alexametrics
28.1 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Modus Pemotongan Dana BPUM Cukup Rapi

BANYUWANGI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi masih terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan pemotongan bantuan Pemotongan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Hingga kemarin, penyidik Pidsus Kejaksaan cukup kesulitan mengungkap kasus dugaan korupsi bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop-UKM) tersebut.

Modus korupsi dalam pemotongan BPUM tergolong rapi. Bagaimana tidak, pengajuan hingga pencairan bantuan yang dicanangkan oleh Presiden RI Ir Joko Widodo tersebut ternyata seluruhnya dihendel oleh koordinator lapangan (korlap).

Meski bantuan senilai Rp 1,2 juta ditransfer langsung ke rekening  penerima, sebelum pencarian korlap meminta potongan sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu dengan dalih biaya adminitrasi. Jika jarak rumah penerima dekat dengan korlap, maka diserahkan langsung.

”Uang pemotongan tersebut ada yang diserahkan langsung dan ada pula yang ditransfer ke rekening korlap,” ujar Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi melalui Kasi Intelijen Eddy Wijayanto.

Eddy mengungkapkan, upaya pengungkapan kasus tersebut masih terus berjalan. Untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, penyidik memang harus memiliki alat bukti yang kuat. ”Kita kesusahan dalam pemeriksaan saksi. Para saksi terkadang ada yang ketakutan dalam memberikan keterangan kepada penyidik,” katanya.

Seperti apa modus pemotongan tersebut?  Eddy menegaskan modusnya cukup rapi. Mulai dari pengajuan BPUM hingga pencairan, para korlap ikut mendampingi penerima. ”Seluruhnya dihendel oleh korlap. kebanyakan para penerima UMKM tidak mengetahui cara mendaftarnya sehingga dibantu oleh korlap,” tuturnya.

Bukan hanya dalam pengajuan, para penerima bantuan yang mengurus rekening bank juga ikut didampingi korlap. Korlap juga yang mencari informasi kapan bantuan tersebut cairt. ”Ketika hendak cair, korlap langsung menemui penerima. Mereka meminta bantuan BPUM dipotong Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan bantuan hingga cair,” ungkap Eddy.

Eddy berharap kasus tersebut bisa segera memiliki titik terang agar bisa menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. ”Kami minta masyarakat ikut bekerjasama dalam membantu penyidik untuk bisa segera mengungkap kasus korupsi tersebut,” harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Banyuwangi meningkatkan status kasus perkara dugaan Pemotongan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ke tingkat penyidikan. Penyidik memiliki dua alat bukti baru yang ditemukan. Alat bukti baru berupa dokumen pengajuan, termasuk nama-nama yang diusulkan sebagai penerima BPUM dan bukti transfer.

Penyidik Pidsus langsung memintai keterangan Ketua DPC Projo Banyuwangi, Rudi Latif sebagai saksi. Pemeriksaan selama empat jam dengan tokoh masyarakat peduli BPUM tersebut untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) dalam mengungkap kasus korupsi pemotongan BPUM.

Sekadar diketahui, bantuan BPUM tahun 2021 tersebut berasal dari Kemenkop-UKM. Nilai bantuannya Rp 1,2 juta untuk satu pelaku usaha UMKM. Di Banyuwangi jumlah penerima BPUM sekitar 60 ribu yang tersebar di semua kecamatan. Kasus yang ditangani kejaksaan sekarang ini terkait temuan penyimpangan di lima kecamatan.

BANYUWANGI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi masih terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan pemotongan bantuan Pemotongan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Hingga kemarin, penyidik Pidsus Kejaksaan cukup kesulitan mengungkap kasus dugaan korupsi bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop-UKM) tersebut.

Modus korupsi dalam pemotongan BPUM tergolong rapi. Bagaimana tidak, pengajuan hingga pencairan bantuan yang dicanangkan oleh Presiden RI Ir Joko Widodo tersebut ternyata seluruhnya dihendel oleh koordinator lapangan (korlap).

Meski bantuan senilai Rp 1,2 juta ditransfer langsung ke rekening  penerima, sebelum pencarian korlap meminta potongan sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu dengan dalih biaya adminitrasi. Jika jarak rumah penerima dekat dengan korlap, maka diserahkan langsung.

”Uang pemotongan tersebut ada yang diserahkan langsung dan ada pula yang ditransfer ke rekening korlap,” ujar Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi melalui Kasi Intelijen Eddy Wijayanto.

Eddy mengungkapkan, upaya pengungkapan kasus tersebut masih terus berjalan. Untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, penyidik memang harus memiliki alat bukti yang kuat. ”Kita kesusahan dalam pemeriksaan saksi. Para saksi terkadang ada yang ketakutan dalam memberikan keterangan kepada penyidik,” katanya.

Seperti apa modus pemotongan tersebut?  Eddy menegaskan modusnya cukup rapi. Mulai dari pengajuan BPUM hingga pencairan, para korlap ikut mendampingi penerima. ”Seluruhnya dihendel oleh korlap. kebanyakan para penerima UMKM tidak mengetahui cara mendaftarnya sehingga dibantu oleh korlap,” tuturnya.

Bukan hanya dalam pengajuan, para penerima bantuan yang mengurus rekening bank juga ikut didampingi korlap. Korlap juga yang mencari informasi kapan bantuan tersebut cairt. ”Ketika hendak cair, korlap langsung menemui penerima. Mereka meminta bantuan BPUM dipotong Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan bantuan hingga cair,” ungkap Eddy.

Eddy berharap kasus tersebut bisa segera memiliki titik terang agar bisa menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. ”Kami minta masyarakat ikut bekerjasama dalam membantu penyidik untuk bisa segera mengungkap kasus korupsi tersebut,” harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Banyuwangi meningkatkan status kasus perkara dugaan Pemotongan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ke tingkat penyidikan. Penyidik memiliki dua alat bukti baru yang ditemukan. Alat bukti baru berupa dokumen pengajuan, termasuk nama-nama yang diusulkan sebagai penerima BPUM dan bukti transfer.

Penyidik Pidsus langsung memintai keterangan Ketua DPC Projo Banyuwangi, Rudi Latif sebagai saksi. Pemeriksaan selama empat jam dengan tokoh masyarakat peduli BPUM tersebut untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) dalam mengungkap kasus korupsi pemotongan BPUM.

Sekadar diketahui, bantuan BPUM tahun 2021 tersebut berasal dari Kemenkop-UKM. Nilai bantuannya Rp 1,2 juta untuk satu pelaku usaha UMKM. Di Banyuwangi jumlah penerima BPUM sekitar 60 ribu yang tersebar di semua kecamatan. Kasus yang ditangani kejaksaan sekarang ini terkait temuan penyimpangan di lima kecamatan.

Artikel Terkait

Most Read

Tuan Rumah Borong 7 Best Trophy

Penyidik Tetapkan Dua Tersangka

Artikel Terbaru

/