Perwakilan guru honorer, Riski Atika mengatakan, perjuangannya untuk bisa menjadi guru PPPK hingga saat ini belum juga membuahkan hasil. Sejumlah pihak sudah dia datangi, seperti pemkab maupun DPRD. Namun, belum ada kepastian kabar baik.
”Dulu sudah pernah datang ke DPRD bersama teman-teman honorer lainnya yang lolos PPPK. Kami menyampaikan agar pemerintah segera membuka formasi guru, tapi belum ada kepastian. Sekarang pun (kemarin) kami mendatangi kantor DPRD kembali untuk menyuarakan nasib kami yang belum ada kejelasan sampai saat ini,” ujar Atika usai audiensi bersama Komisi I DPRD.
Atika mengaku akan tetap berusaha agar para guru honorer yang lolos seleksi bisa segera diangkat. Sebab, usaha mereka agar bisa lolos seleksi PPPK tidaklah mudah. ”Khususnya yang lolos passing grade kesatu sebanyak 320 orang, bisa dialokasikan oleh Pemkab Situbondo agar diangkat menjadi PPPK,” jelasnya.
Atika menambahkan, tuntutan yang disampaikan bukan tanpa alasan. Pasalnya, pemerintah pusat sudah menginstruksikan kepada daerah untuk membuka formasi guru PPPK. ”Nah, di beberapa daerah sudah membuka formasi guru setelah ada instruksi dari pemerintah pusat terkait formasi guru PPPK. Cuma di Situbondo saja yang belum melaksanakan instruksi tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Situbondo Hadi Prianto mengaku akan meminta pemkab agar bisa mencarikan jalan keluar pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK. Sehingga, ada kepastian nasib bagi para guru tersebut. Terutama bagi mereka yang sudah lolos passing grade.
”Bahwa teman-teman honorer yang sudah menyampaikan aspirasinya ini perlu ditindaklanjuti agar mereka bisa mendapat kepastian nasib. Karena mereka yang datang ke sini itu sudah mengikuti tes dan lolos passing grade kesatu. Hanya terkendala formasi,” ucapnya.
Hadi menjelaskan, pemerintah pusat sebetulnya sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan Menpan-RB untuk membuka kuota formasi ASN PPPK. Sehingga, daerah segera mempersiapkan sejumlah honorer yang sudah lolos seleksi. ”Dalam Permenkeu dan PermenPAN-RB itu Kabupaten Situbondo mendapatkan kuota formasi ASN PPPK tahun 2023
Hadi berharap, pemerintah daerah menyampaikan formasi PPPK tahun 2023. Sehingga mereka bisa mengetahui ketersediaan formasi PPPK ini benar-benar dilakukan. ”Keresahan guru honorer ini karena belum ada kejelasan informasi oleh pemerintah daerah. Sedangkan yang dibutuhkan adalah informasi yang menyangkut kejelasan nasibnya,” pungkasnya. (wan/pri/c1) Editor : Muhammad Khoirul Rizal