RADARBANYUWANGI.ID - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam mengelola pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sepanjang tahun 2025 secara akuntabel dan bertanggung jawab.
Pengelolaan ini ditujukan untuk mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik sekaligus memperkuat sistem logistik nasional yang efisien dan berdaya saing.
Pendekatan tersebut dijalankan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai fondasi utama dalam perencanaan, penggunaan, hingga pengawasan energi bersubsidi.
Dengan tata kelola yang baik, KAI memastikan bahwa BBM subsidi digunakan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
Tata Kelola BBM Subsidi Berbasis Prinsip GCG
Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa prinsip GCG menjadi landasan utama dalam pengelolaan BBM subsidi di lingkungan KAI.
“Pemanfaatan BBM subsidi dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Prinsip GCG memastikan subsidi energi dikelola secara akuntabel untuk kepentingan publik dan keberlanjutan layanan,” ujar Anne, Jumat (30/1/2026).
Sepanjang tahun 2025, total pemanfaatan BBM subsidi KAI tercatat sebesar 212.553.184 kiloliter.
Penggunaan tersebut dialokasikan untuk berbagai layanan strategis, dengan rincian kereta api penumpang sebesar 189.517.190 liter, angkutan peti kemas 15.312.014 liter, parcel 3.775.884 liter, semen 3.275.026 liter, serta klinker 673.070 liter.
Komposisi ini mencerminkan pengelolaan energi yang terukur antara kepentingan layanan publik dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi nasional.
Layanan Penumpang Tumbuh Seiring Kebutuhan Mobilitas
Pengelolaan BBM subsidi yang akuntabel turut mendukung peningkatan kinerja layanan penumpang KAI.
Sepanjang 2025, KAI melayani 55.620.561 pelanggan, meningkat 7,3 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 51.839.503 pelanggan.
Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah.
Dari total tersebut, 17.644.768 pelanggan merupakan pengguna layanan kereta api Public Service Obligation (PSO).
Angka ini terdiri atas 11.418.824 pelanggan KA Jarak Jauh PSO dan 6.225.944 pelanggan KA Lokal PSO yang dikelola langsung oleh KAI.
Penugasan PSO dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menjadi instrumen penting dalam memastikan akses transportasi yang terjangkau bagi masyarakat luas.
Penguatan Transportasi Massal Perkotaan dan Konektivitas
Selain layanan yang dikelola KAI, penugasan PSO juga mencakup operator lain dalam ekosistem perkeretaapian nasional.
Sepanjang 2025, KAI Commuter melayani 400.737.915 pelanggan, sementara LRT Jabodebek mencatat 28.816.787 pelanggan.
Capaian ini memperkuat peran transportasi massal perkotaan sebagai solusi mobilitas yang efisien dan ramah lingkungan.
Pada sektor layanan bandara, PSO juga diberikan kepada KA Srilelawangsa di Medan serta sebagian layanan KA YIA, guna mendukung konektivitas antarmoda dan kelancaran perjalanan penumpang.
Peran Strategis KAI dalam Logistik Nasional
Di sektor logistik, KAI mencatat volume angkutan barang sebesar 69.791.691 ton sepanjang 2025, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 69.201.670 ton.
Peningkatan ini menegaskan peran strategis kereta api dalam menjaga kelancaran distribusi nasional serta meningkatkan efisiensi rantai pasok.
Anne menambahkan bahwa penguatan akuntabilitas pemanfaatan BBM subsidi dilakukan melalui sistem pengawasan berlapis dan koordinasi berkelanjutan dengan BPH Migas.
“KAI akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPH Migas dan seluruh pemangku kepentingan agar pemanfaatan BBM subsidi tetap selaras dengan tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Anne.
Editor : Lugas Rumpakaadi