RadarBanyuwangi.id – Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi kembali meraih hasil menggembirakan.
Selama periode 2023, laju inflasi di Banyuwangi (BWI) ”hanya” sebesar 2,15 persen.
Angka ini menempatkan kabupaten ujung timur Pulau Jawa sebagai kota dengan inflasi terendah di Jatim.
Ya, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir inflasi Banyuwangi secara year on year (y-o-y) pada Desember 2023 sebesar 2,15 persen.
Sedangkan tingkat inflasi bulanan (month to month/m-t-m) alias Desember 2023 dibanding November 2023 sebesar 0,19 persen.
Ada sejumlah komoditas yang memberikan andil dominan terhadap inflasi y-o-y tersebut.
Komoditas dimaksud antara lain beras, emas perhiasan, sepeda motor, cabai rawit, rokok kretek filter, cabai merah, dan bawang putih.
Selain itu, rokok putih, gula pasir, dan tahu mentah juga menjadi penyumbang inflasi tahunan pada 2023.
Sebaliknya, beberapa komoditas lain menjadi penghambat inflasi alias sebagai penyumbang deflasi y-o-y periode Desember 2023.
Komoditas tersebut meliputi angkutan udara, ikan tongkol, telur ayam ras, udang basah, bawang merah, daging ayam ras, minyak goreng, ikan marnying, cumi-cumi, dan anggur.
Kepala BPS Banyuwangi Joko Santoso mengatakan, berdasar kelompok pengeluaran, inflasi tahun ke tahun periode Desember 2023 terjadi karena adanya kenaikan harga sebagian besar kelompok pengeluaran.
Di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,46 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,64 persen; serta kelompok kesehatan sebesar 2,95 persen.
”Selain itu, kelompok transportasi memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,96 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,16 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,37 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,69 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,69 persen,” ujar Joko melalui berita resmi statistik yang dilansir BPS Banyuwangi.
Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks atau menghambat inflasi yakni kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,35 persen.
Sementara itu, dari delapan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jatim, pada Desember 2023 inflasi y-o-y tertinggi terjadi di Sumenep, yakni sebesar 5,08 persen.
Peringkat kedua ditempati Kota Surabaya dengan inflasi sebesar 3,03 persen, dan peringkat ketiga Probolinggo dengan inflasi y-o-y sebesar 2,86 persen.
Selanjutnya, Kediri menempati peringkat keempat dengan inflasi sebesar 2,64 persen, Malang di posisi kelima dengan inflasi y-o-y sebesar 2,56 persen, serta Madiun dan Jember dengan inflasi masing-masing sebesar 2,35 persen dan 2,29 persen.
Sedangkan Banyuwangi ”nyaman” berada di posisi terendah, yakni dengan inflasi tahunan sebesar 2,15 persen.
Seperti diketahui, pada akhir Agustus lalu Pemkab Banyuwangi mendapat penghargaan dari pemerintah pusat.
Penghargaan diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Istana Negara.
Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik 2022 se-Jawa dan Bali.
Dengan demikian, empat tahun berturut-turut Banyuwangi meraih TPID Terbaik sejak 2019.
”Alhamdulillah, kami menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ini tentu mendorong semua elemen di Banyuwangi untuk terus kompak melakukan pengendalian inflasi secara lebih baik lagi agar daya beli masyarakat selalu terjaga,” ujar Bupati Ipuk.
Dia mengatakan, dengan dukungan banyak pihak, inflasi terjaga dengan baik.
”Kami juga terus koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang terkait erat dengan pengendalian inflasi. BI memiliki concern yang kuat dan detail ke pemda-pemda untuk mengendalikan inflasi sesuai arahan Presiden Jokowi,” jelas Ipuk.
Salah satu programnya yaitu menjamin ketersediaan bahan pangan melalui intervensi kepada petani hingga perbaikan jalan yang menjadi akses distribusi hasil pertanian.
Stimulus diberikan kepada petani, seperti bantuan bibit, pupuk organik, serta pendampingan lapangan.
”Sehingga di hulu kita menekan biaya produksi, petani pun tetap dimudahkan dan insya Allah mendapat harga terbaik. Kemudian ini berdampak di hilir dengan harga di tingkat konsumen yang terkendali,” papar Ipuk. (sgt/bay/c1)
Editor : Ali Sodiqin