BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi menggelar pembekalan bagi 26 badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mengikuti lomba tingkat provinsi. Namun, berdasar hasil pengecekan pihak DPMD, hanya terdapat lima desa yang dinilai lebih siap untuk mengikuti perlombaan tersebut.
Sekadar diketahui, di Banyuwangi terdapat 189 BUMDes yang berkembang dan maju. Namun, baru 26 BUMDes yang telah mengantongi sertifikat hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM). BUMDes yang telah bersertifikat badan hukum tersebutlah yang memiliki kesempatan untuk mengikuti perlombaan tingkat provinsi.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Yeni Risnawati mengungkapkan, terdapat enam aspek penilaian lomba. Yakni administrasi, kelembagaan, kemitraan, dampak ketika unit usaha dikembangkan, pelaporan rutin, dan permodalan. Aspek-aspek tersebut menjadi fokus pemeriksaan pihak DPMD untuk mengoreksi kesiapan BUMDes mengikuti perlombaan di tingkat provinsi. ”Dari 26 BUMDes yang sudah berbadan hukum di Banyuwangi ini, hanya akan ada satu BUMDes yang menjadi perwakilan di perlombaan,” ujarnya kemarin (24/2).
Pemeriksaan data masing-masing BUMDes berpatokan pada informasi yang tertera di data desa center (DDC). Hal itu untuk mengetahui kegiatan yang dilaporkan di DDC sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Hasil pemeriksaan yang digeber oleh pihak DPMD akan berbentuk skor. Semakin tinggi skor yang didapatkan masing-masing BUMDes, maka peluang untuk menjadi perwakilan Banyuwangi di perlombaan kian besar. ”Kami ambil skor yang terbaik, hingga mendapatkan satu BUMDes dengan skor tertinggi untuk lanjut diperiksa langsung oleh pihak provinsi,” imbuhnya.
Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh BUMDes untuk mendapatkan kesempatan menjadi perwakilan di perlombaan provinsi. Antara lain, berbadan hukum, kelembagaan sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021, melakukan kemitraan, laporan dilakukan dengan tertib, penyertaan modal, serta melakukan inovasi. ”Semakin banyak kemitraan yang dibuktikan dengan surat kesepakatan, maka skor yang didapatkan juga semakin besar,” jelas warga asal Desa Grajagan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa Din Eka Pratiwi mengatakan, dari 26 BUMDes yang hadir dalam pembekalan, hanya lima desa yang dinilai lebih siap mengikuti. Kelima desa tersebut yaitu Desa Genteng Kulon, Karetan, Sempu, Sumberagung, dan Desa Tamansari. ”Lima desa ini yang kami fokuskan dalam pemeriksaan. Karena dari segi kesiapan, baik administrasi dan lainnya, kami nilai lebih siap,” kata dia.
Meski demikian, imbuh Din, pihaknya tetap memantau perkembangan BUMDes yang lain. Sebab, dapat digunakan sebagai faktor penentu perbaikan atau peningkatan untuk kemajuan BUMDes. ”Yang lainnya tetap kami pantau dan periksa sebagai bahan kami dalam melakukan perbaikan,” pungkasnya. (rei/sgt/c1)
