Upaya Pemkab Banyuwangi mewujudkan sekolah bebas perundungan, kekerasan, maupun pelecehan seksual direspons cepat pihak sekolah di Bumi Blambangan. Seperti dilakoni pihak SDN Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi.
Pemkab Banyuwangi meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Digital Government Award di Jakarta Senin (20/3). Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemkab Banyuwangi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 jatuh pada Rabu (22/3). Selang sehari usai perayaan umat Hindu tersebut, umat Islam akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Meski berdekatan, hal itu dipastikan tidak akan memengaruhi aktivitas di Pelabuhan ASDP Ketapang maupun Gilimanuk.
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menyerahkan piagam penghargaan untuk delapan pemkab yang mendapatkan zona kepatuhan tinggi (zona hijau) dalam penilaian survei kepatuhan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Puluhan massa mendatangi kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Banyuwangi, Senin (20/3). Massa yang mengatasnamakan Forum Warga Banyuwangi (FWB) menyoal pelayanan ATR BPN Banyuwangi dan kualitas sertifikat tanah yang telah dikeluarkan.
Alunan gamelan dan suara gending memecah kesunyian malam di Gesibu Blambangan, Minggu malam (19/3). Gemerlap lampu panggung memeriahkan pertunjukan tari yang dibawakan oleh talent dari Padepokan Seni Alang-Alang Kumitir dalam acara Resital Tari Gerbang Timur Alas Purwo Aji Gandrung
Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi (Sekardadu) bakal kembali digeber. Kick-off atau peluncuran Sekardadu ”Jilid 2” bakal dipusatkan di Dam Concrong, Desa/Kecamatan Rogojampi, Selasa (21/3).
Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi menggelar penyuluhan hukum di sejumlah sekolah, Senin (20/3). Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di SMAN 1 Banyuwangi (Smanta) dan SMAN 1 Srono. Kegiatan ini digelar untuk mencegah maraknya tindak pidana di kalangan remaja, khususnya peserta didik.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Yayasan Konsultasi Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung menggelar penyuluhan hukum di SMAN 1 Glagah Senin (20/3). Penyuluhan yang dikemas dengan tajuk ”BPHN Mengasuh” mengangkat tema mencegah kenakalan dan kriminalitas anak dengan memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Sebanyak 163 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bumi Blambangan belum mengantongi sertifikat badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM). Ditargetkan pada akhir tahun 2026 seluruh unit usaha tersebut dapat memiliki sertifikat badan hukum.
