RADARBANYUWANGI.ID - Public Service Obligation (PSO) yang disalurkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terus menjadi fondasi penting bagi masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Program ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati akses mobilitas yang merata di berbagai wilayah Indonesia.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, layanan PSO PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat 14.572.752 pelanggan, meningkat 6,99 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 yang berjumlah 13.620.772 pelanggan.
Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan PSO sebagai sarana transportasi yang efisien dan ekonomis.
Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa PSO merupakan mandat negara untuk memperluas akses transportasi massal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Melalui layanan PSO, KAI menghadirkan solusi mobilitas yang stabil dan terjangkau, baik untuk perjalanan rutin harian maupun perjalanan antarkota di Pulau Jawa dan Sumatra.
Layanan PSO KAI mencakup Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) dan Kereta Api Lokal, yang menjadi penghubung vital bagi pekerja, pelajar, pelaku usaha, dan masyarakat umum dalam mendukung aktivitas sosial serta ekonomi.
Selain kereta yang dioperasikan langsung oleh KAI, pemerintah juga memberikan dukungan PSO untuk layanan KAI Group, seperti Commuter Line, LRT Jabodebek, KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), serta KA Srilelawangsa di Medan.
Keberagaman moda transportasi ini memperkuat ekosistem transportasi nasional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berpindah moda secara efisien.
Dengan konektivitas yang semakin luas, masyarakat kini dapat menikmati perjalanan yang lebih mudah dan terintegrasi antarwilayah, mendukung pemerataan pembangunan dan mobilitas tenaga kerja.
Dari sisi ekonomi, keberadaan layanan PSO berperan besar dalam meningkatkan aktivitas perdagangan dan mobilitas tenaga kerja.
Tarif yang terjangkau mendorong masyarakat menjadikan kereta api sebagai moda transportasi utama, sehingga turut menggerakkan sektor informal dan UMKM di sekitar stasiun.
Lebih jauh, PSO juga berkontribusi terhadap pengurangan kemacetan dan efisiensi perjalanan di perkotaan.
Dengan semakin banyak masyarakat beralih ke transportasi publik, beban penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya dapat ditekan, sekaligus mendukung agenda keberlanjutan dan penurunan emisi karbon.
Bagi daerah yang belum memiliki banyak pilihan transportasi massal, kehadiran KA PSO menjadi sarana vital untuk mengakses pusat ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya.
Hal ini menegaskan peran PSO sebagai instrumen penting dalam mewujudkan inklusivitas transportasi nasional dan membuka peluang mobilitas bagi masyarakat di daerah berkembang.
Anne menegaskan, KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan PSO melalui peningkatan fasilitas, ketepatan waktu, serta optimalisasi layanan digital.
Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik nasional.
“KAI menghadirkan pelayanan yang mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah untuk Indonesia yang semakin maju,” ujar Anne menutup pernyataannya, Kamis (13/11/2025).
Editor : Lugas Rumpakaadi