alexametrics
28.7 C
Banyuwangi
Thursday, June 30, 2022

Truk Logistik Blokade Jalan, Pelabuhan Ketapang Lumpuh

KALIPURO – Ratusan armada angkutan jalan yang tergabung dalam Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI) menggelar aksi demo dengan menutup akses masuk Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Senin (3/1). Sekitar 250 truk Fuso memblokade akses penyeberangan Jawa–Bali. Akses jalan penghubung Banyuwangi–Situbondo ikut macet total.

Aksi demo dimulai pukul 11.30. Sebelumnya, sopir bersama armadanya berkumpul lebih dulu di Terminal Sritanjung, 2 kilometer arah utara Penyeberangan ASDP Ketapang. Setelah berorasi sejenak, iring-iringan kendaraan ”obesitas” tersebut bergerak menuju ASDP Ketapang. Ada 50 mobil dan 50 sepeda motor yang ikut bergabung dalam aksi tersebut.

Aksi demo dilakukan untuk menolak aturan yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019. Surat edaran tersebut berisi tentang pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih atau overdimensi yang biasa dikenal ODOL. ”Kami menggelar aksi ini sebagai bentuk protes penolakan kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pelarangan truk overdimensi overloading (ODOL),” ujar

Koordinator KSLI Banyuwangi Slamet Barokah  mengatakan, aksi ini murni dilakukan untuk menolak aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019. ”Kami hanya meminta keadilan dan kami minta pemerintah peduli dengan kami. Aturan tersebut sangat menyengsarangkan para sopir,” tegas Slamet.

Slamet menjelaskan, sebenarnya sopir ODOL  tidak ingin menutup objek vital Pelabuhan Ketapang. Berhubung pejabat di pusat tidak merespons tuntutan para sopir yang menolak ODOL, blokade jalan menuju ASDP Ketapang tetap dilakukan. ”Blokade jalan kita lakukan agar  pemerintah mengetahui bagaimana dampak kemacetan kendaraan di Pelabuhan Ketapang,” jelasnya.

Aksi demo dilakukan oleh seluruh komunitas logistik di Indonesia. Mereka meminta keadilan atas RUU ODOL yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang sangat menyengsarangkan tersebut. ”RUU ODOL menyengsarakan sopir logistik. Kalau mobil dipotong jadi pendek, muatan tak maksimal, dan pabrik akan menurunkan ongkos muat. Kalau pabrik menurunkan ongkos, nantinya harga kebutuhan pokok yang dimuat akan naik,” jelasnya.

Slamet menambahkan, jika permintaan para sopir tidak dikabulkan, mereka akan bertahan dengan melakukan blokade jalan dan objek vital. ”Jika overloading tidak bisa dikabulkan, setidaknya overdimensi dibolehkan. Sehingga, para sopir angkutan bisa melakukan uji KIR (atau pengujian kendaraan),” ungkapnya.

Akibat blokade yang dilakukan para sopir truk, penyeberangan Jawa–Bali melalui Pelabuhan ASDP Ketapang lumpuh. Sejumlah kapal gagal berangkat. Calon penumpang kapal terpaksa harus menunggu aksi demo selesai. ”Sejak tadi hanya ada beberapa kendaraan yang bisa masuk, yang keluar juga hanya beberapa kendaraan saja. Seluruh akses telah ditutup,” ujar General Manager PT ASDP Ketapang Banyuwangi Suharto.

Aksi tersebut, kata Suharto, sangat mengganggu aktivitas  pelayaran di Pelabuhan Ketapang. Untuk melakukan operasi kembali, pihaknya masih menunggu keputusan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Pelabuhan Ketapang.

”Sebenarnya tuntutan bukan ditujukan ke ASDP, melainkan ke Menteri Perhubungan. Tetapi, dampaknya memang ke pelabuhan. Seluruh akses diblokade menggunakan kendaraan besar,” katanya.

Suharto menambahkan, pelabuhan ASDP hanya operator pelabuhan saja. Kebijakan untuk membuka atau menutup pelabuhan berada di Badan Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD). ”Memang belum ada ketentuan ditutup atau dibuka meski aksi tersebut sudah dilakukan sejak pukul 11.30,” tuturnya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Banyuwangi Dwi Yanto menjelaskan, ketentuan untuk mengikuti uji KIR sebenarnya hak para pemilik kendaraaan. Pemerintah tidak berhak menolak ataupun melarang dalam pengujian KIR. ”Seluruh kendaraan memang diperbolehkan untuk uji KIR,” jelasnya.

Namun, di tahun 2019, ada kuota tambahan muatan yang diberikan sebanyak 50 persen. Yang mana beban sebelumnya hanya 10 ton, bisa menjadi 15 ton. ”Sembari menunggu SE resmi dari Menteri Perhubungan, kita sudah mengundang perwakilan KSLI untuk mencari solusi bersama. Dari pusat memang hanya meminta untuk dilakukan normalisasi angkutan,” katanya.

Pihaknya sudah meminta KSLI untuk berkirim surat bersama Dishub Banyuwangi agar pelaksanaan normalisasi tetap bisa dilakukan. Namun, kendaran tetap berada di Banyuwangi. ”Kendaaraan yang dilakukan normalisasi hanya perlu didaftarkan saja, dengan difoto. Nantinya petugas dari PPTD datang untuk menyelesaikan biaya administrasinya,” ungkapnya.

Dwi mengaku sudah melakukan upaya semaksimal mungkin. Bahkan, pihaknya meminta seluruh sopir melakukan upaya perpanjangan kedua untuk normalisasi. ”Ketika normalisasi tidak bisa dilakukan selama enam bulan ke depan, maka normalisasi bisa dilakukan enam bulan ke depan dalam setahun. Agar seluruhnya bisa tetap bekerja,” jelasnya.

Kendaraan yang telah dinormalisasi, jelas Dwi, sebenarnya tidak perlu uji KIR. Kendaraan tersebut, nantinya diberikan stiker normalisasi kedua atau ketiga maupun hingga terakhir. ”Kita ini hanya memohon, namun seluruhnya memang kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Aksi para sopir sempat memanas ketika aparat kepolisian meminta pendemo memindahkan kendaraannya. Beruntung, kegentingan berakhir setelah petugas mengalah. Pendemo akhirnya memberikan akses kendaraan yang melintas di jalan raya. ”Arus lalu lintas kita alihkan lewat jalan lingkar Ketapang. Sedangkan para calon penumpang kapal dialihkan melalui Pelabuhan LCM,” ujar Kasatlantas Polresta Banyuwangi Kompol Akhmad Fani Rakhim.

Para pendemo atau sopir kendaraan angkutan tersebut akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 17.30. Meski permintaannya menolak RUU belum dipenuhi, mereka akhirnya membubarkan diri. Itu terjadi setelah anggota DPR RI Sumail Abdullah berjanji akan mengupayakan tuntutan para sopir. ”Kita membantu mengupayakan untuk menyampaikan ke pemerintah pusat atas nama  perwakilan masyarakat Banyuwangi,” kata Sumail. 

KALIPURO – Ratusan armada angkutan jalan yang tergabung dalam Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI) menggelar aksi demo dengan menutup akses masuk Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Senin (3/1). Sekitar 250 truk Fuso memblokade akses penyeberangan Jawa–Bali. Akses jalan penghubung Banyuwangi–Situbondo ikut macet total.

Aksi demo dimulai pukul 11.30. Sebelumnya, sopir bersama armadanya berkumpul lebih dulu di Terminal Sritanjung, 2 kilometer arah utara Penyeberangan ASDP Ketapang. Setelah berorasi sejenak, iring-iringan kendaraan ”obesitas” tersebut bergerak menuju ASDP Ketapang. Ada 50 mobil dan 50 sepeda motor yang ikut bergabung dalam aksi tersebut.

Aksi demo dilakukan untuk menolak aturan yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019. Surat edaran tersebut berisi tentang pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih atau overdimensi yang biasa dikenal ODOL. ”Kami menggelar aksi ini sebagai bentuk protes penolakan kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pelarangan truk overdimensi overloading (ODOL),” ujar

Koordinator KSLI Banyuwangi Slamet Barokah  mengatakan, aksi ini murni dilakukan untuk menolak aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019. ”Kami hanya meminta keadilan dan kami minta pemerintah peduli dengan kami. Aturan tersebut sangat menyengsarangkan para sopir,” tegas Slamet.

Slamet menjelaskan, sebenarnya sopir ODOL  tidak ingin menutup objek vital Pelabuhan Ketapang. Berhubung pejabat di pusat tidak merespons tuntutan para sopir yang menolak ODOL, blokade jalan menuju ASDP Ketapang tetap dilakukan. ”Blokade jalan kita lakukan agar  pemerintah mengetahui bagaimana dampak kemacetan kendaraan di Pelabuhan Ketapang,” jelasnya.

Aksi demo dilakukan oleh seluruh komunitas logistik di Indonesia. Mereka meminta keadilan atas RUU ODOL yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang sangat menyengsarangkan tersebut. ”RUU ODOL menyengsarakan sopir logistik. Kalau mobil dipotong jadi pendek, muatan tak maksimal, dan pabrik akan menurunkan ongkos muat. Kalau pabrik menurunkan ongkos, nantinya harga kebutuhan pokok yang dimuat akan naik,” jelasnya.

Slamet menambahkan, jika permintaan para sopir tidak dikabulkan, mereka akan bertahan dengan melakukan blokade jalan dan objek vital. ”Jika overloading tidak bisa dikabulkan, setidaknya overdimensi dibolehkan. Sehingga, para sopir angkutan bisa melakukan uji KIR (atau pengujian kendaraan),” ungkapnya.

Akibat blokade yang dilakukan para sopir truk, penyeberangan Jawa–Bali melalui Pelabuhan ASDP Ketapang lumpuh. Sejumlah kapal gagal berangkat. Calon penumpang kapal terpaksa harus menunggu aksi demo selesai. ”Sejak tadi hanya ada beberapa kendaraan yang bisa masuk, yang keluar juga hanya beberapa kendaraan saja. Seluruh akses telah ditutup,” ujar General Manager PT ASDP Ketapang Banyuwangi Suharto.

Aksi tersebut, kata Suharto, sangat mengganggu aktivitas  pelayaran di Pelabuhan Ketapang. Untuk melakukan operasi kembali, pihaknya masih menunggu keputusan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Pelabuhan Ketapang.

”Sebenarnya tuntutan bukan ditujukan ke ASDP, melainkan ke Menteri Perhubungan. Tetapi, dampaknya memang ke pelabuhan. Seluruh akses diblokade menggunakan kendaraan besar,” katanya.

Suharto menambahkan, pelabuhan ASDP hanya operator pelabuhan saja. Kebijakan untuk membuka atau menutup pelabuhan berada di Badan Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD). ”Memang belum ada ketentuan ditutup atau dibuka meski aksi tersebut sudah dilakukan sejak pukul 11.30,” tuturnya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Banyuwangi Dwi Yanto menjelaskan, ketentuan untuk mengikuti uji KIR sebenarnya hak para pemilik kendaraaan. Pemerintah tidak berhak menolak ataupun melarang dalam pengujian KIR. ”Seluruh kendaraan memang diperbolehkan untuk uji KIR,” jelasnya.

Namun, di tahun 2019, ada kuota tambahan muatan yang diberikan sebanyak 50 persen. Yang mana beban sebelumnya hanya 10 ton, bisa menjadi 15 ton. ”Sembari menunggu SE resmi dari Menteri Perhubungan, kita sudah mengundang perwakilan KSLI untuk mencari solusi bersama. Dari pusat memang hanya meminta untuk dilakukan normalisasi angkutan,” katanya.

Pihaknya sudah meminta KSLI untuk berkirim surat bersama Dishub Banyuwangi agar pelaksanaan normalisasi tetap bisa dilakukan. Namun, kendaran tetap berada di Banyuwangi. ”Kendaaraan yang dilakukan normalisasi hanya perlu didaftarkan saja, dengan difoto. Nantinya petugas dari PPTD datang untuk menyelesaikan biaya administrasinya,” ungkapnya.

Dwi mengaku sudah melakukan upaya semaksimal mungkin. Bahkan, pihaknya meminta seluruh sopir melakukan upaya perpanjangan kedua untuk normalisasi. ”Ketika normalisasi tidak bisa dilakukan selama enam bulan ke depan, maka normalisasi bisa dilakukan enam bulan ke depan dalam setahun. Agar seluruhnya bisa tetap bekerja,” jelasnya.

Kendaraan yang telah dinormalisasi, jelas Dwi, sebenarnya tidak perlu uji KIR. Kendaraan tersebut, nantinya diberikan stiker normalisasi kedua atau ketiga maupun hingga terakhir. ”Kita ini hanya memohon, namun seluruhnya memang kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Aksi para sopir sempat memanas ketika aparat kepolisian meminta pendemo memindahkan kendaraannya. Beruntung, kegentingan berakhir setelah petugas mengalah. Pendemo akhirnya memberikan akses kendaraan yang melintas di jalan raya. ”Arus lalu lintas kita alihkan lewat jalan lingkar Ketapang. Sedangkan para calon penumpang kapal dialihkan melalui Pelabuhan LCM,” ujar Kasatlantas Polresta Banyuwangi Kompol Akhmad Fani Rakhim.

Para pendemo atau sopir kendaraan angkutan tersebut akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 17.30. Meski permintaannya menolak RUU belum dipenuhi, mereka akhirnya membubarkan diri. Itu terjadi setelah anggota DPR RI Sumail Abdullah berjanji akan mengupayakan tuntutan para sopir. ”Kita membantu mengupayakan untuk menyampaikan ke pemerintah pusat atas nama  perwakilan masyarakat Banyuwangi,” kata Sumail. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/