RADARBANYUWANGI.ID – Sistem digitalisasi pemerintahan Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Banyuwangi ditetapkan sebagai yang terbaik di Indonesia dengan indeks tertinggi di antara seluruh pemerintah daerah.
Dalam hasil pemantauan SPBE 2025, Pemkab Banyuwangi meraih nilai indeks 4,87 dari skala maksimal 5, dan masuk kategori “Memuaskan”.
Capaian tersebut menjadikan Banyuwangi sebagai pemerintah daerah dengan indeks SPBE tertinggi, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.
SPBE sendiri merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola, serta efisiensi administrasi pemerintahan.
Untuk mengukur kematangan penerapan SPBE, KemenPAN-RB bersama tim evaluator nasional secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, lima instansi dengan indeks SPBE tertinggi nasional adalah KemenPAN-RB dengan nilai 4,88, disusul Pemkab Banyuwangi (4,87), Pemprov Jawa Barat (4,80), Pemprov Jawa Timur (4,79), dan Pemkot Surabaya (4,78). Sementara itu, rata-rata indeks SPBE nasional tercatat berada di angka 3,23.
Pemantauan SPBE 2025 dilakukan dengan mengacu pada 47 indikator yang terbagi dalam empat domain utama.
Pertama, domain Kebijakan Internal SPBE; kedua, domain Tata Kelola SPBE; ketiga, domain Manajemen SPBE; serta keempat, domain Layanan SPBE, yang mencakup layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
Menurutnya, prestasi ini merupakan buah dari komitmen jangka panjang Pemkab Banyuwangi dalam mendorong transformasi digital di seluruh lini pemerintahan.
“Capaian ini semakin memotivasi kami untuk terus berkomitmen melakukan kinerja terbaik dengan terus memaksimalkan sistem elektronik, baik pada administrasi pemerintahan maupun integrasi pelayanan publik, dengan terus memperbaiki sistem tata kelola serta meningkatkan kapasitas aparatur,” ujar Ipuk, Kamis (8/1/2026), dikutip dari banyuwangikab.go.id.
Ipuk menjelaskan, evaluasi SPBE yang dilakukan setiap dua tahun sekali menjadi instrumen penting untuk memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan secara berkelanjutan dan terarah.
SPBE tidak hanya menjadi tolok ukur kemajuan digital, tetapi juga panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital daerah dengan kebijakan nasional.
Lebih lanjut, Ipuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat yang terus memberikan kepercayaan kepada Banyuwangi sebagai daerah percontohan transformasi digital.
Salah satunya dengan menunjuk Banyuwangi sebagai pilot project nasional digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) melalui aplikasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Program tersebut bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data terpadu.
Uji coba Portal Perlinsos telah berlangsung sejak September 2025, dan menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
“Saat ini, program tersebut akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia setelah melihat keberhasilan implementasi di Banyuwangi,” jelas Ipuk.
Ia menegaskan, kepercayaan tersebut menjadi tanggung jawab sekaligus kehormatan bagi Banyuwangi.
“Ini adalah kepercayaan yang berharga, di mana Banyuwangi menjadi model ‘laboratorium hidup’ transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” tambahnya.
Sebelumnya, Banyuwangi juga dikenal sebagai pelopor pelayanan publik digital terintegrasi melalui program Smart Kampung.
Program yang dikembangkan sejak 2016 ini bertujuan mendorong budaya digital hingga tingkat desa.
Melalui Smart Kampung, berbagai layanan publik seperti administrasi kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga layanan kesehatan dapat diakses secara cepat dan terintegrasi.
Dengan capaian indeks SPBE tertinggi nasional ini, Banyuwangi semakin mengukuhkan posisinya sebagai daerah rujukan transformasi digital pemerintahan, sekaligus bukti bahwa inovasi dan komitmen berkelanjutan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)
Editor : Ali Sodiqin