RADARBANYUWANGI.ID - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Komisi C DPRD Provinsi Jatim terus mengoptimalkan penggunaan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu fokus utama yang digenjot adalah sektor infrastruktur yang dinilai memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi.
Diakui atau tidak, DPRD memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
Tak hanya memiliki fungsi pengawasan dan pembentukan peraturan daerah (perda), dewan mengemban tugas anggaran, termasuk membahas dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, APBD berperan sebagai penggerak utama roda ekonomi daerah.
Menurutnya, dalam teori makro ekonomi, government spending (belanja pemerintah) merupakan salah satu elemen penting yang memicu perputaran ekonomi.
“Ketika pemerintah membelanjakan anggaran, baik untuk proyek maupun bantuan kepada masyarakat, akan muncul efek ganda (multiplier effect). Dari situ tercipta rantai ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur tersebut dalam Podcast Heng Ono Tunggale yang ditayangkan di channel Youtube Radar Banyuwangi.
Yudha menyebutkan, fokus utama APBD Jatim tahun 2026 masih diarahkan pada pembangunan infrastruktur.
Sebab, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya kelanjutan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi.
Selain itu, Pemprov Jatim juga mengembangkan proyek Trans Jatim sebagai angkutan lintas kota untuk memperkuat konektivitas wilayah.
Meski infrastruktur menjadi prioritas, Yudha menegaskan bahwa arah pembangunan Jatim tidak semata-mata bertumpu pada sektor tersebut.
“Selain sektor infrastruktur, pembangunan juga menyasar sektor UMKM, pangan, keagamaan, hingga sektor strategis lainnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada fokus pada industri pangan dan sektor lain yang mendukung ketahanan ekonomi masyarakat,” katanya.
Terkait kebijakan efisiensi, Yudha menjelaskan bahwa APBD Jatim harus disusun lebih cermat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang bergulir sejak 2025.
“Contoh sebelumnya, proporsi penerimaan pajak kendaraan 60 persen untuk pemerintah provinsi dan sisanya untuk kabupaten/kota. Mulai 2025 berubah, provinsi hanya menerima sekitar 30 persen, sementara 60 persen dibagi ke kabupaten/kota berdasarkan jumlah plat nomor kendaraan,” jelasnya.
Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur sekitar Rp 4,2 triliun pada 2025.
Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih efisien dan hemat dalam pengelolaan anggaran APBD untuk kepentingan ataupun berkelanjutan masyarakat.
“Tentunya dari situ harus lebih efesien ataupun ngirit. Mungkin tadinya kalau menjamu tamu di DPRD dengan prasmanan, mungkin di tahun depan akan lebih efesien. Begitu pun dari listrik. Kalau ada 2 lift di kantor, mungkin yang hidup cuma satu untuk penghematan,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan PAD, Komisi C DPRD Jatim menyiapkan sejumlah terobosan. Di antaranya mengoptimalkan pendapatan dari sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB), serta optimalisasi aset daerah.
Sehingga aset yang selama ini menganggur bisa dimanfaatkan dan menghasilkan pendapatan.
“PAD yang terkumpul dalam APBD pada akhirnya digunakan untuk belanja yang fungsinya kembali ke pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Yudha juga menyoroti keunggulan infrastruktur Jawa Timur dibandingkan provinsi lain.
Mulai dari pelabuhan yang jumlahnya mencapai sekitar 22 tempat, baik pelabuhan perikanan maupun barang, bandara yang tersebar di berbagai wilayah, hingga jaringan jalan tol yang terus berkembang.
“Bahkan pada tahun baru 2026 mendatang, di Jawa Timur ada jalan tol direncanakan tembus hingga Paiton. Jangan lupakan pula infrastruktur digital yang juga menjadi salah satu keunggulan Jawa Timur,” katanya.
Di akhir Podcast, Yudha menegaskan bahwa perancangan APBD Jatim ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikian, ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia juga mengajak generasi muda agar tidak apatis terhadap perkembangan politik serta bisa turut andil dalam membantu masyarakat sesuai dengan keahlian maupun porsinya.
“Politik adalah alat untuk membantu masyarakat. Jika digunakan dengan baik, dampaknya bisa dirasakan secara nyata,” pungkasnya. (ray/sgt)
Editor : Ali Sodiqin