Sembilan OPD masuk Zona Integritas Bebas Korupsi

Ali Sodiqin • Dipublikasikan Rabu, 22 November 2017 | 16:10 WIB
sembilan-opd-masuk-zona-integritas-bebas-korupsi
sembilan-opd-masuk-zona-integritas-bebas-korupsi

SITUBONDO- Menyambut tahun kunjungan wisata tahun 2019, sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan sebagai organisasi yang masuk zona integritas. Mereka mengawali reformasi birokrasi. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan profesionalisme kerja dan lingkungan kerja bebas korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Manajemen Perubahan Situbondo, Sukandi setelah rapat kerja bersama Bupati dan sembilan OPD di ruang rapat Baluran, kemarin (20/11). Dia mengungkapkan, sembilan OPD tersebut menjadi target prioritas pemerintah untuk mewujudkan perubahan manajemen birokrasi. “Kinerja OPD akan akan dilihat dari laporan keuangan, akuntabilitasnya, keterbukaan informasi terhadap masyarakatnya, dan indikator-indikator lainnya,” ulasnya.

Sukandi menyebutkan, sembilan OPD tersebut meliputi Badan Kepegawaian Dan Sumber daya Manusia (BKPSDM); inspektorat; Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKAD);  Dinas Kesehatan (Dinkes); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud); Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Dispendukcapil); RSUD dr. Abdoer Rahem dan  Bagian Pengadaan dan ULP. “OPD lainnya juga sama, dituntut untuk profesional dalam bekerja,” paparnya.

Dikatakan, sembilan OPD tersebut juga dituntut untuk berkembang. Menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada sekarang. “Mereka dituntut untuk berinovasi dengan perubahan yang ada saat ini,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah, Syaifullah mengungkapkan, pejabat OPD yang tidak mampu mewujudkan profesionalisme kerja dan mencapai target, maka pejabat tersebut harus rela dimutasi. Hal tersebut sebagai konsekuensi sebagaimana pakta integritas yang telah ditandatangani. “Hal tersebut untuk pencanangan OPD sebagai zona integritas bebas  korupsi,” paparnya.

Syaifullah menjelaskan, tidak ada lagi pungutan-pungutan di OPD. Misalkan, yang paling sering terjadi yakni di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud). “Tanggal 29 besok dicanangkan di Alun-Alun Kota, Dinas Pendidikan tidak boleh ada pungutan-pungutan. Bukan hanya Dispendikbud, namun juga dinas-dinas lainnya,” pungkasnya.

Bupati Dadang Wigiarto menjelaskan, komitmen sembilan OPD dalam zona integritas bebas korupsi akan terus dipantau. Jika ada yang belum bisa memenuhi target, maka pemimpin OPD harus siap untuk dimutasi. “Itu sebagai bentuk profesionalisme kerja sesuai dengan pakta integritas. Bukan karena like dan dislike,” ulasnya.

Dadang mengungkapkan, setiap pemimpin OPD wajib menularkan komitmen dan integritasnya kepada jajaran yang ada di bawahnya. Juga menciptakan pergerakan dan inovasi baru dalam mempersiapkan tahun kujungan wisata 2019 mendatang. Tidak lagi dituntun dan diberi arahan. “Pemimpin OPD harus aktif dan inovatif. Tahun 2018 diharapkan ada inovasi baru sebagai pemanasan untuk menyukseskan wisata 2019,” tandasnya.

Editor : Ali Sodiqin
situbondo korupsi