RADARBANYUWANGI.ID – Pemkab Banyuwangi mulai menyiapkan transformasi besar dalam demokrasi desa. Sebanyak 130 desa yang akan mengikuti Pilkades Serentak 2027 diproyeksikan menggunakan sistem pemungutan suara berbasis digital. Sebelum diterapkan penuh, pemerintah daerah akan menggelar uji coba tahun ini untuk mengukur efektivitas teknologi yang diklaim mampu membuat proses pemilihan lebih cepat, transparan, dan efisien.
Langkah tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan modernisasi tata kelola pemilihan kepala desa yang selama ini masih mengandalkan surat suara kertas. Di sisi lain, sistem digital juga menghadirkan tantangan baru yang harus diantisipasi sejak awal, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga literasi teknologi masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Banyuwangi M Yanuarto Bramuda mengatakan, anggaran pengadaan perangkat digital seperti layar sentuh (touch screen) dan printer telah disiapkan. Dalam waktu dekat perangkat tersebut akan dibelanjakan untuk kebutuhan uji coba.
"Tahun ini Pemkab Banyuwangi sedang merancang uji coba pilkades digital. Anggaran pengadaan perangkat seperti touch screen dan printer sudah kami siapkan. Dalam waktu dekat akan segera dibelanjakan untuk kebutuhan uji coba," ujarnya.
Hasil uji coba tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebutuhan anggaran Pilkades Serentak 2027 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
TPS Bisa Layani Empat Kali Lipat Pemilih
Salah satu keunggulan utama sistem digital adalah peningkatan kapasitas pelayanan di TPS. Jika selama ini satu TPS rata-rata hanya mampu melayani sekitar 500 pemilih, maka dengan sistem digital kapasitasnya diperkirakan meningkat menjadi 1.500 hingga 2.000 pemilih.
Menurut Bram, peningkatan kapasitas tersebut akan berdampak langsung pada kecepatan proses pemungutan suara dan pengurangan antrean pemilih.
"Kalau menggunakan metode digital, kapasitas TPS bisa tiga sampai empat kali lipat lebih banyak. Tentu jauh lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien dari sisi waktu," katanya.
Dalam praktiknya, pemilih cukup memilih calon kepala desa melalui layar sentuh yang menampilkan foto, nama, dan nomor urut kandidat. Setelah pilihan diklik, suara akan langsung masuk ke sistem.
Lebih Hemat dan Ramah Lingkungan
Poin plus lain dari sistem digital adalah efisiensi biaya penyelenggaraan. Kebutuhan surat suara dalam jumlah besar dapat ditekan karena seluruh proses dilakukan melalui perangkat elektronik.
Selain mengurangi biaya pengadaan kertas, sistem ini juga dinilai lebih ramah lingkungan karena mengurangi limbah logistik pemilu.
"Kalau manual kan banyak belanja kertas. Dengan sistem digital masyarakat cukup memilih melalui perangkat yang disediakan," tutur Bram.
Tidak hanya digunakan saat pilkades, perangkat yang dibeli juga akan menjadi aset pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan kembali untuk pelatihan SDM desa, pelayanan publik, maupun kegiatan pemerintahan lainnya.
Transparansi dan Potensi Konflik Lebih Rendah
Pemkab Banyuwangi juga menilai sistem digital dapat memperkuat transparansi proses pemungutan suara. Seluruh data akan tersimpan dalam server yang dikelola pemerintah kabupaten sehingga lebih mudah diawasi dan ditelusuri.
Model ini diharapkan mampu meminimalkan potensi konflik yang selama ini kerap muncul saat proses pemungutan maupun penghitungan suara.
"Kalau selama ini panitia sering menjadi sasaran protes, dengan sistem digital prosesnya lebih terukur karena server berada di pemerintah kabupaten. Ini bisa meminimalkan konflik, lebih transparan, lebih cepat, dan lebih efisien," tegasnya.
Tantangan yang Harus Diantisipasi
Meski menawarkan banyak keuntungan, penerapan pilkades digital juga memiliki sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
Pertama, kesiapan infrastruktur teknologi di seluruh desa harus benar-benar terjamin. Gangguan listrik, jaringan internet, maupun kerusakan perangkat dapat menghambat proses pemungutan suara jika tidak disiapkan sistem cadangan yang memadai.
Kedua, tingkat literasi digital masyarakat yang berbeda-beda berpotensi menjadi kendala, terutama bagi pemilih lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan perangkat layar sentuh.
Ketiga, keamanan data dan sistem menjadi aspek krusial yang harus dijaga. Pemkab perlu memastikan perlindungan terhadap risiko gangguan sistem, kesalahan teknis, maupun potensi ancaman siber yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.
Karena itu, uji coba yang akan dilakukan tahun ini menjadi tahapan penting untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan sebelum sistem diterapkan secara penuh pada Pilkades Serentak 2027.
Belajar dari Daerah Lain
Untuk mematangkan konsep tersebut, Pemkab Banyuwangi telah melakukan studi ke sejumlah daerah yang lebih dulu menerapkan pilkades digital. Beberapa kabupaten di Jawa Timur diketahui telah menggunakan sistem serupa dan dinilai berhasil mempercepat proses pemungutan serta penghitungan suara.
Pemkab menargetkan uji coba pilkades digital dapat digelar pada Juni atau Juli tahun ini. Jika berjalan sesuai rencana, Banyuwangi berpotensi menjadi salah satu daerah dengan sistem demokrasi desa paling modern di Jawa Timur.
Namun keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan kecanggihan teknologi, melainkan juga kesiapan masyarakat, kualitas pengawasan, dan kemampuan pemerintah memastikan sistem berjalan aman, transparan, serta dapat dipercaya seluruh warga desa. (*)
Editor : Ali Sodiqin