RADARBANYUWANGI.ID – Wacana aksi penurunan Bupati Banyuwangi menuai sorotan tajam dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Pengurus Cabang Banyuwangi. Organisasi mahasiswa tersebut menilai dorongan politik yang berkembang saat ini tidak memiliki basis konstitusional yang kuat dan berpotensi mencederai etika demokrasi.
Ketua GMNI Banyuwangi, Riyan Bachtiar, menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah tidak dapat dilakukan secara serampangan melalui tekanan massa tanpa prosedur hukum yang sah. Dalam kerangka negara hukum, setiap proses politik harus berpijak pada aturan konstitusional yang jelas dan terukur.
“Demokrasi bukan sekadar ruang ekspresi, tetapi juga ruang tanggung jawab. Ketika tuntutan politik tidak disertai legal standing yang jelas, maka itu berpotensi menjadi bentuk delegitimasi terhadap sistem yang kita bangun bersama,” tegasnya.
GMNI memandang bahwa wacana penurunan bupati yang berkembang saat ini cenderung prematur dan tidak berbasis pada argumentasi hukum maupun bukti yang terverifikasi. Alih-alih menghadirkan kritik yang substantif, narasi yang muncul justru dinilai sarat spekulasi dan penyederhanaan persoalan.
Kondisi tersebut, lanjut Riyan, berisiko menimbulkan disorientasi publik serta memperkeruh ruang demokrasi lokal yang seharusnya sehat, rasional, dan deliberatif. Ia menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah daerah tetap merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, namun harus diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Jalur konstitusional seperti pengawasan legislatif, audit kebijakan, hingga mekanisme hukum harus menjadi rujukan utama. Bukan justru mendorong instabilitas politik tanpa dasar yang sah,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang berlandaskan nilai nasionalisme dan marhaenisme, GMNI Banyuwangi menilai stabilitas daerah merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Gerakan politik yang tidak terukur dan tidak berbasis hukum dikhawatirkan justru akan menggerus kepercayaan publik dan menghambat agenda pembangunan daerah.
GMNI juga mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat tidak dibangun dari tekanan sesaat, melainkan dari kesadaran kolektif untuk menjunjung tinggi hukum, etika, dan kepentingan rakyat. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah terjebak dalam arus mobilisasi yang tidak memiliki legitimasi jelas.
“Perlu kedewasaan politik dan penguatan literasi hukum di tengah masyarakat. Jangan sampai demokrasi kita tereduksi hanya menjadi alat tekanan tanpa arah dan dasar yang kuat,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, GMNI Banyuwangi berharap dinamika politik daerah tetap berjalan dalam koridor konstitusi serta mengedepankan prinsip rasionalitas publik demi menjaga kualitas demokrasi lokal. (*)
Editor : Ali Sodiqin