Penggunaan aplikasi atau media sosial bisa mempermudah masyarakat dalam melaporkan berbagai masalah yang ada di sekitar mereka kepada pihak yang berwenang.
Salah satu contoh keberhasilan layanan pengaduan masyarakat berbasis digital adalah LaporGub!.
Melalui inovasi yang diinisiasi oleh Ganjar Pranowo semasa menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan kritik, saran, maupun aduan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, bahkan secara anonim.
Masyarakat bisa mengunduh (download) aplikasi LaporGub! di Playstore, atau beberapa platform lain seperti website, SMS, aplikasi android, hotline call, hingga menjangkau media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter.
Setiap aduan yang masuk selanjutnya akan diklarifikasi terlebih dahulu, baru kemudian ditindaklanjuti.
“Banyak sekali laporan atau aduan dari masyarakat yang masuk ke LaporGub!. Saran saya, kalau masyarakat mengadu, setelah diklarifikasi, ya tabayyun. Kedua, pemerintah nggak perlu sensi, karena aduannya itu tentu saja akan membantu kita, koreksi yang bagus dan harus kita respons,” ujar Ganjar Pranowo.
Dia mengenang, masyarakat pernah melapor ke LaporGub! terkait kondisi jalan yang rusak parah di jalur Gadoh-Gunung Tumpeng.
”Tapi kadang masyarakat tidak tahu bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang diajak Musrenbang pasti paham. Nah, pentahapan inilah yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Laporan lain yang masuk ke Laporgub! adalah kondisi SDN 1 Karangwader, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, yang rusak parah.
Ganjar mengakui, pada era digital ini banyak orang yang lebih suka mem-viral-kan sesuatu. Padahal seharusnya bisa ditanyakan langsung kepada pihak yang berwenang.
“SD itu dilaporkan ke LaporGub!. Ternyata masyarakat di era digital lebih suka mem-viral-kan. Padahal sebenarnya itu bisa ditanyakan kepada dinas terkait, mungkin akan terjawab. Pemkab sudah menganggarkan di APBD perubahan nanti, pasti akan selesai,” kata dia.
Bahkan, Ganjar mengecek langsung kondisi sekolah yang dilaporkan rusak parah itu.
Baginya, itu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam merespons aduan yang masuk.
“Bagi kami, begitu mendapat laporan, ya itu bagian dari kepedulian,” paparnya.
Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu menegaskan, semangat mboten korupsi, mboten ngapusi telah mengakar sampai bawah.
Slogan itu mampu menjadi budaya antikorupsi pejabat serta aparatur sipil negara (ASN).
“Harapan saya kampanye antikorupsi bisa dengan cara-cara yang kekinian, seperti buat games, kemudian sampaikan ke medsos agar bisa menjangkau ke semua orang,” jelasnya.
Senada dengan Pemprov Jateng, pemanfaatan TI untuk mempermudah pelayanan masyarakat juga dilakukan Pemkab Banyuwangi.
Bahkan, pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa terus mendorong pengembangan budaya digital, tidak hanya di tingkat kabupaten, melainkan hingga tingkat desa.
Untuk menguatkan hal tersebut, Pemkab Banyuwangi mencanangkan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di level pemerintahan desa.
Pemkab Banyuwangi telah memulai melakukan pengukuran level SPBE desa dengan menerapkan 18 indikator.
Di antaranya keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, layanan pengaduan publik, layanan internal digitalisasi desa, pelayanan publik sejumlah sektor, hingga progres pemanfaatan platform digital Smart Kampung, dan lain sebagainya.
Pemkab juga membangun aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat yang terintegrasi mulai tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa.
Dengan aplikasi ini, aduan masyarakat yang masuk melalui SMS, WA, atau website akan langsung diteruskan kepada SKPD terkait untuk segera ditangani.
Editor : Syaifuddin Mahmud