RADARBANYUWANGI.ID – DPRD Banyuwangi menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Selasa (19/8).
Penyampaian nota pengantar APBD tahun depan depan dilakukan setelah Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 disepakati pada Jumat malam (15/8) lalu.
Rapat kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono diikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Sedangkan dari unsur eksekutif hadir Wakil Bupati (Wabup) Mujiono, Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Guntur Priambodo, Asisten Pemkab Dwi Yanto, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Wabup Mujiono mengatakan, kebijakan fiskal tahun 2026 ini merupakan tahun kedua dan tahun krusial dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
Untuk itu, kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera.
Proyeksi indikator kinerja utama Pemkab Banyuwangi telah dikalkulasi dengan cermat sehingga pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada kisaran 5 hingga 5,15 persen. Persentase penduduk miskin pada kisaran 6,09 hingga 5,59 persen.
Indeks kesejahteraan sosial berkisar pada nilai 57. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 75,38 dan Indeks Reformasi Birokrasi diproyeksikan 95.
”Kinerja positif tersebut, merupakan dampak dukungan Pemkab Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas,” ujar Mujiono.
Wabup Mujiono menjelaskan, pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 2,558 triliun.
Perinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 750,8 miliar, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 1,757 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 50,1 miliar.
”Untuk komposisi belanja daerah dalam rancangan APBD tahun 2026 sebesar Rp 2,535 triliun,” katanya.
Kebijakan umum belanja daerah pada tahun anggaran 2026 diarahkan untuk penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan, ” jelasnya.
Kebijakan belanja, termasuk sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang penuh ketidakpastian agar pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah dapat berjalan maksimal di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, dialokasikan untuk menutup defisit anggaran.
Adapun komposisi pembiayaan pada rancangan APBD 2026 meliputi, penerimaan pembiayaan direncanakan diterima sebesar Rp 22,3 miliar yang berasal dari Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 44,7 miliar. (cw5-Dalila Adinda/sgt)
Editor : Ali Sodiqin