RadarBanyuwangi.id - Inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan Pemkab Banyuwangi kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional.
Kali ini, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono menyabet penghargaan sebagai sekretaris daerah kabupaten berkinerja digital terbaik dalam ”Askompsi Digital Leadership Government (ADLG) Award 2023”.
Mujiono dinobatkan sebagai juara 1 sekkab berkinerja digital terbaik dalam ajang yang digelar Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi).
Penghargaan diserahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi di Jakarta, Kamis (27/7).
Di tataran pemerintah kabupaten, selain Sekkab Mujiono yang menyabet juara 1, penghargaan juga diberikan kepada Sekkab Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Sugianto sebagai juara kedua. Sedangkan juara 3 diraih Sekkab Ciamis, Jawa Barat, Tatang.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada sekretaris daerah kota (sekdakota) dan sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) yang dinilai berkinerja digital terbaik se-Indonesia.
Sekkab Mujiono mengatakan, inovasi berbasis digital diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang harus dihadapi pemkab untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.
Mulai tantangan demografi mengingat wilayah Banyuwangi yang begitu luas, jumlah penduduk yang mencapai jutaan orang, serta berbagai tantangan lain, hingga sumber daya aparatur yang terbatas.
”Untuk itu, inovasi berbasis digital diperlukan agar pelayanan publik semakin efektif, efisien, cepat, mudah, dan murah. Intinya untuk memudahkan masyarakat. Ini sejalan dengan moto kami, yakni inovasi tiada henti dengan digitalisasi,” ujarnya.
Mujiono menuturkan, digitalisasi tersebut akan berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan di Banyuwangi. Administrasi pemerintahan semakin tertib, mulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring dan evaluasi, hingga pertanggungjawaban.
Lebih dari itu, inovasi berbasis digital juga berdampak pada pelayanan publik di kabupaten the Sunrise of Java. Mulai pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelayanan sosial, hingga pelayanan persampahan, dan lain sebagainya. ”Semuanya diwadahi dalam satu aplikasi, yakni Smart Kampung,” tuturnya.
Mujiono menambahkan, Pemkab Banyuwangi memiliki empat ekosistem pelayanan publik terintegrasi. Yang pertama adalah pelayanan langsung (direct service).
Masyarakat yang membutuhkan berbagai pelayanan bisa datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP), Pasar Pelayanan Publik di Rogojampi dan Genteng, atau ke kantor desa.
Ekosistem kedua adalah pelayanan secara elektronik (electronic service). Masyarakat bisa mengakses berbagai pelayanan menggunakan handphone (HP) berbasis android, yakni melalui aplikasi Smart Kampung.
”Silakan unduh aplikasi tersebut untuk mengakses berbagai pelayanan yang diperlukan,” kata mantan Asisten Administrasi Umum (Asmin) Pemkab Banyuwangi tersebut.
Ketiga, pemkab juga memiliki ekosistem pelayanan mandiri (self service). Dijelaskan, di kantor-kantor desa sudah tersedia anjungan pelayanan Smart Kampung.
Dengan memanfaatkan anjungan pelayanan itu, masyarakat tidak harus menghadap petugas melainkan cukup mengisi formulir pelayanan yang dibutuhkan secara mandiri. Misalnya, pembuatan surat pernyataan miskin (SPM).
”Setelah semua formulir diisi lengkap dan sesuai ketentuan, maka kades akan memberikan persetujuan dengan tanda tangan elektronik (TTE). Jika masyarakat yang bersangkutan membutuhkan berkas fisik, maka bisa dicetak langsung di anjungan Smart Kampung tersebut,” beber Mujiono.
Ekosistem keempat adalah pelayanan jemput bola atau pelayanan bergerak (mobile service). Misalnya, saat Bupati Ipuk Fiestiandani menjalani melaksanakan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), Camping Pelayanan Masyarakat Kebun (Camping Embun), dan sebagainya.
Masih menurut Mujiono, inovasi berbasis digital tersebut terbukti memberikan multiplier effect positif untuk pembangunan Banyuwangi. Angka kemiskinan per tahun 2022 sebesar 7,5 persen.
Angka ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi juga naik hingga mencapai Rp 53 juta per orang per tahun. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang sempat minus imbas pandemi Covid-19 juga berhasil rebound menjadi naik 4,43 persen.
Mujiono mengakui, apa yang dia lakukan sebagai sekkab merupakan implementasi dari visi dan misi serta tujuan pembangunan yang dicanangkan Bupati Ipuk Fiestiandani.
”Ini juga menjadi bagian tugas kami. Selain pelayanan administrasi dan pembinaan ASN, kami juga mengemban tugas melaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai tugas dan fungsi kami,” pungkasnya. (sgt/c1)
Editor : Ali Sodiqin