RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah mulai serius mengkaji penggunaan kompor listrik sebagai bagian dari strategi nasional menekan impor energi, khususnya LPG.
Kajian tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan bahwa kajian ini merupakan arahan langsung Presiden guna mencari solusi efisiensi di tengah lonjakan harga energi global.
“Iya, kompor listrik termasuk yang diminta kita mengkaji,” ujar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).
Respons Cepat Hadapi Tekanan Harga Energi Dunia
Brian menegaskan, pemerintah tidak ingin terlambat merespons potensi krisis energi yang bisa berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.
Karena itu, strategi implementasi program elektrifikasi didorong untuk segera direalisasikan.
“Bagaimana strategi implementasi itu bisa dilakukan segera, karena ini krisis juga datangnya segera,” tegasnya.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi berbasis impor, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG yang selama ini masih mendominasi kebutuhan rumah tangga.
Libatkan Kampus dan Pakar Nasional
Dalam proses kajian, pemerintah melibatkan banyak perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), termasuk para pakar dan guru besar dari berbagai disiplin ilmu.
Pendekatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi berbasis riset yang komprehensif dan aplikatif di lapangan.
Brian menyebut, hasil kajian tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Mungkin dalam waktu cepat kita bisa rekomendasikan. April lah,” ujarnya.
Kompor Listrik Jadi Bagian Strategi Besar Energi Nasional
Penggunaan kompor listrik bukanlah kebijakan tunggal, melainkan bagian dari strategi besar elektrifikasi nasional yang tengah didorong pemerintah.
Selain kompor listrik, pemerintah juga mempercepat adopsi kendaraan listrik serta penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke energi baru terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Langkah ini diyakini mampu mengurangi beban impor energi sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih.
Potensi Penghematan Capai Rp25 Triliun
Brian mengungkapkan, potensi penghematan dari program elektrifikasi ini sangat signifikan. Untuk penggantian PLTD saja, efisiensi dari sisi penggunaan BBM diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Angka tersebut belum termasuk tambahan penghematan dari penggunaan kendaraan listrik dan kompor listrik di sektor rumah tangga.
“Belum lagi kalau motor listrik dan kompor listrik ini diganti, itu juga sangat besar,” katanya.
Tantangan Implementasi di Masyarakat
Meski menjanjikan efisiensi besar, implementasi kompor listrik di masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan.
Mulai dari kesiapan infrastruktur listrik, daya listrik rumah tangga, hingga perubahan kebiasaan masyarakat yang selama ini bergantung pada LPG.
Namun, dengan dukungan riset dari perguruan tinggi dan kebijakan yang tepat, pemerintah optimistis transisi ini dapat berjalan secara bertahap dan efektif.
Menuju Kemandirian Energi Nasional
Program elektrifikasi yang mencakup kompor listrik, kendaraan listrik, dan energi terbarukan menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi nasional.
Jika berhasil diimplementasikan secara luas, kebijakan ini tidak hanya mengurangi impor energi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi serta menekan beban subsidi pemerintah.
Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk merumuskan kebijakan terbaik agar manfaat dari program ini bisa segera dirasakan masyarakat luas. (*)
Editor : Ali Sodiqin