RadarBanyuwangi.id – Puluhan pegiat pekerja migran Banyuwangi menggelar musyawarah perencanaan pembangunan untuk menjaring masukan terkait penguatan layanan yang lebih inklusif di kabupaten the Sunrise of Java.
Bupati Ipuk Fiestiandani hadir langsung pada kegiatan yang digelar di Havana Waterpark, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran pada Kamis (12/12) tersebut.
Rembug pekerja migran diikuti puluhan kader Desa Peduli Buruh Migran (desbumi), non government organization (NGO) penggiat pekerja migran, serta pemerintah desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran di Banyuwangi.
Koordinator Migrant Care Banyuwangi Uut Rohmatin mengatakan, rembug digelar untuk memberikan masukan guna penguatan program pemkab terkait perlindungan dan pelayanan pekerja migram Indonesia (PMI) yang telah dijalankan.
Selain itu, rembuk pekerja migran ini juga sebagai upaya menjaring aspirasi kebutuhan PMI dari wilayah untuk diteruskan ke pusat. “Gagasan yang terjaring akan kami usulkan kepada pemerintah pusat pada International Migrant Day pertengahan Desember ini untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan,” ujar Uut.
Berbagai masukan terjaring pada kegiatan tersebut. Salah satunya datang dari Rohman Hadi Sucipto koordinator advokasi Garda PMI yang mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) perlindungan pekerja migran. Menurutnya, ini akan efektif untuk percepatan penanganan permasalahan PMI.
Aspirasi juga datang dari Siti Khotimah yang mengusulkan dilaksanakannya sosialisasi parenting bagi keluarga PMI. Sebab, marak terjadi kasus anak PMI yang putus sekolah maupun menikah dini karena pergaulan bebas.
“Keluarga yang di rumah juga perlu kita beri edukasi agar kejadian seperti ini tidak semakin meluas. Kami mohon keluarga PMI menjadi perhatian utama agar diintervensi lebih,” pintanya.
Berbagai usulan juga disampaikan sejumlah peserta. Mulai perluasan informasi lowongan kerja bagi difabel ke luar negeri, pemberdayaan purna PMI, hingga permohonan program penguatan literasi digital bagi PMI maupun purna PMI.
Sementara itu, Bupati Ipuk menegaskan bahwa pemkab terus berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi PMI, purna PMI, dan keluarganya.
“Banyak program pemberdayaan yang kita gulirkan untuk peningkatan ekonomi warga. Mulai pemberian alat usaha gratis hingga pelatihan literasi keuangan agar masyarakat kurang mampu bisa mengembangkan usahanya. Ini juga kita berikan kepada purna pekerja migran agar mereka tetap berdaya setelah kembali ke kampung halaman,” ujar Ipuk.
Usul dan masukan dari para peserta, kata Ipuk, akan menjadi catatan penting bagi pemkab untuk peningkatan pelayanan terkait pekerja migran dan keluarganya.
“Kami menyadari pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Program yang kami laksanakan tentu masih memiliki kekurangan. Sehingga, masukan-masukan seperti forum semacam ini akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan kami,” tandasnya. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin