Kepastian itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Situbondo Hadi Prianto setelah menggelar rapat bersama Pemkab Situbondo, Rabu (2/6) lalu. Dia menyebutkan, pemkab melalui BKPSDM tidak bisa mengajukan formasi untuk pengangkatan PPPK pada tahun 2023 karena masih menghitung kekuatan anggaran untuk menggaji PPPK.
”Pemkab Situbondo memilih untuk tidak mengajukan kebutuhan formasi pengangkatan PPPK. Sebab, masih melakukan perhitungan untuk kebutuhan anggaran yang akan digunakan untuk menggaji,” kata Hadi tadi malam (2/6).
Hadi menyebut, beberapa bulan sebelumnya itu Menpan-RB memang membuka formasi untuk kebutuhan guru di masing-masing daerah. Akan tetapi, Pemda Situbondo tidak mengusulkan. Kemudian, pada tanggal 30 Mei lalu, Menpan-RB kembali mengirimkan surat pada pemda, namun belum juga ada tindak lanjut hingga saat ini.
”Komisi I masih menunggu hasilnya seperti apa. Karena, Menpan-RB itu mengirim surat kembali kepada pemerintah daerah per tanggal 30 Mei. Meminta kepada kabupaten/kota yang kekurangan guru untuk segera mengisi formasi. Namun, apabila pemerintah tetap tidak mengisi formasi, maka teman-teman honorer PPPK ini kecil peluangnya bisa diangkat,” bebernya.
Hadi berharap agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan formasi tersebut. Sebab, hal itu menyangkut nasib guru honorer ke depan. ”Saya berharap teman-teman honorer ini bisa diangkat menjadi ASN-PPPK,” harapnya.
Selain itu, Hadi mengatakan, kebutuhan guru pengajar di Situbondo ini masih cukup besar. Baik kebutuhan guru SD maupun guru SMP. ”Sekarang kita masih kekurangan guru SD sekitar 900 orang. Kemudian ditambah kebutuhan guru SMP sekitar 200 orang,” jelasnya.
Masih kata Hadi, ketersediaan guru Pendidikan Agama Islam di Kota Santri pun sangat minim. ”Kita di Situbondo yang identik dengan Kota Santri ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena kita sendiri masih banyak kekurangan guru Agama Islam, khususnya lembaga pendidikan SD sangat kurang,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menyelesaikan tugas besar tersebut. Satu per satu persoalan tenaga pendidik di Kabupaten Situbondo agar segera mungkin bisa diselesaikan. ”Kami sendiri berupaya bagaimana nasib tenaga pendidik kita ini bisa jelas ke depan. Kami sendiri akan menemui Menteri Pendidikan dalam waktu dekat ini,” ucap Hadi.
Dia meminta kepada para guru honorer agar tetap semangat dalam mengajar meskipun belum diangkat. ”Intinya kami minta teman-teman guru honorer semangat terus dan mengajar secara maksimal di kelas. Karena bagaimanapun, kita ini masih kekurangan guru pengajar yang mendidik anak-anak kita,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Samsuri mengatakan, tahun 2023 tidak ada formasi pengangkatan guru honorer. Sebab, pihaknya masih melakukan penghitungan anggaran yang dimiliki daerah. ”Tahun 2023 kami tidak mengajukan formasi guru honorer PPPK. Kami masih menghitung kemampuan keuangan daerah,” ucapnya singkat. (wan/pri/c1) Editor : Muhammad Khoirul Rizal