RADARBANYUWANGI.ID – Dua puluh empat tahun silam, tepatnya dini hari 23 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengumumkan sebuah maklumat bersejarah dari Istana Negara.
Isinya mengejutkan: membekukan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan rakyat melalui pemilu dalam satu tahun, serta membekukan Partai Golkar.
Langkah itu diambil Gus Dur dengan alasan penyelamatan bangsa. Baginya, konflik politik yang tak berkesudahan antara eksekutif dan legislatif sudah melampaui batas.
Baca Juga: Massa Ricuh di Depan DPR, Aparat Tembakkan Water Canon dan Tutup Jalan Tol Dalam Kota
“Kalau tidak dihentikan, negara bisa hancur,” demikian alasan Gus Dur kala itu.
Namun sejarah mencatat, dekrit itu justru berujung tragis. MPR menolak tegas, Sidang Istimewa dipercepat, dan Gus Dur dilengserkan.
Sehari kemudian, Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden ke-5 RI, sementara Hamzah Haz mendampingi sebagai wakil presiden.
Viral Lagi Setelah Dua Dekade
Kini, di tahun 2025, ingatan akan dekrit Gus Dur kembali mencuat. Penyebabnya: rencana demo besar 25 Agustus 2025 yang digadang akan memadati kawasan Senayan, Jakarta.
Isu yang memicu: keresahan publik terhadap DPR, terutama soal tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota dewan yang baru saja disetujui.
Di tengah kondisi ekonomi sulit dan harga kebutuhan pokok meroket, kebijakan itu dianggap sebagai “tamparan keras” bagi rakyat.
Tagar #DekritGusDur sontak menduduki trending topic di media sosial. Ribuan unggahan warganet memposting kembali potongan berita lama tentang maklumat Gus Dur.
Bahkan meme digital dengan tulisan “Sejarah Bisa Terulang” viral di X dan Instagram.
“Kalau dulu Gus Dur berani bubarkan DPR, presiden sekarang mestinya juga bisa. Rakyat sudah muak,” tulis akun @SuaraReformasi yang viral dengan 12 ribu retweet.
Demo 25 Agustus: Bayangan Reformasi 1998
Pihak kepolisian mengakui sudah menyiapkan barikade beton di sekitar kompleks DPR/MPR, mirip strategi pengamanan saat demonstrasi besar 2019 lalu. Ribuan personel gabungan TNI-Polri juga disiagakan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan: apakah demo 25 Agustus akan menjadi momen politik sebesar Reformasi 1998 atau Sidang Istimewa 2001?
Sejumlah pengamat politik menyebut, fenomena “kembalinya dekrit Gus Dur” ke ruang publik adalah sinyal ketidakpercayaan rakyat terhadap parlemen.
Baca Juga: Update Panas Demo DPR RI Hari Ini: Massa Tantang Janji Puan, Bendera One Piece Mulai Berkibar
“Kalau rakyat sudah mulai bicara tentang pembubaran DPR, itu artinya krisis legitimasi sedang berlangsung. Narasi sejarah Gus Dur dipakai karena masyarakat merasa stuck dengan sistem yang ada,” kata pengamat politik dari UGM, Arie Sujito.
Gus Dur: Lengser tapi Tetap Legenda
Meski gagal mempertahankan jabatannya, Gus Dur dikenang sebagai sosok yang berani mengambil risiko demi rakyat.
Banyak sejarawan menilai, dekrit 23 Juli 2001 adalah “jalan pintas politik” yang lahir dari situasi darurat, meski secara hukum tata negara dianggap lemah.
Mahfud MD, yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman, bahkan pernah menyatakan pemakzulan Gus Dur tidak sah dari segi hukum.
“Tapi realitas politik berbeda. Ketika mayoritas elite sepakat, maka hukum sering hanya jadi alasan formalitas,” ujarnya dalam sebuah diskusi.
Kini, di tengah panasnya isu demo 25 Agustus, nama Gus Dur kembali dielu-elukan. Banyak generasi muda yang bahkan belum lahir saat 2001, justru mengenal Gus Dur lewat unggahan viral dan potongan sejarah yang beredar di TikTok maupun Instagram Reels.
Akankah Sejarah Berulang?
Di tengah riuhnya wacana, pemerintah masih bersikap hati-hati. Presiden belum mengeluarkan komentar resmi soal tuntutan pembubaran DPR yang disuarakan netizen. Namun sejumlah menteri mulai mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
Sementara itu, aliansi mahasiswa dan buruh memastikan akan tetap turun ke jalan pada 25 Agustus 2025.
Baca Juga: Viral! Seruan Demo DPR 25 Agustus 2025 Benar Terjadi, Massa: Gedung ini Milik Rakyat
Mereka menolak narasi bahwa demo hanya persoalan tunjangan DPR, melainkan momentum “pembersihan total reformasi” yang belum tuntas sejak 1998.
“Rakyat sudah terlalu lama dibohongi. Kalau Gus Dur berani, kita juga harus berani,” kata seorang koordinator aksi yang enggan disebutkan namanya.
Pertanyaannya, apakah demo 25 Agustus akan benar-benar memunculkan “Dekrit Baru”? Ataukah sejarah hanya akan berhenti sebagai nostalgia masa lalu?
Satu hal pasti: bayang-bayang Gus Dur kembali hadir, menjadi ikon perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang dianggap lupa diri. (*)
Editor : Ali Sodiqin