28.8 C
Banyuwangi
Saturday, February 4, 2023

Eksekutif Bakal Bentuk Regulasi Muatan Angkutan Umum

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Perselisihan antara pengemudi angkutan online dan pengemudi konvensional terus berlanjut. Kedua pihak berseteru soal zonasi penjemputan penumpang, khususnya di kawasan pelabuhan penyeberangan dan Stasiun Ketapang.

Bahkan, kalangan dewan pun ”turun tangan” menengahi permasalahan tersebut. Komisi IV DPRD menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan menghadirkan perwakilan kedua belah pihak dan stakeholder terkait kemarin (24/1). Namun sayang, upaya para wakil rakyat tersebut tidak membuahkan hasil.

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi IV Ficky Septalinda tersebut digelar di ruang rapat khusus kantor DPRD Banyuwangi kemarin (24/1). Selain Ficky, hadir pula anggota Komisi IV Khusnan Abadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Banyuwangi Dwi Yanto, dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pudjo Hartanto.

(Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Rapat dengar pendapat berjalan cukup alot. Bahkan, sebelum mencapai kesepakatan, rapat harus diakhiri lantaran salah satu pihak, yakni pengemudi angkutan konvensional mendadak keluar dari ruang rapat.

Sebelumnya, kedua pihak penyedia jasa transportasi tersebut telah melaksanakan pertemuan di kantor Dishub Banyuwangi, Selasa lalu (17/1). Diskusi yang dipimpin oleh Kepala Dishub Pudjo Hartanto itu menghasilkan kesepakatan sementara, yakni driver online harus memasang stiker komunitasnya di kaca mobil serta mengambil penumpang di batas tertentu

Baca Juga :  Sehari Bisa Kumpulkan Uang Rp 200 Ribu

Sementara itu, dikonfirmasi setelah memimpin hearing, Ficky membenarkan diskusi berjalan kurang kondusif. Dia merasa prihatin dengan adanya gesekan antarkedua penyedia jasa transportasi tersebut. Pihaknya bermaksud, selama proses pembuatan regulasi khusus terkait angkutan umum, para driver online dapat mengikuti hasil mediasi terdahulu. ”Sementara itu ditaati dulu,” ujarnya.

Namun, ternyata para driver online keberatan dan menolak mengikuti kesepakatan sementara tersebut. Ficky pun mengaku khawatir terjadi gesekan yang lebih parah di lapangan. ”Kami khawatir karena tidak ada titik temu akan terjadi hal yang tidak diinginkan di lapangan,” imbuhnya.

Ficky berharap para pengemudi dapat mengikuti kesepakatan sementara yang telah disetujui sebelumnya. Karena dalam penyusunan regulasi, para pengemudi online atau konvesional akan dilibatkan. ”Hari ini (kemarin) belum final dan belum ada titik penyelesaian,” kata dia.

Hal senada dilontarkan Dwi Yanto. Dia menginginkan para pengemudi kooperatif dan berkenan mengikuti kesepakatan sementara yang telah dibuat. Di sisi lain, pihaknya akan menggeber pembuatan regulasi berupa peraturan bupati (perbup) yang khusus mengatur tentang muatan angkutan penumpang dalam kurun 1,5 bulan. ”Ini kan belum ada peraturan khusus versi kabupaten,” ujarnya.

Baca Juga :  Tarif Ojol Akan Naik

Dwi tidak menampik bahwa ada peraturan menteri tentang angkutan penumpang. Namun, cakupan regulasi tersebut terlalu luas, yakni lingkup nasional. Sedangkan di Banyuwangi belum ada peraturan khusus. ”Ikuti dulu kesepakatan yang sebelumnya, sambil menunggu perbup keluar,” kata dia.

Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum Banyuwangi Agus Triyono mengungkapkan, perseteruan sudah terjadi lama antara pengemudi angkutan online dan konvensional. Dia berharap agar perseteruan tersebut segera berakhir.

Sebab, Agus mengaku tidak menolak keberadaan pengemudi online, tetapi harus ada kesetaraan antara kedua pihak. ”Semakin banyak online yang tidak dibatasi, mereka sendiri akan meredup seperti kita nanti,” kata Agus.

Ketua Asosiasi Lintas Komunitas Banyuwangi (Asli) Wawan Harianto mengungkapkan, kesepakatan yang terbentuk sementara di Dishub belum maksimal. ”Banyuwangi ini kota pariwisata. Sementara itu, berdasarkan zonasi penjemputan, masih belum manusiawi untuk para wisatawan,” pungkasnya. (rei/sgt/c1)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Perselisihan antara pengemudi angkutan online dan pengemudi konvensional terus berlanjut. Kedua pihak berseteru soal zonasi penjemputan penumpang, khususnya di kawasan pelabuhan penyeberangan dan Stasiun Ketapang.

Bahkan, kalangan dewan pun ”turun tangan” menengahi permasalahan tersebut. Komisi IV DPRD menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan menghadirkan perwakilan kedua belah pihak dan stakeholder terkait kemarin (24/1). Namun sayang, upaya para wakil rakyat tersebut tidak membuahkan hasil.

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi IV Ficky Septalinda tersebut digelar di ruang rapat khusus kantor DPRD Banyuwangi kemarin (24/1). Selain Ficky, hadir pula anggota Komisi IV Khusnan Abadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Banyuwangi Dwi Yanto, dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pudjo Hartanto.

(Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Rapat dengar pendapat berjalan cukup alot. Bahkan, sebelum mencapai kesepakatan, rapat harus diakhiri lantaran salah satu pihak, yakni pengemudi angkutan konvensional mendadak keluar dari ruang rapat.

Sebelumnya, kedua pihak penyedia jasa transportasi tersebut telah melaksanakan pertemuan di kantor Dishub Banyuwangi, Selasa lalu (17/1). Diskusi yang dipimpin oleh Kepala Dishub Pudjo Hartanto itu menghasilkan kesepakatan sementara, yakni driver online harus memasang stiker komunitasnya di kaca mobil serta mengambil penumpang di batas tertentu

Baca Juga :  Wisudawan Siap Mengudara di Papua

Sementara itu, dikonfirmasi setelah memimpin hearing, Ficky membenarkan diskusi berjalan kurang kondusif. Dia merasa prihatin dengan adanya gesekan antarkedua penyedia jasa transportasi tersebut. Pihaknya bermaksud, selama proses pembuatan regulasi khusus terkait angkutan umum, para driver online dapat mengikuti hasil mediasi terdahulu. ”Sementara itu ditaati dulu,” ujarnya.

Namun, ternyata para driver online keberatan dan menolak mengikuti kesepakatan sementara tersebut. Ficky pun mengaku khawatir terjadi gesekan yang lebih parah di lapangan. ”Kami khawatir karena tidak ada titik temu akan terjadi hal yang tidak diinginkan di lapangan,” imbuhnya.

Ficky berharap para pengemudi dapat mengikuti kesepakatan sementara yang telah disetujui sebelumnya. Karena dalam penyusunan regulasi, para pengemudi online atau konvesional akan dilibatkan. ”Hari ini (kemarin) belum final dan belum ada titik penyelesaian,” kata dia.

Hal senada dilontarkan Dwi Yanto. Dia menginginkan para pengemudi kooperatif dan berkenan mengikuti kesepakatan sementara yang telah dibuat. Di sisi lain, pihaknya akan menggeber pembuatan regulasi berupa peraturan bupati (perbup) yang khusus mengatur tentang muatan angkutan penumpang dalam kurun 1,5 bulan. ”Ini kan belum ada peraturan khusus versi kabupaten,” ujarnya.

Baca Juga :  Tarif Ojol Akan Naik

Dwi tidak menampik bahwa ada peraturan menteri tentang angkutan penumpang. Namun, cakupan regulasi tersebut terlalu luas, yakni lingkup nasional. Sedangkan di Banyuwangi belum ada peraturan khusus. ”Ikuti dulu kesepakatan yang sebelumnya, sambil menunggu perbup keluar,” kata dia.

Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum Banyuwangi Agus Triyono mengungkapkan, perseteruan sudah terjadi lama antara pengemudi angkutan online dan konvensional. Dia berharap agar perseteruan tersebut segera berakhir.

Sebab, Agus mengaku tidak menolak keberadaan pengemudi online, tetapi harus ada kesetaraan antara kedua pihak. ”Semakin banyak online yang tidak dibatasi, mereka sendiri akan meredup seperti kita nanti,” kata Agus.

Ketua Asosiasi Lintas Komunitas Banyuwangi (Asli) Wawan Harianto mengungkapkan, kesepakatan yang terbentuk sementara di Dishub belum maksimal. ”Banyuwangi ini kota pariwisata. Sementara itu, berdasarkan zonasi penjemputan, masih belum manusiawi untuk para wisatawan,” pungkasnya. (rei/sgt/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/