alexametrics
27.8 C
Banyuwangi
Monday, July 4, 2022

Lengkapi Berkas Kasus BUMP, Ketua Projo Diperiksa Kejari

BANYUWANGI – Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Banyuwangi terus mengusut kasus dugaan pemotongan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Setelah status perkara dinaikkan menjadi penyidikan, kemarin penyidik memeriksa saksi lagi.

Kali ini yang diperiksa adalah Rudi Latief. Ketua DPC Pro Jokowi (Projo) Banyuwangi itu diperiksa selama empat jam di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Banyuwangi. Dalam pemeriksaan itu, Rudi Latif yang juga sebagai tokoh masyarakat peduli BPUM tersebut diperiksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP).

Pemeriksaan dimulai pukul 10.00. Rudi dicecar delapan pertanyaan seputar adanya dugaan pemotongan BPUM. ”Saya dipanggil sebagai saksi terkait temuan korban baru dalam pemotongan BPUM,” ujar Rudi.

Di hadapan penyidik, Rudi memberikan keterangan atas dugaan tambahan pelaku pemotongan BPUM. Sayang, Rudi belum bisa membeberkan siapa saja nama-nama tersebut. ”Alat bukti, nama, dan terduga pelaku sudah kita setorkan ke penyidik Pidsus Kejari,” katanya.

Rudi berharap dengan temuan baru dan bukti yang sudah disetorkan tersebut, bisa menguak siapa otak dalam pemotongan BPUM tersebut. ”Dinamika ini bisa menjadi tambahan untuk mempercepat proses penyidikan,” tegasnya.

Pemeriksaan terhadap Ketua DPC Projo kemarin dibenarkan oleh Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi melalui Kasi Intelijen Edy Wijayanto. Menurut Edy, Rudi diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi BAP. ”Kita periksa untuk melengkapi BAP saja, karena memang harus cukup teliti dalam menyelidiki kasus tindak pidana korupsi,” kata Edy singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah memeriksa 15 orang saksi dan mendapatkan data baru, perkara dugaan pemotongan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) naik status menjadi penyidikan. Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Banyuwangi menemukan alat bukti baru berupa dokumen pengajuan, termasuk nama-nama yang diusulkan sebagai penerima BPUM dan bukti transfer.

Ada indikasi bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) tersebut diduga dipotong oleh oknum penyaluran bantuan. Bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening penerima. Bantuan yang diambil langsung di Bank BRI dan BNI tersebut diduga disunat oleh oknum penyalur. Setiap penerima dipotong Rp 300 ribu. Sementara jumlah penerima BPUM di Banyuwangi mencapai 60 ribu untuk tahun 2021.

BANYUWANGI – Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Banyuwangi terus mengusut kasus dugaan pemotongan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Setelah status perkara dinaikkan menjadi penyidikan, kemarin penyidik memeriksa saksi lagi.

Kali ini yang diperiksa adalah Rudi Latief. Ketua DPC Pro Jokowi (Projo) Banyuwangi itu diperiksa selama empat jam di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Banyuwangi. Dalam pemeriksaan itu, Rudi Latif yang juga sebagai tokoh masyarakat peduli BPUM tersebut diperiksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP).

Pemeriksaan dimulai pukul 10.00. Rudi dicecar delapan pertanyaan seputar adanya dugaan pemotongan BPUM. ”Saya dipanggil sebagai saksi terkait temuan korban baru dalam pemotongan BPUM,” ujar Rudi.

Di hadapan penyidik, Rudi memberikan keterangan atas dugaan tambahan pelaku pemotongan BPUM. Sayang, Rudi belum bisa membeberkan siapa saja nama-nama tersebut. ”Alat bukti, nama, dan terduga pelaku sudah kita setorkan ke penyidik Pidsus Kejari,” katanya.

Rudi berharap dengan temuan baru dan bukti yang sudah disetorkan tersebut, bisa menguak siapa otak dalam pemotongan BPUM tersebut. ”Dinamika ini bisa menjadi tambahan untuk mempercepat proses penyidikan,” tegasnya.

Pemeriksaan terhadap Ketua DPC Projo kemarin dibenarkan oleh Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi melalui Kasi Intelijen Edy Wijayanto. Menurut Edy, Rudi diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi BAP. ”Kita periksa untuk melengkapi BAP saja, karena memang harus cukup teliti dalam menyelidiki kasus tindak pidana korupsi,” kata Edy singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah memeriksa 15 orang saksi dan mendapatkan data baru, perkara dugaan pemotongan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) naik status menjadi penyidikan. Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Banyuwangi menemukan alat bukti baru berupa dokumen pengajuan, termasuk nama-nama yang diusulkan sebagai penerima BPUM dan bukti transfer.

Ada indikasi bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) tersebut diduga dipotong oleh oknum penyaluran bantuan. Bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening penerima. Bantuan yang diambil langsung di Bank BRI dan BNI tersebut diduga disunat oleh oknum penyalur. Setiap penerima dipotong Rp 300 ribu. Sementara jumlah penerima BPUM di Banyuwangi mencapai 60 ribu untuk tahun 2021.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/