RADARBANYUWANGI.ID – Pemkab Banyuwangi mulai mengakselerasi persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak berbasis digital yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2027. Sebanyak 130 desa ditargetkan menggunakan sistem electronic voting (e-voting), sementara simulasi dan pengujian aplikasi pemungutan suara digital mulai dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong modernisasi tata kelola demokrasi di tingkat desa. Banyuwangi dinilai memiliki modal kuat untuk menerapkan sistem tersebut karena menjadi salah satu daerah dengan capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik di Indonesia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi Nanin Oktaviantie mengatakan, sekitar 130 desa akan mengikuti Pilkades serentak pada Oktober 2027. Karena itu, persiapan aplikasi e-voting terus dimatangkan agar dapat digunakan secara optimal saat pelaksanaan nanti.
“Harapan dari Kemendagri, Banyuwangi bisa melaksanakan pilkades secara digital melalui e-voting. Ada sekitar 130 desa yang akan melaksanakan pilkades pada Oktober 2027,” ujarnya.
Menurut Nanin, aplikasi e-voting yang akan digunakan saat pemungutan suara sedang disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Banyuwangi. Pemerintah daerah berharap seluruh desa peserta Pilkades nantinya dapat menggunakan sistem digital secara serentak.
“Harapan kami, pada pilkades serentak 2027 nanti seluruh desa bisa melaksanakan e-voting. Aplikasi ini nanti akan disiapkan oleh Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi,” katanya.
Kurangi Potensi Sengketa Saat Penghitungan Suara
Pemkab Banyuwangi menilai penerapan e-voting memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan metode konvensional yang selama ini digunakan. Salah satu manfaat utama adalah meminimalkan potensi gesekan dan perdebatan saat proses penghitungan suara berlangsung.
Dalam sistem manual, persoalan kerap muncul ketika menentukan suara sah maupun tidak sah. Situasi tersebut dinilai dapat memicu ketegangan antarpihak yang berkontestasi.
“Biasanya persoalan muncul saat penghitungan suara, misalnya soal suara sah dan tidak sah. Dengan e-voting, hal ini bisa dihindari,” jelas Nanin.
Selain itu, hasil pemungutan suara dapat diketahui secara cepat karena sistem akan menghitung perolehan suara secara otomatis setelah proses pencoblosan ditutup.
“Begitu waktu pemungutan suara berakhir, hasil perolehan suara dapat langsung diketahui tanpa harus menunggu proses pembukaan dan penghitungan surat suara satu per satu,” bebernya.
Diharapkan Tekan Angka Golput
Keunggulan lain yang diharapkan muncul dari penerapan e-voting adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pilkades. Sistem digital memungkinkan daftar pemilih tetap (DPT) terintegrasi secara langsung sehingga proses pemungutan suara menjadi lebih praktis dan terdata dengan baik.
Meski demikian, Nanin menegaskan bahwa penggunaan e-voting tidak menghilangkan kehadiran fisik pemilih di TPS. Warga tetap harus datang ke lokasi pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya.
Menurut dia, sistem digital hanya mengubah mekanisme pencoblosan dan penghitungan suara, bukan mengubah prinsip dasar pelaksanaan Pilkades yang tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Simulasi dan Sosialisasi Dimulai Tahun Ini
Sebagai bagian dari tahapan persiapan, Pemkab Banyuwangi akan menggelar simulasi e-voting secara bertahap mulai tahun ini. Simulasi dilakukan bersamaan dengan penyediaan perangkat pendukung dan sosialisasi kepada masyarakat desa.
Langkah tersebut bertujuan agar warga semakin familiar dengan penggunaan teknologi digital sebelum Pilkades serentak digelar pada 2027 mendatang.
“Mulai Juni ini kami akan melakukan simulasi secara bertahap. Tujuannya agar masyarakat desa semakin familiar dengan penggunaan e-voting sebelum hari pelaksanaan nanti,” tandas Nanin.
Dengan persiapan yang dilakukan sejak dini, Banyuwangi berpeluang menjadi salah satu daerah pelopor pelaksanaan Pilkades digital skala besar di Indonesia. Jika berhasil diterapkan di 130 desa, sistem e-voting diyakini dapat menjadi model baru pemilihan kepala desa yang lebih cepat, efisien, dan minim sengketa. (*)
Editor : Ali Sodiqin