RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi tengah mengkaji ulang penerapan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA). Kebijakan ini menjadi langkah antisipatif menghadapi dinamika global, khususnya dampak lanjutan konflik geopolitik di Timur Tengah.
Sebelumnya, ASN Banyuwangi telah menjalankan skema WFH dan WFA selama tiga hari hingga Jumat (27/3), mengikuti arahan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Saat ini, evaluasi tengah dilakukan untuk menentukan kebijakan lanjutan yang paling sesuai dengan kondisi daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Banyuwangi, Mohamad Yanuarto Bramuda, menyampaikan bahwa penerapan kembali sistem kerja fleksibel masih dalam tahap pembahasan.
“Pemkab Banyuwangi saat ini masih merencanakan sekaligus mengevaluasi penerapan WFH maupun WFA, menyesuaikan dengan imbauan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Menunggu Keputusan Bupati
Menurut Bramuda, keputusan final terkait kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Bupati Banyuwangi. Oleh karena itu, skema yang saat ini disusun masih bersifat konsep dan akan disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan situasi.
“Konsep WFH untuk para ASN Banyuwangi nanti menunggu keputusan dari bupati,” tegasnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas layanan publik sekaligus merespons potensi dampak krisis global yang bisa memengaruhi sektor energi dan mobilitas.
Dorong Efisiensi Energi dan BBM
Selain mengevaluasi sistem kerja fleksibel, Pemkab Banyuwangi juga mulai mendorong kebijakan efisiensi energi. Langkah ini difokuskan pada penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan ASN.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengimbau seluruh ASN untuk lebih bijak dalam menggunakan energi, termasuk dalam aktivitas transportasi harian.
Beberapa langkah yang dianjurkan antara lain mengurangi penggunaan kendaraan dinas, memanfaatkan transportasi umum maupun transportasi daring, hingga mendorong penggunaan sepeda untuk berangkat kerja.
“Efisiensi energi ini merupakan mitigasi yang harus dilakukan bersama dalam menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik global,” ujarnya.
ASN Didorong Bersepeda ke Kantor
Ipuk juga mendorong ASN yang tinggal di sekitar kantor untuk mulai beralih menggunakan sepeda. Selain mendukung penghematan energi, kebiasaan tersebut dinilai berdampak positif terhadap kesehatan pegawai.
“Kami mengajak ASN yang jaraknya dekat untuk gowes ke kantor. Selain hemat energi, juga lebih menyehatkan,” katanya.
Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan detail sebelum diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Optimalisasi Layanan Digital
Di sisi lain, Pemkab Banyuwangi juga memperkuat pemanfaatan layanan berbasis digital. Langkah ini dinilai efektif untuk menekan mobilitas ASN tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Digitalisasi layanan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan dinas yang berdampak pada konsumsi BBM.
“Selain lebih efektif, optimalisasi layanan digital juga membantu menghemat konsumsi BBM,” pungkas Ipuk.
Respons Terhadap Ketidakpastian Global
Langkah evaluasi WFH/WFA dan efisiensi energi ini merupakan bagian dari respons pemerintah daerah terhadap arahan Presiden terkait kesiapsiagaan menghadapi ketidakpastian global.
Dengan berbagai kebijakan yang tengah disiapkan, Pemkab Banyuwangi berupaya menjaga keseimbangan antara pelayanan publik, efisiensi anggaran, serta keberlanjutan energi di tengah dinamika global yang terus berkembang. (ray/aif)
Editor : Ali Sodiqin