RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mengambil langkah tegas dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dengan menghadirkan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/4).
Agenda ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak ingin kecolongan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi antikorupsi tersebut digelar khusus untuk jajaran perangkat daerah. Bahkan, pemateri utama berasal langsung dari perwakilan lembaga antirasuah KPK, yang memberikan penguatan terkait pencegahan praktik korupsi di lingkungan birokrasi.
Bupati Situbondo yang akrab disapa Mas Rio menegaskan, kehadiran KPK bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya serius membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sejak dari hulu.
“Kegiatan ini adalah bentuk komitmen bersama dalam pencegahan korupsi pengelolaan APBD. Harapannya, mampu mengubah pola pikir para pejabat agar tidak terlibat dalam praktik korupsi,” ujar Mas Rio dalam sambutannya.
Menurutnya, pencegahan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan semata, tetapi harus dimulai dari perubahan cara berpikir seluruh elemen pemerintahan. Mulai dari aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, hingga masyarakat luas sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan.
Mas Rio menekankan bahwa kesadaran kolektif menjadi kunci utama dalam menutup celah praktik korupsi di daerah.
“Kehadiran KPK ini juga untuk membangun kesadaran bersama agar kita semua terhindar dari perbuatan korupsi. Saya sering sampaikan, KPK itu lebih pintar dari kita. Sepintar-pintarnya kita, tetap lebih pintar KPK. Jadi lebih baik dihindari sejak awal,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa KPK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penindakan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Karena itu, Pemkab Situbondo berkomitmen memperkuat sistem internal agar tidak memberi ruang bagi praktik menyimpang.
“Kalau kita berkomitmen menghindari korupsi, maka itu bisa dicegah. Apalagi Situbondo punya catatan sejarah yang kurang baik terkait kasus korupsi,” ujarnya menambahkan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi refleksi serius bagi seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemkab Situbondo. Mas Rio tidak menampik bahwa tantangan integritas di pemerintahan daerah masih besar, sehingga dibutuhkan penguatan pengawasan dan komitmen moral yang konsisten.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ada lagi kepala daerah di Situbondo yang tersandung kasus korupsi di masa mendatang.
“Ayo kalau mau komitmen jangan setengah-setengah. Malu kalau Situbondo sampai tiga kali kepala daerahnya tersandung kasus korupsi. Saya tidak ingin itu terjadi lagi,” tegasnya dengan nada serius.
Kegiatan sosialisasi bersama KPK ini diharapkan tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan menjadi titik awal penguatan integritas birokrasi di Situbondo. Pemkab menargetkan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan APBD yang menjadi sumber utama pembangunan daerah.
Dengan kolaborasi bersama KPK, Pemkab Situbondo menegaskan arah kebijakan yang lebih tegas dalam pencegahan korupsi sejak dini, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. (rif/pri)
Editor : Ali Sodiqin