Berita Daerah Edukasi Ekonomi Film Game Internasional Kasuistika Kesehatan Kuliner Lifestyle Nasional Otomotif Pemerintahan Peristiwa Politik Seni & Budaya Sports Teknologi Tips & Trik Travelling

OpenAI Revisi Kontrak AI dengan Departemen Perang AS, Sam Altman Akui Langkah Ceroboh

Bayu Shaputra • Rabu, 4 Maret 2026 | 01:30 WIB

Open AI
Open AI

RADARBANYUWANGI.ID - OpenAI mengubah kesepakatan penyediaan kecerdasan buatan (AI) untuk Departemen Perang Amerika Serikat (DoW) setelah menuai kritik luas. CEO OpenAI, Sam Altman, mengakui perjanjian tersebut tampak “oportunistik dan ceroboh” karena diumumkan terlalu cepat.

Kontrak itu memicu kekhawatiran publik bahwa teknologi AI OpenAI dapat digunakan untuk pengawasan massal domestik.

Namun, Altman menegaskan perusahaan secara tegas melarang pemanfaatan teknologinya untuk tujuan tersebut, termasuk oleh badan intelijen pertahanan seperti National Security Agency (NSA).

OpenAI disebut menandatangani kesepakatan itu hampir segera setelah kontraktor AI Pentagon sebelumnya, Anthropic, diberhentikan pemerintah federal.

Anthropic sebelumnya menyatakan bahwa penggunaan sistem AI untuk pengawasan massal di dalam negeri tidak sejalan dengan nilai demokrasi.

Sikap tersebut memicu reaksi Presiden AS, Donald Trump, yang menyebut perusahaan itu sebagai “orang-orang gila sayap kiri” dan memerintahkan penghentian penggunaan teknologinya di lembaga federal.

Langkah cepat OpenAI menggantikan posisi Anthropic memicu spekulasi bahwa perusahaan berbasis San Francisco itu mengambil peluang secara tergesa-gesa.

Dalam pesan internal kepada karyawan yang kemudian diunggah ulang di platform X, Altman mengakui proses pengumuman dilakukan terlalu cepat.

“Seharusnya kita tidak terburu-buru merilis ini pada hari Jumat. Masalahnya sangat kompleks dan membutuhkan komunikasi yang jelas,” tulis Altman.

Ia menambahkan bahwa OpenAI berupaya meredakan situasi agar tidak berkembang menjadi kebijakan yang lebih merugikan, tetapi hasilnya justru menimbulkan kesan negatif.

Meski OpenAI membantah kontrak tersebut mengizinkan pengawasan massal, sejumlah komentator mengaitkannya dengan skandal yang diungkap Edward Snowden pada 2013. Saat itu, terungkap praktik pengumpulan data komunikasi telepon dan internet secara massal oleh NSA.

Kekhawatiran publik pun meluas di media sosial. Di platform X dan Reddit, muncul kampanye bertagar “hapus ChatGPT”. Beberapa unggahan menuduh pengguna kini “melatih mesin perang”.

Dampaknya terlihat pada persaingan aplikasi AI. Chatbot Claude milik Anthropic dilaporkan melesat ke puncak tangga unduhan App Store, mengungguli ChatGPT milik OpenAI berdasarkan analisis Sensor Tower.

Kontroversi juga datang dari internal perusahaan teknologi. Hampir 900 karyawan dari OpenAI dan Google menandatangani surat terbuka yang meminta pimpinan mereka menolak penggunaan AI untuk pengawasan massal dan sistem pembunuhan otonom.

Surat tersebut ditandatangani 796 karyawan Google dan 98 staf OpenAI. Mereka menilai pemerintah berupaya menekan perusahaan teknologi agar menyetujui penggunaan model AI untuk kepentingan militer.

Dalam unggahan blog resmi, OpenAI menyatakan salah satu “garis merah” perusahaan adalah tidak mengizinkan teknologinya digunakan untuk mengarahkan sistem senjata otonom.

Mantan kepala riset kebijakan OpenAI, Miles Brundage, turut mempertanyakan kejelasan pengamanan dalam kontrak tersebut.

Melalui akun X, Brundage menyebut sebagian karyawan berasumsi OpenAI telah menyerah pada tekanan pemerintah, meski dibingkai sebaliknya. Ia juga menyatakan lebih memilih menolak perintah pemerintah yang dianggap tidak konstitusional.

Brundage menekankan pentingnya proses demokrasi dalam pengambilan keputusan strategis terkait teknologi AI.

Sementara itu, tiga lembaga setingkat kabinet (Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS) ikut menghentikan penggunaan teknologi Anthropic setelah Departemen Perang menyatakan perusahaan itu sebagai risiko rantai pasokan.

Presiden Trump juga memerintahkan seluruh lembaga pemerintah AS untuk secara bertahap menghentikan penggunaan produk Anthropic menyusul keputusan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Perkembangan ini menunjukkan ketegangan antara industri teknologi dan pemerintah AS dalam menentukan batas penggunaan AI di sektor pertahanan.

OpenAI kini berupaya memperjelas komitmennya terhadap pembatasan etis, sembari tetap terlibat dalam proyek pemerintah melalui mekanisme yang disebut lebih ketat dan transparan.

Editor : Ali Sodiqin
#Open AI #Sam Altman #Dpartemen perang AS