RADAR BANYUWANGI – Naik KA Pandanwangi dari Jember ke Ketapang sejauh 112 kilometer hanya perlu Rp8.000. Artinya, penumpang perjalanan penuh membayar sekitar Rp71 per kilometer.
Murah? Jelas. Namun, ada pertanyaan yang lebih penting, seberapa besar biaya yang harus ditutup pemerintah agar tarif itu tetap bertahan dan apakah manfaat sosialnya sepadan?
Rabu (7/10), KA Pandanwangi memiliki dua keberangkatan dari Ketapang menuju Jember, yakni pukul 10.00 dan 18.45 WIB. Perjalanan sekitar 2,5 jam itu tetap dibanderol Rp8.000.
Tarif tersebut bukan harga promosi. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 165 Tahun 2024 menetapkan tarif KA Pandanwangi lintas Jember–Ketapang sepanjang 112 kilometer sebesar Rp8.000 per penumpang.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Arif Anwar pernah menjelaskan alasan pemerintah memberikan public service obligation (PSO).
“Tujuan utamanya kenapa PSO itu diberikan adalah untuk memberikan tarif yang bisa terjangkau oleh semua golongan masyarakat," ujarnya.
Dengan skema PSO, tarif yang dibayar penumpang memang tidak harus sama dengan biaya pelayanan yang dihitung operator. Selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai mekanisme PSO.
Gap Tarif Sekitar Rp25 Ribu
Masalahnya, tarif operator khusus Pandanwangi pada 2026 belum ditemukan dalam dokumen pemerintah yang terbuka untuk publik.
Benchmark yang tersedia berasal dari materi penyelenggaraan PSO 2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam dokumen itu, tarif operator Pandanwangi tercatat Rp33.421, sedangkan tarif yang dibayar penumpang Rp8.000.
Jika angka 2024 itu dipakai sebagai pembanding, terdapat gap Rp25.421 untuk perjalanan penuh.
Dibagi 112 kilometer, selisihnya sekitar Rp227 per passenger-kilometer. Sementara itu, penumpang hanya membayar Rp71 per kilometer.
Artinya, tiket penumpang setara sekitar 24 persen dari benchmark tarif operator.
Namun, Rp227 per kilometer itu tidak boleh disebut sebagai subsidi aktual Pandanwangi pada 2026. Angka tersebut hanya simulasi berdasarkan benchmark 2024. Untuk menghitung subsidi aktual, dibutuhkan realisasi PSO dan total passenger-kilometer Pandanwangi.
Kereta Ramai, Belum Tentu Subsidi Optimal
Dari sisi pemanfaatan, Pandanwangi sulit disebut sebagai kereta subsidi yang sepi.
Pada semester I 2026, kereta tersebut melayani 576.158 pelanggan. Sepanjang 2025, jumlahnya mencapai 1.154.619 penumpang.
Ketika mobilitas menuju Banyuwangi meningkat pada Juli 2026, okupansi dinamis bahkan dilaporkan mencapai 120 persen.
Namun, angka jumlah penumpang tidak sama dengan load factor teknis.
Peraturan Kementerian Perhubungan mendefinisikan faktor muat sebagai perbandingan antara kilometer penumpang dengan kilometer kapasitas tersedia.
Satu kursi Pandanwangi dapat dipakai lebih dari satu penumpang dalam satu perjalanan. Misalnya, penumpang pertama turun di Kalibaru, kemudian kursinya digunakan penumpang lain menuju Banyuwangi.
Karena itu, jumlah boarding bisa melampaui jumlah kursi tanpa berarti semua penumpang berada di dalam kereta secara bersamaan.
Data tersebut membuktikan permintaan tinggi. Namun, kereta yang ramai belum otomatis membuktikan bahwa setiap rupiah subsidinya sudah optimal.
Ada Penumpang yang Bersedia Bayar Lebih
Studi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pernah meneliti ability to pay dan willingness to pay pengguna Pandanwangi.
Dari 100 responden, diperoleh angka kesediaan membayar Rp13.488 dalam skenario penambahan dua rangkaian K3 AC.
Angka itu tentu tidak bisa dianggap mewakili seluruh penumpang pada 2026. Sampelnya terbatas dan konteks penelitiannya berbeda.
Meski demikian, hasil tersebut memberi sinyal bahwa setidaknya sebagian pengguna bersedia membayar lebih dari Rp8.000.
Persoalannya, belum tersedia data elastisitas tarif yang mutakhir. Belum diketahui berapa penumpang yang tetap naik jika tiket menjadi Rp10.000, Rp12.000, atau Rp13.000.
Tanpa data tersebut, menaikkan tarif hanya berdasarkan rata-rata willingness to pay juga berisiko mengurangi akses kelompok yang paling sensitif terhadap harga.
Jauh Lebih Murah daripada Bus dan Motor
Manfaat tarif rendah terlihat ketika Pandanwangi dibandingkan dengan moda lain.
Pada kanal pemesanan bus daring, tiket Jember–Banyuwangi tersedia mulai sekitar Rp25.000. Titik keberangkatan dan kedatangannya memang tidak sepenuhnya sama dengan Stasiun Jember–Ketapang, tetapi dapat menjadi pembanding kasar.
Dengan tarif Rp8.000, Pandanwangi sekitar 68 persen lebih murah.
Sepeda motor juga tidak selalu lebih ekonomis. Dengan asumsi konsumsi 40–50 kilometer per liter dan harga Pertalite Rp10.000 per liter, perjalanan 112 kilometer membutuhkan bensin sekitar Rp22.400–Rp28.000.
Itu baru BBM. Belum termasuk oli, ban, servis, parkir, dan depresiasi kendaraan.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyebut tarif bersubsidi mempunyai fungsi sosial.
“Melalui tarif bersubsidi yang terjangkau, KAI memastikan bahwa mobilitas selama hari raya tetap inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Jika tiket murah membuat warga beralih dari motor atau bus ke kereta, manfaat PSO bisa lebih luas: menghemat biaya perjalanan, BBM, serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Masalahnya, data perpindahan moda penumpang Pandanwangi belum tersedia secara terbuka.
Bermanfaat, tetapi Belum Terbukti Paling Efisien
Data yang ada menunjukkan dua hal.
Pertama, Pandanwangi digunakan secara intensif dan memberi penghematan biaya yang besar kepada penumpang. Itu menjadi indikasi kuat bahwa subsidi mempunyai manfaat sosial.
Kedua, belum ada cukup data untuk membuktikan bahwa Rp8.000 merupakan tarif yang paling efisien secara fiskal.
Evaluasi seharusnya tidak berhenti pada jumlah penumpang atau persentase okupansi. Pemerintah membutuhkan data origin-destination, passenger-kilometer, realisasi PSO, elastisitas harga, profil pendapatan penumpang, serta moda yang ditinggalkan pengguna.
Dari data itu barulah dapat dihitung berapa tambahan mobilitas yang dihasilkan dari setiap rupiah subsidi.
Jadi, persoalan utama KA Pandanwangi bukan sekadar tiketnya murah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah Rp8.000 menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar daripada biaya masyarakat yang dikeluarkan untuk mempertahankannya?
Editor : Lugas Rumpakaadi