Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan Bumi Blambangan sebagai kabupaten zero stunting (tengkes).
Salah satunya melalui gelontoran dana premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) bagi para kader pos pelayanan terpadu (posyandu) se-kabupaten the Sunrise of Java.
Tidak tanggung-tanggung, jumlah kader posyandu yang mendapat bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan mencapai 11.498 orang.
Dengan demikian, kader posyandu yang notabene menjadi salah satu garda depan penanganan tengkes di Banyuwangi mendapat perlindungan dari risiko yang terjadi selama menjalankan tugas.
Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, bantuan premi tersebut merupakan apresiasi kepada para kader posyandu yang terus dan akan mendampingi para balita dan ibu hamil.
”Saya harap, para kader posyandu lebih terpacu bersama kami melakukan penanganan agar Banyuwangi bisa segera zero stunting,” ujarnya, Kamis (26/10).
Pada 2022, kasus tengkes di Banyuwangi mencapai 2.780. Kasus tersebut terdata secara rinci by name by address. Dengan berbagai penetrasi, hingga September tahun ini tengkes sudah turun 356 kasus, sehingga tersisa 2.424 kasus.
Dengan ter-cover BPJS Ketenagakerjaan, kader posyandu mendapat sejumlah perlindungan. Salah satunya perlindungan berupa santunan kematian ketika kader tersebut meninggal dunia.
Bupati Ipuk telah menyerahkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah ahli waris kader posyandu.
Salah satunya dilakukan saat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Bagorejo, Kecamatan Srono awal bulan ini (4/10).
Dua kader posyandu yang mendapatkan santunan saat itu yakni Misrani dan Jamilah. Santunan tersebut diserahkan kepada ahli waris yang masing-masing menerima sebesar Rp 42 juta per orang.
Santunan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
”Semoga ini dapat meringankan beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih kami kepada almarhum dan almarhumah yang tak lelah menjalankan tugas sebagai kader posyandu dengan tulus dan ikhlas. Semoga menjadi amal baik beliau,” kata Ipuk saat menyerahkan santunan tersebut.
Ahli waris Jamilah, yakni Catur, 41, menceritakan bahwa ibunya telah mengabdi sebagai kader posyandu sejak tahun 1981. Dia mengaku awalnya terkejut karena ibunya memperoleh santunan dari BPJS.
”Saya terharu. Program ini sangat berharga bagi seluruh keluarga kader posyandu karena melindungi mereka dari risiko pekerjaan. Semoga program ini terus dijalankan karena banyak membantu,” kata dia.
Sementara itu, ahli waris Misrani, yakni Abdurrahim mengatakan, santunan yang diterima akan digunakan untuk biaya sekolah anaknya.
”Terus terang kaget juga mendapatkan santunan ini, tidak menyangka kader posyandu bisa dilindungi dengan premi ini. Ini sangat bermanfaat bagi kami. Akan saya pergunakan untuk membiayai pendidikan,” akunya.
Pemkab Banyuwangi juga telah mengalokasikan anggaran percepatan penurunan stunting. Anggaran tersebut dialokasikan ke 25 kecamatan secara proporsional untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi (bumil risti) dan bayi usia bawah dua tahun (baduta).
Dalam pelaksanaannya, di setiap kecamatan telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai camat bersama kepala puskesmas dengan anggota tenaga kesehatan (nakes) dan elemen kader.
Kecamatan bekerja sama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telur, ikan, ayam, dan daging kepada bayi dan bumil risti.
Kader posyandu khusus dilibatkan untuk monitoring dan evaluasi (monev) intervensi pemberian makanan tambahan tersebut.
Mereka mendampingi dan memastikan pemberian makanan tambahan (PMT) yang diberikan telah dikonsumsi oleh bumil risti dan baduta yang rentan mengalami tengkes.
Laporan dilakukan secara harian lewat aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting. (sgt/c1)
Editor : Ali Sodiqin