RADARBANYUWANGI.ID - Bupati Pati, Sudewo, menegaskan tidak akan mundur meski mendapat desakan dari aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%.
Pernyataan itu disampaikan di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025), menyusul aksi ribuan warga yang turun ke jalan menuntut pembatalan kenaikan pajak dan pengunduran diri bupati.
"Tuntutan sudah disampaikan tadi. Kalau saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Secara demokratis jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu semua ada mekanisme," ujar Sudewo, seperti dikutip detikJateng.
Kebijakan yang menuai protes warga tersebut mendorong bupati untuk mengambil sikap reflektif.
Sudewo menegaskan bahwa kritik publik akan menjadi pembelajaran penting dalam menjalankan kepemimpinannya, mengingat dia baru beberapa bulan menjabat.
"Tapi yang ini sudah berjalan ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatu ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena saya baru beberapa bulan menjabat sebagai Bupati Pati, masih ada yang harus kita benahi ke depan," lanjut dia.
Selain itu, Sudewo mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas dan solidaritas di tengah situasi yang memanas.
Ia menekankan bahwa Kabupaten Pati adalah milik seluruh warga, sehingga setiap pihak harus ikut menjaga kekompakan.
"Ya pembelajaran bagi seluruh Kabupaten Pati untuk menjaga solidaritas menjaga kekompakan jangan sampai terprovokasi oleh siapa pun. Kabupaten Pati milik semuanya warga Kabupaten Pati menjaga warga Pati," jelasnya.
Aksi demo warga Pati yang berlangsung pada 13 Agustus 2025 memuncak setelah masyarakat merasa keberatan dengan lonjakan tagihan PBB-P2.
Beberapa warga menyebutkan bahwa pajak yang semula Rp179 ribu meningkat hingga Rp1,3 juta, meski kemudian dikoreksi menjadi Rp600 ribu.
Penolakan warga tak hanya menyoroti pajak, tetapi juga beberapa proyek publik yang dianggap kontroversial, seperti renovasi alun-alun senilai Rp2 miliar dan pemasangan videotron lebih dari Rp1 miliar.
DPRD Pati kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menelusuri kebijakan bupati terkait kenaikan PBB-P2 dan penggunaan anggaran daerah.
Pansus ini bertujuan mengevaluasi apakah langkah Bupati Sudewo sesuai prosedur dan kepentingan rakyat.
Sejumlah pengamat politik lokal menilai bahwa reaksi warga Pati menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas.
Editor : Agung Sedana