RADARBANYUWANGI.ID - Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat masih akan terus berjalan. Tahun depan transfer pusat ke Banyuwangi dipangkas hingga Rp 660 miliar.
Pemangkasan ini memaksa Pemkab Banyuwangi harus menggeser beberapa program prioritas. Namun, pemkab memastikan sektor layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan akan tetap menjadi prioritas utama tahun depan.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Guntur Priambodo mengatakan, fokus anggaran diarahkan ke kebutuhan primer masyarakat.
Mulai peningkatan akses layanan kesehatan, perbaikan fasilitas pendidikan, hingga program-program yang langsung bersentuhan dengan kualitas sumber daya manusia.
Meski demikian, Guntur menuturkan bahwa beberpa program lain seperti pembangunan infrastruktur tetap penting.
Namun, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas di tengah efisiensi yang dirasakan. “Infrastruktur dikerjakan setelah kebutuhan utama itu terpenuhi,” ujarnya.
Dengan pergeseran fokus itu, pembangunan jalan atau irigasi baru pada 2026 bakal dikurangi.
Program infrastruktur diarahkan pada pemeliharaan agar fungsi pelayanan publik tetap berjalan optimal. Guntur mengatakan saat ini kondisi kemantapan jalan turun dari 70 persen menjadi sekitar 60 persen.
“Harapan kami tidak terus turun. Meski ada efisiensi, pelayanan ke masyarakat harus tetap terjaga,” harapnya.
Guntur menambahkan, pemangkasan transfer pusat bukan berarti dana daerah berkurang sepenuhnya. Polanya berubah. Anggaran dikembalikan melalui skema program langsung dari kementerian.
Contohnya pembangunan Sekolah Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan nilai sekitar Rp 250 miliar. Program ini dinilai akan memperkuat akses pendidikan masyarakat.
Begitu pula dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai tetap memberi stimulus ekonomi lokal sekaligus menopang kesehatan masyarakat, terutama anak sekolah.
“Insya Allah ekonomi tetap bergerak. Triwulan III tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Banyuwangi 5,85 persen dan akhir tahun ini harapannya masih bisa di kisaran 5,5 persen. Itu di atas rata-rata provinsi dan nasional,” pungkasnya. (fre/sgt)
Editor : Ali Sodiqin