RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki anggaran untuk membayar hosting fee penyelenggaraan MotoGP di Mandalika.
Pernyataan ini disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh Faozal, di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Rabu (20/8).
Menurut Faozal, Pemprov NTB hanya dapat membantu promosi dan persiapan kegiatan MotoGP, sementara biaya hosting fee menjadi tanggung jawab Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan pemilik hak komersial, Dorna Sport.
“Pemprov hanya menanggung promosi dan persiapan kegiatan. Hosting fee sepenuhnya menjadi tanggung jawab MGPA. Dukungan kami terbatas pada hiburan, pembukaan acara, dan fasilitas transportasi seperti shuttle bus,” jelas Faozal.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa memaksakan diri membayar hosting fee karena anggaran daerah belum mencukupi.
“Memang daerah kita belum mampu untuk membayar hosting fee. Tetapi kita tetap berkomitmen mendukung, meskipun bukan dalam bentuk pembayaran fee,” ujarnya.
Terkait dukungan bagi masyarakat, pelajar, atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapatkan tiket gratis, Faozal menyatakan hal tersebut tidak tersedia.
Namun, diskon tiket tetap memungkinkan bagi yang ingin membeli.
“Kalau ASN ingin membeli tiket, harus membayar sendiri. Tapi potongan harga atau diskon tetap bisa diberikan,” tambahnya.
Dengan demikian, Pemprov NTB menegaskan perannya yang bersifat mendukung pelaksanaan acara tanpa terlibat dalam tanggung jawab biaya hosting fee, sambil tetap fokus pada promosi dan penyediaan fasilitas pendukung selama kegiatan berlangsung.
Meskipun tiket gratis tidak tersedia, ASN dan masyarakat tetap bisa menikmati diskon khusus yang akan diumumkan oleh panitia MotoGP Mandalika.
Editor : Lugas Rumpakaadi