpendapat sehingga kasus ini termasuk kriminalisasi atau kasus yang dipaksakan,” tandasnya. (rio/aif/c1)

RadarBanyuwangi.id – Menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pengacara Yunus Wahyudi akan mengajukan pleidoi pekan depan. Pleidoi diajukan sebagai upaya pembelaan agar Yunus bisa dibebaskan.

Ketua tim pengacara Yunus, Mohammad Sugiono mengatakan, sah-sah saja JPU menuntut hukuman empat tahun. Apalagi JPU memiliki hak untuk melakukan penuntutan terhadap kliennya. ”Kita hargai tuntutannya, tapi kita akan ajukan pembelaan untuk bisa membebaskan atau meringankan klien kami,” kata Sugiono.

Sugiono mengatakan, penerapan pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tersebut tidak sesuai. Pasal tersebut hanya mengatur KUHP, sedangkan Yunus tidak pernah menyebarkan ataupun membuat video viral tersebut. ”Dalam video itu klien kami hanya dimintai pendapat. Dia melontarkan pendapatnya saja,” katanya.

Selama proses sidang, jelas Sugiono, sebanyak 22 saksi telah dihadirkan dan tidak pernah ada saksi yang memberatkan. Bahkan, dr Widji Lestariono selaku Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banyuwangi mengaku tidak pernah terjadi keonaran selama video tersebut beredar. ”Tidak ada saksi yang memberatkan, bahkan semua saksi menyatakan bahwa video tersebut hanya berpotensi saja,” ungkap Sugiono.

Sugiono beranggapan kliennya hanya menjadi korban kriminalisasi saja. Padahal, setiap orang berhak melontarkan pendapatnya. ”Semua orang berhak berpendapat sehingga kasus ini termasuk kriminalisasi atau kasus yang dipaksakan,” tandasnya. (rio/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/