RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer sebagai bagian dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) hingga 2045. Rencana tersebut dinilai sejalan dengan proyek kereta api lintas negara Trans Borneo Railway (TBR) yang sebelumnya digaungkan perusahaan asal Brunei Darussalam, Brunergy Utama Sdn Bhd.
Mengutip Pontianak Post, proyek TBR kembali menjadi sorotan setelah mengungkap rencana pembangunan jalur kereta cepat sepanjang 1.620 kilometer yang menghubungkan Pontianak, Malaysia, Brunei Darussalam, hingga terkoneksi dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rencana pembangunan itu pertama kali diumumkan Brunergy melalui situs resminya dua tahun lalu. Perusahaan tersebut menawarkan konsep pembangunan dua tahap yang menghubungkan kawasan pesisir Kalimantan Barat hingga Sabah, Malaysia, sebelum diteruskan menuju Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur hingga Samarinda serta IKN.
Dalam dokumen perencanaannya, Brunergy menyebut kereta cepat tersebut dirancang melaju dengan kecepatan 300 hingga 350 kilometer per jam. Rata-rata jarak antarstasiun diperkirakan sekitar 150 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 menit per segmen perjalanan.
Tahap pertama dirancang melintasi Pontianak, Mempawah, Singkawang, Sambas, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Lawas hingga Kota Kinabalu di Sabah.
Sementara tahap kedua akan menghubungkan Brunei menuju wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur melalui Long Bawan, Malinau, Tanjung Selor, Bontang, Samarinda hingga Balikpapan.
Meski demikian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah Indonesia hingga kini belum menerima proposal resmi terkait proyek lintas negara tersebut.
“Itu saya baru dengar memang ada semacam usulan dari Malaysia, dari Sarawak. Untuk kami sih dengan senang hati membahasnya. Apabila itu baik buat semuanya, kenapa tidak?” ujar Dudy dikutip dari Kompas.com, Senin (22/12/2025).
Menurut dia, pembahasan proyek tersebut masih berada pada tahap komunikasi awal dan belum masuk ke pembahasan teknis di Kementerian Perhubungan.
Pemerintah, lanjut Dudy, masih perlu menghitung aspek kelayakan proyek serta dampak ekonominya sebelum rencana tersebut dipertimbangkan lebih lanjut.
“Kita lihat niatnya dulu, hitungannya bagaimana. Kita harus kaji dulu hitungannya,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai pembangunan konektivitas di Kalimantan tidak cukup hanya mengandalkan jalan darat dan jalan tol.
Menurut AHY, Indonesia membutuhkan integrasi moda transportasi laut, udara, dan kereta api agar pembangunan nasional tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.
“Pembangunan tidak boleh Jawa sentris. Kita bukan negara kontinental, sehingga pembangunan konektivitas tidak bisa menggunakan resep negara-negara kontinental,” ujar AHY dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah kembali masuknya proyek Trans Kalimantan dalam agenda pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045.
Saat ini pemerintah tengah merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas antardaerah.
AHY menyebut pemerintah masih melakukan perhitungan matang lintas kementerian sebelum proyek dijalankan agar memiliki dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat dan kawasan.
Sementara itu, Brunergy menilai proyek TBR berpotensi membuka akses wilayah-wilayah pedalaman Kalimantan yang selama ini masih terisolasi dan sulit dijangkau.
Perusahaan tersebut mengklaim konektivitas baru akan mempercepat distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat lintas negara di Pulau Kalimantan yang memiliki lebih dari 30 kelompok etnis.
Selain memangkas waktu tempuh logistik, proyek itu juga disebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan Borneo.
Brunergy sendiri didirikan pada 2013 dan awalnya bergerak di sektor minyak dan gas sebelum beralih fokus pada pengembangan transportasi massal dan kereta cepat di kawasan Borneo sejak 2014.
Editor : Lugas Rumpakaadi