RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersiap memasuki era baru demokrasi desa. Tahun ini, pemkab akan menggelar uji coba pemilihan kepala desa (pilkades) digital sebagai langkah awal menuju Pilkades Serentak 2027. Sistem berbasis layar sentuh tersebut diklaim mampu memangkas waktu pemungutan suara, meningkatkan transparansi, sekaligus memperbesar kapasitas pelayanan di tempat pemungutan suara (TPS).
Sebanyak 130 desa yang dijadwalkan mengikuti Pilkades Serentak 2027 telah masuk dalam skenario penerapan sistem digital. Pemkab bahkan telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan perangkat pendukung seperti touch screen, komputer, dan printer yang akan digunakan dalam tahap uji coba.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Banyuwangi M Yanuarto Bramuda mengatakan, proses pengadaan perangkat saat ini sedang dipersiapkan. Hasil uji coba nantinya akan menjadi dasar evaluasi sekaligus bahan perhitungan kebutuhan anggaran Pilkades Serentak 2027.
“Tahun ini Pemkab Banyuwangi sedang merancang uji coba pilkades digital. Anggaran pengadaan perangkat seperti touch screen dan printer sudah kami siapkan. Dalam waktu dekat akan segera dibelanjakan untuk kebutuhan uji coba,” ujarnya.
Menurut Bram, sistem digital menawarkan peningkatan kapasitas layanan yang signifikan dibanding metode konvensional berbasis surat suara. Jika satu TPS pada pilkades manual rata-rata hanya mampu melayani sekitar 500 pemilih, maka dengan sistem digital kapasitasnya dapat meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat.
“Kalau menggunakan metode digital, kapasitas TPS bisa tiga sampai empat kali lipat lebih banyak. Tentu jauh lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien dari sisi waktu,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, pemilih cukup datang ke TPS, melakukan verifikasi identitas, lalu memilih calon kepala desa melalui layar sentuh yang menampilkan foto dan nomor urut kandidat. Setelah menentukan pilihan, suara akan langsung terekam dalam sistem tanpa memerlukan surat suara kertas.
Skema tersebut diyakini tidak hanya mempercepat proses pemungutan suara, tetapi juga mengurangi kebutuhan logistik yang selama ini menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam penyelenggaraan pilkades.
“Kalau manual kan banyak belanja kertas. Dengan sistem digital masyarakat cukup memilih melalui perangkat yang disediakan,” tutur Bram.
Keuntungan lain yang disiapkan pemkab adalah pemanfaatan perangkat pascapilkades. Seluruh alat yang dibeli akan menjadi aset daerah dan dapat digunakan kembali untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun pelayanan publik di tingkat desa dan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini menjadi nilai tambah. Setelah pilkades selesai, perangkat touch screen dan komputer bisa dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan SDM maupun kebutuhan pelayanan lainnya,” jelasnya.
Pemkab Banyuwangi memperkirakan Pilkades Serentak 2027 akan melibatkan sekitar 438 TPS yang tersebar di 130 desa. Dengan kapasitas layanan yang lebih besar pada setiap TPS, kebutuhan perangkat dinilai lebih efisien dibanding sistem manual.
Tak hanya mengejar efisiensi, penerapan pilkades digital juga diharapkan mampu menekan potensi konflik yang kerap muncul selama proses pemungutan maupun penghitungan suara. Sistem berbasis server memungkinkan seluruh data tersimpan dan terkelola secara terpusat sehingga prosesnya lebih terukur dan mudah diawasi.
Menurut Bram, keberadaan server yang dikelola pemerintah kabupaten dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pilkades sekaligus mengurangi potensi sengketa yang sering berujung pada protes kepada panitia di tingkat desa.
“Kalau selama ini panitia sering menjadi sasaran protes, dengan sistem digital prosesnya lebih terukur karena server berada di pemerintah kabupaten. Ini bisa meminimalkan konflik, lebih transparan, lebih cepat, dan lebih efisien,” tegasnya.
Untuk memastikan sistem berjalan optimal, Pemkab Banyuwangi telah melakukan studi ke sejumlah daerah yang lebih dulu menerapkan pilkades digital. Pengalaman daerah lain menjadi referensi penting dalam menyusun model yang sesuai dengan kondisi Banyuwangi.
Pemkab menargetkan uji coba pilkades digital dapat dilaksanakan pada Juni atau Juli tahun ini. Jika hasilnya sesuai harapan, sistem tersebut akan diterapkan secara penuh pada Pilkades Serentak 2027 yang menjadi salah satu agenda demokrasi desa terbesar di Banyuwangi.
Langkah ini sekaligus menandai transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa, dengan harapan menghadirkan proses pemilihan yang lebih modern, cepat, transparan, dan dipercaya masyarakat. (fre/sgt)
Editor : Ali Sodiqin