Pasalnya, kebijakan yang pro-investasi seperti kemudahan perizinan, kepastian hukum, hingga kondusivitas wilayah diperlukan untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.
Misalnya, diungkapkan investor asal Swiss, Christophe Piganiol, yang mengaku puas dengan kinerja layanan investasi di Jawa Tengah.
Presiden Direktur Anugerah Pharmarindo Lestari, Ungaran, itu bahkan berani menambah investasi karena melihat keseriusan Pemprov Jateng.
”Kami lihat potensi, kemudian fasilitas, kualitas pekerja yang bagus, dan lokasinya dekat dengan jalan tol baru sangat optimal untuk melayani kebutuhan warga akan alat-alat kesehatan,” ujarnya saat ajang Investor Dinner, Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2023 di Taman Lumbini, kompleks Candi Borobudur, Magelang, Senin (21/8) malam.
Menurut Christophe, selama berinvestasi di Jateng, pemerintah kerap kali hadir dan memberikan layanan prima. Selain itu, komunikasi yang dijalin amat intens.
”Tentu ketika ingin investasi di Jateng, kita harus paham dan mencari orang yang bertanggung jawab. Nah, di sini pemerintahnya sangat membantu dan komunikasinya bagus,” ungkapnya.
Perusahaan Christophe menandatangani kesepakatan pembangunan fasilitas pabrik senilai Rp 11,75 miliar yang menyerap 354 pekerja.
”Kami di sini on budget dan on time sehingga kami menginvestasikan lebih banyak di bidang alat kesehatan,” paparnya.
Kedekatan dengan para pengusaha terlihat saat mereka menggelar farewell meet up bersama Ganjar Pranowo yang telah purnatugas sebagai gubernur Jawa Tengah.
Acara di Hotel Syailendra, Kota Semarang, Kamis (7/9) malam itu berlangsung meriah, dipandu komedian kondang Cak Lontong.
Lebih dari 90 menit, pria berambut putih itu menceritakan pengalamannya memimpin Jawa Tengah.
Antara lain, terkait pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perizinan investasi, hingga penegakan hukum.
”Kawan-kawan pengusaha ini banyak beri masukan pada periode pertama saya jadi gubernur,” kata Ganjar Pranowo.
Ganjar mengingat masa-masa berjuang menyelamatkan ekonomi saat terjadi pandemi Covid-19. Melalui Lapak Ganjar, dia memanfaatkan akun Instagram-nya yang memiliki jutaan follower itu untuk mempromosikan produk-produk UMKM secara gratis.
”Sehingga saat pandemi Covid-19, pengendalian inflasi cukup bagus, masuk tiga besar,” jelasnya.
Mantan anggota DPR RI itu juga menyampaikan pentingnya penegakan hukum, terutama terhadap tindakan korupsi.
”Saat kali pertama menjabat gubernur, hasil riset masih ada pungli dan tata kelola pemerintahan yang belum transparan. Akhirnya, muncul tagline Ojo Korupsi Ojo Ngapusi. Dan itu saya beri contoh sebagai komitmen,” tegasnya.
Sementara itu pelaku UMKM Banyuwangi merasakan pelayanan izin usaha mikro melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk pelaku usaha di desa-desa sangat membantu.
Layanan izin jemput bola ini mendorong UMKM naik kelas.
Salah satu syarat UMKM naik kelas adalah izinnya lengkap, sudah ada di OSS. Selain untuk kepastian hukum, izin usaha mikro dapat menjadi sarana pemberdayaan.
Dengan mempunyai izin, pelaku ekonomi arus bawah bisa menjadi penerima program pemberdayaan maupun akses modal bersubsidi dari pemerintah maupun bank-bank BUMN.
Editor : Syaifuddin Mahmud