RADAR BANYUWANGI – Antrean truk logistik berhari-hari di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, akhirnya memantik tindakan keras legislatif. Komisi IV DPRD Banyuwangi turun langsung melalui inspeksi mendadak (sidak) pada Sabtu (4/9) setelah mencuat dugaan praktik percaloan tiket dan sistem antrean yang tidak transparan. Persoalannya bukan sekadar truk mengular, tetapi menyangkut nasib sopir, kerusakan muatan pangan, hingga kelancaran jalur logistik menuju Lombok dan Bali.
Sopir Jujur Terjebak, Jalur Belakang Diduga Jadi Karpet Merah
Sidak dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Suwito. Para legislator tidak hanya memeriksa kondisi lapangan, tetapi juga menemui langsung sopir truk yang berhari-hari tertahan di sekitar pelabuhan.
Dari dialog tersebut, muncul keluhan mengenai sistem pengaturan kendaraan yang dinilai belum transparan. Sejumlah kendaraan bahkan diduga dapat melewati antrean melalui jalur belakang dengan memanfaatkan jasa calo tiket.
Kondisi tersebut membuat sopir yang mengikuti prosedur resmi harus menunggu lebih lama. Sementara kendaraan yang diduga menggunakan jasa calo justru disebut bisa masuk lebih cepat.
Situasi inilah yang kemudian membuat antrean semakin panjang dan menimbulkan persoalan baru di kawasan Pelabuhan Tanjung Wangi.
Tiket Belum Ada, Akses Masuk Disebut Tertutup
Suwito menyoroti mekanisme akses kendaraan menuju pelabuhan. Menurut dia, pihak Pelindo disebut tidak membuka akses keluar-masuk bagi truk barang sebelum kendaraan mengantongi tiket resmi.
Persoalan semakin pelik karena terdapat pungutan Rp 25 ribu yang disebut dilegitimasi atas nama BUMDes.
“Ini namanya maling. Sudah dipalak duwitnya, tapi tidak ada kemudahan pelayanan yang didapat sama sekali,” tegas Suwito.
Menurut legislatif, kombinasi antara akses yang terbatas, mekanisme tiket dan pungutan tersebut perlu segera dibenahi. Sebab, ketika sistem resmi tidak mampu mengurai antrean secara efektif, celah bagi praktik percaloan justru semakin terbuka.
Sopir Terjepit, Muatan Pangan Terancam Membusuk
Di balik antrean panjang, ada persoalan yang jauh lebih mahal daripada sekadar waktu tunggu.
Para sopir truk harus menanggung kelelahan fisik dan tekanan psikis karena tertahan berhari-hari. Uang saku perjalanan juga terus terkuras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai makan hingga mandi dan keperluan sanitasi.
Yang tak kalah mengkhawatirkan adalah kondisi muatan.
Truk yang mengangkut bahan pangan berpotensi mengalami kerugian apabila terlalu lama tertahan. Komoditas yang seharusnya segera diberangkatkan melalui jalur laut menuju Lombok maupun Bali terancam rusak atau membusuk.
“Sopir truk adalah pihak yang paling dirugikan oleh keberadaan calo dan ketidakjelasan alur masuk ini. Uang saku mereka habis di jalan dan barang muatan terancam rusak,” tegas Suwito.
Karena itu, Komisi IV DPRD Banyuwangi mendesak PT Pelindo Multi Terminal Tanjung Wangi membuka sistem e-ticketing secara transparan. Digitalisasi tersebut diharapkan tidak sekadar mengganti tiket kertas menjadi tiket elektronik, tetapi juga menutup ruang bagi perantara untuk memainkan antrean.
Suwito Naik Pitam, Sopir Kerumuni Jalur Antrean
Sidak berlangsung dinamis. Ketegangan meningkat ketika Suwito turun langsung ke jalur antrean truk di luar pelabuhan.
Puluhan sopir yang frustrasi langsung mengerumuni rombongan legislatif. Keluhan mereka hampir seragam: antrean panjang, waktu tunggu yang tidak pasti, uang saku semakin menipis, serta ancaman kerusakan muatan.
Di tengah kondisi itu, muncul pula keluhan mengenai kendaraan yang diduga menggunakan jasa calo dan bisa melewati antrean.
Suwito kemudian mendatangi kantor PT Pelindo Multi Terminal Tanjung Wangi. Dia mempertanyakan sistem pengelolaan antrean yang dinilai masih menyisakan celah bagi praktik percaloan.
Bagi DPRD, persoalan tersebut harus diselesaikan dari hulunya. Selama sistem antrean tidak transparan dan masih memungkinkan kendaraan tertentu mendapatkan akses lebih cepat melalui jalur tidak resmi, konflik di lapangan akan terus berulang.
DPRD Minta Pelindo, Dishub, KSOP, Polisi Satu Komando
Sidak tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan mitigasi bersama. DPRD Banyuwangi meminta Pelindo, Dinas Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta kepolisian mengesampingkan ego sektoral.
Seluruh pihak diminta memperketat alur kendaraan sejak sebelum memasuki pelabuhan. Tujuannya jelas: memastikan tidak ada lagi kendaraan yang bisa menyelip dari jalur belakang dan mengacaukan sistem antrean.
Digitalisasi tiket secara penuh juga didorong sebagai salah satu solusi utama. Sistem e-ticketing harus dibuat transparan sehingga sopir dapat mengetahui posisi antrean, mekanisme masuk, dan jadwal keberangkatan tanpa harus bergantung kepada perantara.
Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tetapi menjadi instrumen untuk memangkas mata rantai percaloan dan memberikan kepastian kepada pengguna jasa pelabuhan.
Dermaga Baru Disiapkan untuk Pecah Kepadatan
Persoalan antrean di Tanjung Wangi sendiri tidak hanya berkaitan dengan sistem tiket. Kapasitas dan kepadatan arus logistik juga menjadi persoalan jangka panjang.
Otoritas pelabuhan (KSOP) mengonfirmasi adanya rencana pembangunan dermaga swasta baru di sebelah utara Pelabuhan Tanjung Wangi.
Dermaga tersebut diproyeksikan menjadi salah satu solusi untuk memecah kepadatan arus logistik di kawasan Tanjung Wangi sekaligus mendukung kelancaran rute Banyuwangi–Lombok.
Namun, sebelum solusi jangka panjang itu terealisasi, persoalan antrean dan dugaan percaloan harus lebih dulu dibenahi. Sebab, bagi sopir truk yang setiap hari menjadi urat nadi distribusi barang, yang dibutuhkan bukan sekadar janji kelancaran, melainkan kepastian antrean, transparansi tiket, dan akses pelabuhan yang adil. (ray/aif)
Editor : Ali Sodiqin