Berita Daerah Edukasi Ekonomi Film Game Internasional Kasuistika Kesehatan Kuliner Lifestyle Nasional Otomotif Pemerintahan Peristiwa Politik Seni & Budaya Sports Teknologi Tips & Trik Travelling

Sekwan Positif, DPRD Juga Terapkan WFH

Ali Sodiqin • Senin, 28 Juni 2021 | 23:00 WIB
sekwan-positif-dprd-juga-terapkan-wfh
sekwan-positif-dprd-juga-terapkan-wfh


RadarBanyuwangi.id – Kantor DPRD mulai kemarin (24/06) menerapkan work from home (WFH). Ini menyusul adanya pegawai bagian sekretariat yang positif Covid-19. Yaitu sekretaris DPRD (sekwan).



Sekda Situbondo, Syaifullah menerangkan, semula ada pengajuan lock down dari bagian sekretariat. Akan tetapi satgas tidak menyetujuinya karena ada banyak kegiatan di dewan yang harus tetap dikerjakan. “Diterapkan WFH saja,” katanya.



Syaifullah menjelaskan, WFH di instansi sudah diatur dalam surat edaran bupati. Bekerja dari rumah tersebut bukan berarti seluruh pegawai tidak masuk kantor. “Akan tetapi dijadwal. Masuk kantor secara bergiliran,” jelasnya.



Kepada RadarBanyuwangi.id Syaifullah menerangkan, di samping WFH, ada juga istilah Work From Office (WFO). Berdasarkan edaran bupati, ketentuan WFH dan WFO 50 persen. Jika pegawai yang ngantor 50 persen, maka 50 persen sisanya bekerja dari rumah. “Jadi tidak perlu lock dwon karena sudah ada acuan,” imbuhnya.



Kemudian, satgas melakukan tracing aktif. Kontak erat pasien ditracing dengan dilakukan rapid tes antigen. Cara ini akan lebih efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Sejauh ini tidak ada pegawai lain di sekretariat DPRD yang positif,” pungkas Syaifullah.



Salah satu anggota DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda kepada RadarBanyuwangi.id menambahkan, pembatasan tersebut tidak hanya berlaku bagi pegawai dan staf di sekretariat. Akan tetapi juga diterapkan kepada anggota dewan. “Kalau ada kegiatan di kantor, tidak semuanya diundang, tetap dibatasi,” jelasnya.



Misalnya pada paripurna kemarin. Ketua Fraksi Demokrat ini mengaku, yang diundang menghadiri paripurna hanya perwakilan fraksi saja. “Maksimal dua orang per fraksi. Kalau sebelumnya semua diundang, sedangka per hari ini sudah dibatasi,” terang Janur. 



Dia juga setuju tidak dilakukan lock down. Sebab, jika kantor ditutup sama sekali, akan berdampak terhadap sejumlah kegiatan di DPRD. “Banyak agenda yang mendesak, salah satunya percepatan pembahasan laporan pertanggung jawaban APBD 2020,” pungkas Janur. (bib)


Editor : Ali Sodiqin
#work from home