alexametrics
23.8 C
Banyuwangi
Tuesday, July 5, 2022

Dalam perda no 19 tahun 2017 tidak dijelaskan teknik penegakannya. Dengan kondisi ini, Satpol PP tidak berani bertindak.

Tunggu Aturan Teknis, Satpol PP Pilih Diam

Meski sudah ada perda yang mengatur tentang tanaman kelapa, Satpol PP Banyuwangi belum bisa menindak pelaku pengiriman janur ke Bali. Satpol PP berdalih Perda Nomor 19 Tahun 2017 tersebut hanya berisikan aturan larangan mengambil janur atau daun kelapa muda yang diperjualbelikan ke daerah lain.

Dalam perda tersebut tidak dijelaskan teknik penegakannya. Dengan kondisi ini, Satpol PP tidak berani bertindak. ”Memang benar sudah ada perda yang mengatur dan melarang penjualan janur keluar kabupaten. Namun, dalam perda tersebut belum mengatur teknik penegakannya,” tegas Kasatpol PP Banyuwangi Wawan Yatmadi.

Sebenarnya, pihaknya sudah memfasilitasi serta mendorong lahirnya teknik-teknik penegakannya. Usulan tersebut disampaikan sebelum perda tentang tanaman kelapa direvisi kembali. ”Kita tidak mungkin bergerak tanpa memiliki dasar, makanya harus ada teknik penegakan hukum yang juga diatur dalam perda,” kata Wawan.

Pihaknya belum berani melangkah lebih jauh untuk menegakkan Perda Nomor 19 Tahun 2017. Alasannya belum memiliki dasar yang kuat untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar. ”Memang sudah ada aturan denda Rp 50 juta dan kurungan enam bulan. Tetapi secara teknik atau dasar yang kuat, Satpol PP belum bisa menindaknya,” jelasnya.

Ditanya maraknya pencurian janur, Wawan menegaskan hal itu bukan ranah Satpol PP untuk menindaknya. Menurut dia, pencurian janur masuk ranah pidana yang ditangani aparat kepolisian. ”Kita selalu koordinasi dan bekerja sama dengan aparat Polresta Banyuwangi dalam menindaklanjuti penegakan hukum,” tegasnya. (rio/aif/c1)

Meski sudah ada perda yang mengatur tentang tanaman kelapa, Satpol PP Banyuwangi belum bisa menindak pelaku pengiriman janur ke Bali. Satpol PP berdalih Perda Nomor 19 Tahun 2017 tersebut hanya berisikan aturan larangan mengambil janur atau daun kelapa muda yang diperjualbelikan ke daerah lain.

Dalam perda tersebut tidak dijelaskan teknik penegakannya. Dengan kondisi ini, Satpol PP tidak berani bertindak. ”Memang benar sudah ada perda yang mengatur dan melarang penjualan janur keluar kabupaten. Namun, dalam perda tersebut belum mengatur teknik penegakannya,” tegas Kasatpol PP Banyuwangi Wawan Yatmadi.

Sebenarnya, pihaknya sudah memfasilitasi serta mendorong lahirnya teknik-teknik penegakannya. Usulan tersebut disampaikan sebelum perda tentang tanaman kelapa direvisi kembali. ”Kita tidak mungkin bergerak tanpa memiliki dasar, makanya harus ada teknik penegakan hukum yang juga diatur dalam perda,” kata Wawan.

Pihaknya belum berani melangkah lebih jauh untuk menegakkan Perda Nomor 19 Tahun 2017. Alasannya belum memiliki dasar yang kuat untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar. ”Memang sudah ada aturan denda Rp 50 juta dan kurungan enam bulan. Tetapi secara teknik atau dasar yang kuat, Satpol PP belum bisa menindaknya,” jelasnya.

Ditanya maraknya pencurian janur, Wawan menegaskan hal itu bukan ranah Satpol PP untuk menindaknya. Menurut dia, pencurian janur masuk ranah pidana yang ditangani aparat kepolisian. ”Kita selalu koordinasi dan bekerja sama dengan aparat Polresta Banyuwangi dalam menindaklanjuti penegakan hukum,” tegasnya. (rio/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/