RADARBANYUWANGI.ID – Abdullah Azwar Anas kembali mendapat kepercayaan di tingkat nasional.
Dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030 yang diumumkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di arena Kongres VI PDIP, Sabtu (2/8), Anas dipercaya menjabat Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan.
Penugasan ini menempatkan mantan Menteri PANRB itu di jantung transformasi partai yang mengusung wajah baru pelayanan publik.
Pelantikan jajaran DPP PDIP digelar di Nusa Dua Convention Center, Bali. Sebanyak 37 nama diumumkan langsung oleh Megawati, yang juga secara simbolik memimpin pengambilan sumpah jabatan di hadapan para pengurus yang hadir secara fisik.
“Apakah Saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati.
“Bersedia!” jawab para pengurus serentak.
Di tengah dominasi nama-nama lama, penempatan Anas pada posisi strategis ini menarik perhatian.
Ia bukan sekadar wajah lama di birokrasi, melainkan figur yang dikenal konsisten mendorong inovasi pelayanan publik sejak menjabat sebagai Bupati Banyuwangi hingga memimpin Kementerian PANRB.
Dari Banyuwangi ke Jabatan Strategis di PDIP
Abdullah Azwar Anas, yang akan genap berusia 52 tahun minggu depan, dikenal luas sebagai tokoh muda Nahdlatul Ulama yang punya jejak panjang di birokrasi dan politik.
Pernah menjadi anggota MPR termuda pada usia 24 tahun, kariernya melesat ketika ia memimpin Banyuwangi selama dua periode sejak 2010.
Di sana, ia membangun reputasi sebagai kepala daerah yang membumikan konsep eco-tourism, pendidikan gratis, hingga membangun Bandara Banyuwangi menjadi internasional.
Selepas dari jabatan bupati, Anas dipercaya Presiden Joko Widodo memimpin LKPP, lalu diangkat menjadi Menteri PANRB menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo.
Selama menjabat menteri, ia dikenal agresif menyederhanakan birokrasi dan memperluas digitalisasi layanan publik.
Kini, dengan jabatan barunya di PDIP, Anas akan membidangi transformasi kebijakan publik partai sekaligus memperkuat orientasi kerakyatan dalam birokrasi.
Jabatan ini secara langsung menautkan pengalaman teknokratiknya dengan arah politik partai.
Di Tengah Konsolidasi Megawati
Kongres VI PDIP sendiri menandai fase konsolidasi internal partai usai Pemilu 2024. Megawati belum menunjuk sosok baru sebagai Sekretaris Jenderal dan memilih tetap merangkap jabatan tersebut.
Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, menyatakan hal ini adalah keputusan strategis sang Ketua Umum.
“Pasti Ibu (Megawati) punya pertimbangan yang lebih matang, baik untuk kepentingan internal partai maupun kepentingan yang lebih besar dari partai,” ujar Komarudin di lokasi acara.
Dalam komposisi pengurus DPP, selain Anas, muncul juga sejumlah nama yang sebelumnya mengisi kabinet Jokowi, seperti Ganjar Pranowo di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Basuki Tjahaja Purnama di bidang Perekonomian.
Penempatan Anas di posisi kebijakan publik dan reformasi birokrasi mengisyaratkan sinyal PDIP untuk terus menekankan aspek pelayanan publik dalam platform politiknya ke depan—terutama menghadapi Pilkada serentak dan dinamika menuju Pemilu 2030.
Profil Singkat Abdullah Azwar Anas
- Lahir: 6 Agustus 1973
- Pendidikan: FISIP Universitas Indonesia, Pascasarjana FISIP UI
- Jabatan:
- Anggota MPR (1998), DPR (2004–2009)
- Bupati Banyuwangi (2010–2021)
- Kepala LKPP (2022)
- Menteri PANRB (2022–2024)
- Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan DPP PDIP (2025–2030)