RadarBanyuwangi.id – Gebrakan Pemkab Banyuwangi dalam program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berbuah manis.
Hingga Senin (21/8), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat ada belasan desa dan kelurahan yang telah menuntaskan pembayaran PBB-P2.
Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Banyuwangi Firman Sunyoto. Mantan Camat Genteng tersebut mengungkapkan, hingga Senin (21/8) tercatat ada 13 desa yang telah merampungkan pembayaran PBB-P2.
Firman mengatakan, dari 13 desa yang telah lunas tersebut total yang terbayarkan mencapai Rp 2,234 miliar. Di mana periode pembayaran PBB-P2 oleh masing-masing desa telah dilakukan sejak Februari hingga Senin (21/8) lalu.
Sekadar diketahui, program pemutihan sanksi PBB-P2 mulai periode 1994–2023 tersebut digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI.
Hal itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 188/155/KEP/429.011/2023 yang mengatur tentang penghapusan denda administrasi PBB-P2 di Banyuwangi. Program ini dibuka sejak 1 Agustus hingga 30 November mendatang.
Firman berharap, masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan yang telah diberikan pemkab dengan menuntaskan pembayaran PBB-P2 tanpa terbebani tunggakan sanksi pajak.
Dengan demikian, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi ikut terdongkrak.
”Program penghapusan sanksi administrasi ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi piutang, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajaknya saja. Sehingga seluruh wajib pajak yang masih memiliki utang dapat segera melakukan pembayaran,” pungkas Firman. (rei/aif/c1)
Editor : Ali Sodiqin