Siang itu, ratusan warga Desa/Kecamatan Jangkar berbondong-bondong menggeruduk Pelabuhan Jangkar. Meski di tengah terik matahari yang menyengat, warga tetap menutup akses jalan depan Pelabuhan Jangkar.
Aksi itu, dilakukan untuk meminta ganti rugi akibat dampak pelebaran jalan. Ada sekitar 212 rumah warga yang akan mengalami dampak adanya pelebaran jalan yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Massa membawa banner bertuliskan ‘Warga Jangkar Menolak Pembongkaran Bangunan Tanpa Ada Ganti Rugi dari Pemerintah Akibat Pelebaran Jalan’. Aksi itu, juga dilakukan oleh sejumlah ibu-ibu yang ingin mempertahankan bangunan di atas tanah SHM milik mereka.
”Kita melakukan aksi, karena proyek pelebaran jalan yang akan dilakukan oleh provinsi tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah terhadap masyarakat,” ujar koordinator aksi demo, Anggi.
Dalam proyek pelebaran jalan itu, jelas dia, akan berdampak terhadap 212 rumah warga sekitar. Dari seluruh rumah itu, memang beberapa rumah tidak memiliki SHM lantaran di atas tanah pemerintah. Namun, setidaknya masyarakat berharap adanya ganti untung yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
”Jangan hanya gusur-gusur saja, setidaknya ada ganti rugi atas bangunan dan ganti untung untuk masyarakat yang memang benar-benar terdampak,” ungkapnya.
Makanya, masih kata Anggi, masyarakat hanya meminta kepada pemerintah untuk memberi tali asih kepada masyarakat yang terdampak. Sehingga masyarakat bisa mencari tempat baru jika memang harus digusur.
”Harusnya memang diberikan ganti rugi, ganti untung maupun relokasi kepada masyarakat. Agar, adanya proyek pelebaran jalan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar juga,” jelasnya.
Kehadiran massa kemarin langsung disambut Camat Jangkar, Hariyus. Perwakilan massa diajak berdiskusi langsung. Camat Jangkar menjanjikan akan segera membawa perwakilan masyarakat untuk bertemu Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Salah satunya memastikan besaran ganti rugi yang akan diminta masyarakat.
”Kita hanya bisa menjembatani dan menyampaikan keluhan masyarakat kepada Pemkab Situbondo, sehingga nanti bisa lebih lanjut disampaikan kepada provinsi,” tegas Hariyus.
Proyek pelebaran jalan itu, jelas dia, sebenarnya belum dilakukan. Hanya beberapa waktu lalu, ada tim yang melakukan pengukuran jalan bahkan memberikan tanda. ”Memang benar, ada 212 rumah yang terdampak. Termasuk rumah yang memiliki SHM,” katanya.
Hariyus menambahkan, pihaknya akan tetap menyampaikan permasalahan tersebut ke Pemkab Situbondo. Agar, masyarakat benar-benar mendapatkan ganti rugi sepantasnya. ”Tentu pemerintah pastinya akan memikirkan besaran tali asih yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak,” jelasnya. (rio/pri) Editor : Muhammad Khoirul Rizal