RADARBANYUWANGI.ID - Rencana pemerintah memasukkan proyek jaringan kereta api Kalimantan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapat perhatian dari mantan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018–2023, Sutarmidji. Ia menilai pembangunan moda transportasi tersebut akan memberikan manfaat lebih besar apabila difokuskan untuk mendukung distribusi barang dan logistik dibandingkan dengan mengandalkan sektor angkutan penumpang.
Menurut Sutarmidji, kondisi mobilitas masyarakat antardaerah di Pulau Kalimantan saat ini belum menunjukkan tingkat kepadatan yang cukup untuk menopang operasional kereta api penumpang dalam skala besar. Karena itu, pemerintah diminta mempertimbangkan secara realistis potensi pasar sebelum memutuskan arah pengembangan proyek.
Sebagai gambaran, pria yang akrab disapa Bang Midji itu menyoroti frekuensi penerbangan antarkota di Kalimantan yang hingga kini masih terbatas. Padahal, transportasi udara menawarkan waktu tempuh yang jauh lebih cepat dibandingkan moda transportasi lainnya.
Ia mencontohkan, rute penerbangan dari Pontianak menuju sejumlah kota besar di Kalimantan seperti Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, maupun Palangka Raya belum tersedia dengan frekuensi tinggi setiap hari. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi indikator bahwa mobilitas penumpang antardaerah di Kalimantan masih belum terlalu padat.
“Kalau penerbangan saja belum menunjukkan volume yang tinggi, maka proyeksi jumlah penumpang kereta api harus dihitung secara hati-hati,” ujarnya, Selasa (2/6/2026), dikutip Prokal.co.
Di sisi lain, Sutarmidji melihat peluang besar kereta api Kalimantan justru berada pada sektor logistik. Dengan karakteristik wilayah yang kaya akan sumber daya alam serta komoditas perkebunan, jaringan kereta api dinilai mampu menjadi solusi untuk mempercepat distribusi hasil produksi menuju kawasan pelabuhan.
Menurutnya, konektivitas antara sentra produksi dan pelabuhan ekspor akan menciptakan efisiensi biaya logistik yang selama ini masih bergantung pada transportasi darat dan laut. Efisiensi tersebut berpotensi meningkatkan daya saing produk-produk asal Kalimantan di pasar nasional maupun internasional.
Meski mendukung pembangunan infrastruktur tersebut, Sutarmidji mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek konstruksi fisik. Kajian ekonomi dan kelayakan investasi harus menjadi perhatian utama sejak tahap perencanaan.
Ia menegaskan pentingnya menghitung secara rinci besaran investasi, jangka waktu pengembalian modal, hingga titik impas atau break-even point (BEP). Langkah tersebut diperlukan agar proyek yang dibangun tidak menjadi beban keuangan di masa mendatang.
“Pembangunan harus direncanakan secara komprehensif. Hitung kapan BEP tercapai, berapa lama pengembalian investasi, dan bagaimana dampak ekonominya. Jangan sampai setelah selesai justru menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Lebih lanjut, Sutarmidji menilai Kalimantan Barat memiliki posisi strategis untuk menjadi titik awal pengembangan jaringan kereta api Kalimantan. Selain memiliki jumlah penduduk terbesar di Pulau Kalimantan, provinsi tersebut juga didukung keberadaan Pelabuhan Internasional Kijing yang dapat menjadi simpul utama distribusi barang.
Ia optimistis potensi ekonomi Kalimantan Barat akan terus berkembang sehingga layak menjadi bagian penting dalam rencana konektivitas antardaerah di Pulau Borneo.
Di akhir pernyataannya, Sutarmidji menegaskan dirinya tidak menolak pembangunan kereta api Kalimantan. Sebaliknya, ia berharap proyek tersebut benar-benar dapat direalisasikan dengan perencanaan yang matang, pembiayaan yang terukur, serta kajian kelayakan yang komprehensif.
“Yang terpenting, proyek ini harus memiliki perhitungan yang jelas dari sisi kelayakan dan pembiayaan. Jangan sampai pembangunan berhenti di tengah jalan dan menjadi proyek mangkrak,” pungkasnya.
Editor : Lugas Rumpakaadi