RADAR BANYUWANGI – Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli mengguncang perjalanan demokrasi Indonesia, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerukan empat agenda nasional yang dinilai mendesak. Mulai dari penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, penguatan agenda Reformasi 1998, konsolidasi gerakan demokrasi sipil, hingga kewaspadaan terhadap gejala kemunduran demokrasi.
Empat seruan tersebut disampaikan Hasto saat upacara peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di halaman Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). Momentum itu menjadi pengingat bahwa peristiwa 27 Juli 1996 masih menyisakan pekerjaan rumah bagi negara.
Dalam seruan pertama, Hasto mendesak negara menuntaskan kasus penyerbuan Kantor PDI pada 27 Juli 1996 melalui mekanisme hukum. Ia meminta penyelidikan yustisia dilakukan secara menyeluruh, termasuk membuka kembali pengadilan koneksitas untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Menurutnya, negara harus mengungkap aktor intelektual di balik konflik internal PDI, pihak yang merancang penyerangan, hingga memastikan keberadaan korban yang sampai sekarang masih dinyatakan hilang.
Hasto menegaskan bahwa dorongan tersebut bukan didasari semangat balas dendam, melainkan bentuk tanggung jawab moral negara terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia.
"Luka Kudatuli ini bukanlah luka PDI. Ini adalah luka Republik Indonesia bersama dengan seluruh luka akibat kekuasaan yang menindas di masa lalu. Dengan penuntasan seluruh kasus pelanggaran HAM berat termasuk Peristiwa 1965, bangsa Indonesia akan mengajarkan moralitas tentang pentingnya jiwa kemanusiaan dan rasa keadilan," ujar Hasto.
Seruan kedua menitikberatkan pada pentingnya menjaga semangat Reformasi 1998 yang, menurut Hasto, berakar dari perjuangan pasca-Kudatuli. Ia menilai peristiwa tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai tragedi lain dalam perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk Tragedi Trisakti dan Semanggi.
Karena itu, PDI Perjuangan mengajak seluruh elemen bangsa mengawal agenda Reformasi yang dinilai belum sepenuhnya selesai. Hasto menyoroti pentingnya supremasi hukum yang adil, menjaga pemisahan TNI dan Polri sesuai amanat Reformasi, serta memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"PDI Perjuangan percaya, tidak akan pernah ada mafia dalam bentuk apa pun, tanpa dukungan kekuasaan," tegasnya.
Pada seruan ketiga, Hasto mengingatkan ancaman terhadap demokrasi saat ini dinilai tidak lagi hadir melalui kudeta militer, melainkan berlangsung perlahan melalui instrumen hukum dan lembaga negara. Ia menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 sebagai contoh intervensi yang, menurutnya, dilakukan demi mempertahankan kekuasaan.
Mengutip pandangan cendekiawan Harvard University, Dr. Sukidi, Hasto mengatakan kemunduran demokrasi modern berlangsung secara bertahap dengan memanfaatkan mekanisme yang tampak legal. Gejalanya, kata dia, terlihat dari melemahnya supremasi hukum, rusaknya sistem checks and balances, praktik autocratic legalism, hingga menyusutnya kebebasan sipil.
Seruan keempat menekankan pentingnya menjaga ruang kebebasan sipil. Hasto menilai masyarakat kini menghadapi tantangan berupa semakin sempitnya ruang untuk menyampaikan kritik, berserikat, dan berkumpul.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah kerap dipersepsikan sebagai ancaman sehingga fungsi kontrol terhadap kekuasaan tidak berjalan secara optimal.
Peringatan 30 tahun Kudatuli juga diwarnai pementasan teatrikal yang menggambarkan penyerbuan Kantor PDI oleh massa kubu Soerjadi yang didukung rezim Orde Baru terhadap pendukung Megawati Soekarnoputri pada 27 Juli 1996. Pertunjukan itu menjadi penutup rangkaian acara sekaligus pengingat atas salah satu peristiwa penting yang kemudian ikut membuka jalan menuju Reformasi 1998. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : jawapos.com