RADAR BANYUWANGI – Berbagai program intervensi yang ditopang kekompakan birokrasi serta peran serta lintas elemen di Banyuwangi membuahkan hasil manis.
Kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini mencatatkan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah, yakni sebesar 7,34 persen.
Ya, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 persentase penduduk miskin di Banyuwangi sebesar 7,34 persen.
Lebih rendah dibanding tahun 2022 yang mencapai 7,51 persen. Bahkan, persentase penduduk miskin tersebut juga lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 melanda.
Pada 2019, persentase penduduk miskin di Banyuwangi sebesar 7,52 persen.
Seperti diketahui, pada masa pandemi Covid-19, perekonomian masyarakat sempat jeblok.
Pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, bahkan ada yang sampai menerapkan lockdown guna meminimalkan penyebaran penyakit yang disebabkan serangan virus korona tersebut.
Hal ini berimbas pada melambatnya perputaran ekonomi yang ujung-ujungnya menyebabkan perekonomian tergerus.
Hal itu juga terjadi di Banyuwangi. Pada 2020, misalnya, angka kemiskinan di Bumi Blambangan naik dibanding sebelum pandemi Covid-19.
Tepatnya, dari 7,52 persen pada 2019 menjadi 8,06 persen pada 2020. Beranjak ke 2021, persentase penduduk miskin di Banyuwangi kembali naik tipis menjadi 8,07 persen.
Meski persentase penduduk miskin turun cukup signifikan, Bupati Ipuk Fiestiandani enggan jemawa.
Orang nomor satu di jajaran Pemkab Banyuwangi ini mengajak semua pihak untuk berkolaborasi membangun kabupaten ujung timur Pulau Jawa.
Seperti yang Ipuk sampaikan saat melantik 51 kades terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2023 di Pendapa Sabha Swagata Blambangan pada Jumat (15/12).
”Carilah solusi kreatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa. Berkolaborasilah dengan banyak pihak untuk menciptakan program-program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Sekadar diketahui, Pemkab Banyuwangi punya berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ada program Kanggo Riko alias ’untuk Anda’.
Program ini fokus memberdayakan ribuan warga miskin dengan menggelontorkan dana penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM) yang sedang merintis usaha atau berniat meningkatkan usahanya.
RTM yang menjadi sasaran program ini masing-masing mendapatkan Rp 2,5 juta lewat Anggaran Dana Desa (ADD), disesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka.
Ada pula bantuan Warung Naik Kelas (Wenak). Hingga September lalu sudah sebanyak 1.174 pemilik warung mendapatkan manfaat dari program stimulus ekonomi kerakyatan ini.
Bukan itu saja, pemkab juga memfasilitasi perizinan usaha dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan ongkos kirim (ongkir) gratis, hingga pendampingan UMKM, dan lain sebagainya.
Sebelumnya, Bupati Ipuk juga menyatakan bahwa jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Banyuwangi terus berkolaborasi, bekerja ”keroyokan” agar program-program prioritas pemkab mendapatkan hasil yang optimal.
Selain itu, pihaknya juga menggelar rapat koordinasi (rakor) mingguan bersama seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
”Pada rakor tersebut masalah kami floor-kan. Harapannya, semua bisa tahu permasalahan yang tengah ada serta urgenitasnya. Solusi bisa didapatkan dari hasil diskusi bersama,” kata Ipuk. (sgt/bay/c1)
Editor : Ali Sodiqin