RADARBANYUWANGI.ID – Ribuan warga Kabupaten Pati turun ke jalan pada 13 Agustus 2025. Aksi yang awalnya digelar untuk memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berujung pada tuntutan agar Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya.
Berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber resmi, terdapat enam alasan utama di balik desakan itu.
1. Kenaikan PBB-P2 Hingga 250 Persen yang Membebani Ekonomi Rakyat
Kebijakan kenaikan PBB-P2 menjadi pemicu utama gelombang protes. Salah satu contoh yang viral di media adalah warga yang sebelumnya membayar Rp179 ribu per tahun, tiba-tiba mendapat tagihan Rp1,3 juta.
Meski Pemkab kemudian mengoreksi nominal menjadi sekitar Rp600 ribu, angka itu tetap lebih dari tiga kali lipat dari tarif sebelumnya.
Kenaikan ini dirasakan paling berat oleh petani, buruh harian, pedagang pasar, dan pelaku usaha kecil yang pendapatannya tidak stabil.
Di beberapa desa, warga mengaku harus mengorbankan kebutuhan pokok demi membayar pajak. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan situasi ekonomi pasca-pandemi yang belum sepenuhnya pulih.
2. Pernyataan Provokatif yang Memicu Kemarahan Publik
Sebuah video yang memperlihatkan Bupati Sudewo mengatakan “5 ribu silakan, 50 ribu silakan” kepada massa yang hendak demo beredar luas di media sosial.
Ucapan tersebut dianggap menantang dan meremehkan aspirasi masyarakat.
Meski Sudewo kemudian meminta maaf secara terbuka, momen tersebut sudah terlanjur memperburuk citra kepemimpinan di mata publik.
Banyak warga menilai pernyataan itu mencerminkan sikap arogan dan kurang peka terhadap kesulitan rakyat.
Pengamat komunikasi politik pun mengingatkan bahwa pemimpin daerah harus menjaga tutur kata, terlebih dalam situasi sensitif yang melibatkan kebijakan kontroversial.
3. Proyek-Proyek dengan Anggaran Besar yang Dinilai Tidak Prioritas
Selain kebijakan pajak, warga juga mempersoalkan alokasi anggaran daerah. Renovasi Alun-Alun Pati yang menelan biaya sekitar Rp2 miliar dan pemasangan videotron dengan nilai lebih dari Rp1 miliar menjadi sorotan tajam.
Proyek-proyek tersebut dinilai tidak mendesak di tengah keluhan publik soal fasilitas dasar seperti perbaikan jalan desa, irigasi pertanian, dan layanan kesehatan.
Kontroversi semakin melebar ketika muncul rencana pembongkaran Masjid Agung Pati yang memiliki nilai sejarah dan kultural tinggi. Bagi sebagian warga, rencana ini dianggap sebagai pengabaian terhadap warisan budaya daerah.
4. Penertiban Posko Donasi oleh Satpol PP yang Memicu Kecurigaan
Menjelang aksi besar-besaran, Satpol PP Pati memindahkan posko penggalangan donasi untuk biaya operasional demonstrasi. Posko tersebut berdiri sejak 1 Agustus 2025 di area publik.
Pemkab beralasan lokasi itu digunakan untuk acara HUT ke-702 Kabupaten Pati dan peringatan HUT RI ke-80.
Namun, banyak warga menganggap tindakan ini sebagai bentuk penghalangan terhadap gerakan aspirasi.
Media sosial pun dipenuhi komentar yang menilai langkah tersebut tidak tepat, terutama ketika warga merasa kebebasan berpendapat mereka terganggu.
5. Aksi Demo yang Berujung Ricuh dan Pembentukan Pansus Hak Angket
Aksi pada 13 Agustus yang diikuti ribuan warga semula berjalan damai, namun memanas ketika pagar kantor bupati roboh dan massa merangsek masuk. Kericuhan juga mengakibatkan sebuah mobil patroli polisi rusak.
Situasi ini membuat DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Pansus ini bertugas memeriksa kebijakan kenaikan pajak, penggunaan anggaran, dan gaya kepemimpinan bupati.
Proses ini menjadi langkah resmi yang bisa mengarah pada pemakzulan jika ditemukan pelanggaran serius.
6. Tuntutan Mundur yang Meluas ke Isu Integritas dan Kepemimpinan
Awalnya, tuntutan warga hanya fokus pada pembatalan kenaikan PBB-P2. Namun, seiring perkembangan, isu meluas hingga desakan agar Bupati Sudewo mundur.
Selain gaya komunikasi yang dianggap tidak menghargai rakyat, publik juga menyoroti pemberitaan KPK yang menyebut nama Sudewo dalam kasus suap proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Meskipun Sudewo belum berstatus tersangka, pemberitaan tersebut semakin memperkuat dorongan publik untuk mengganti kepemimpinan demi menjaga marwah pemerintahan daerah.
Mungkin saja, enam alasan ini mencerminkan kombinasi antara faktor ekonomi, gaya kepemimpinan, prioritas pembangunan, dan persepsi publik terhadap integritas pejabat.
Dengan adanya Pansus Hak Angket, semua tudingan akan diuji melalui mekanisme resmi di DPRD. Hasilnya akan menjadi penentu apakah Bupati Pati Sudewo tetap melanjutkan masa jabatannya atau harus lengser sebelum waktunya.
Editor : Agung Sedana