RADARBANYUWANGI.ID – Wacana aksi penurunan Bupati Banyuwangi yang beredar di ruang publik menuai penolakan tegas dari PC Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banyuwangi. Organisasi mahasiswa tersebut menilai gerakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan berpotensi mencederai prinsip demokrasi.
Sikap ini ditegaskan Ketua Umum PC HMI Banyuwangi, Ilham Layli Mursyidi, yang menyebut bahwa tuntutan politik, terlebih terkait pemberhentian kepala daerah, tidak bisa didasarkan pada opini atau tekanan massa semata.
“Setiap tuntutan politik harus memiliki basis hukum yang kuat. Tanpa itu, aksi penurunan kepala daerah justru berisiko menjadi preseden buruk bagi praktik demokrasi kita,” tegas Ilham.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum, mekanisme pemberhentian kepala daerah telah diatur secara jelas melalui prosedur formal. Jalur tersebut tidak dapat digantikan oleh mobilisasi aksi yang berpotensi melampaui batas etika maupun legalitas.
PC HMI Banyuwangi juga menyoroti berkembangnya narasi publik yang dinilai terlalu simplistik dan cenderung provokatif. Narasi tersebut, kata mereka, seakan menggiring opini bahwa pergantian kepemimpinan bisa dilakukan secara instan melalui tekanan jalanan.
Padahal, pendekatan semacam itu dinilai mengabaikan prinsip due process of law dan berpotensi merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun.
“Demokrasi tidak boleh berjalan di atas asumsi dan emosi. Harus ada proses hukum yang jelas dan terukur,” imbuhnya.
Selain itu, HMI menilai maraknya penyebaran isu tanpa verifikasi sebagai ancaman serius bagi ruang publik yang sehat. Informasi yang tidak berbasis data dinilai membuka celah disinformasi sekaligus memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Dalam pernyataannya, HMI menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah daerah tetap merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disalurkan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional.
Saluran tersebut antara lain melalui fungsi pengawasan legislatif, jalur hukum, maupun partisipasi publik yang terukur dan bertanggung jawab.
“Bukan berarti kritik dibungkam. Justru harus diperkuat, tetapi dengan cara yang benar dan sesuai koridor hukum,” jelas Ilham.
Lebih jauh, HMI Banyuwangi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam euforia gerakan yang tidak memiliki legitimasi hukum. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial serta kedewasaan dalam berdemokrasi.
Menurut mereka, kepentingan jangka pendek tidak boleh mengorbankan tatanan demokrasi yang lebih besar.
Sebagai organisasi kader, HMI berkomitmen untuk terus mendorong budaya kritik yang berbasis argumen, data, serta kerangka hukum yang jelas. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi yang substantif di Banyuwangi.
Dengan sikap tersebut, PC HMI Banyuwangi memastikan tidak akan terlibat dalam wacana aksi penurunan bupati yang saat ini berkembang, sekaligus menyerukan publik untuk tetap rasional dan berpegang pada prinsip hukum dalam menyikapi dinamika politik daerah. (*)
Editor : Ali Sodiqin