RADAR BANYUWANGI – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono ”turun gunung” ke wilayah Kecamatan Giri, Banyuwangi, Senin (10/7). Seabrek kegiatan dijalani, mulai bertemu dengan para kepala desa (kades) dan lurah hingga mengecek pembangunan infrastruktur.
Awalnya, Sekkab Mujiono bertandang ke kantor Kecamatan Giri. Kali ini, dia menggelar rapat bersama camat serta dua kades dan empat lurah di wilayah kecamatan setempat.
Termasuk kades Grogol, kades Jambesari, lurah Giri, lurah Boyolangu, lurah Mojopanggung, dan lurah Penataban.
Dalam pertemuan bersama camat dan para lurah serta kades tersebut, Sekkab Mujiono melakukan monitoring dan evaluasi (monev) berkaitan hal-hal yang kerap disampaikan Bupati Ipuk Fiestiandani serta isu-isu strategis sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.
Mulai soal pemanfaatan identitas kependudukan digital (IKD), Smart Kampung, serta pelayanan di kecamatan, kelurahan, dan desa.
”Semua kami evaluasi satu per satu. Misalnya kades Grogol, kami tanya sudah download aplikasi Smart Kampung atau belum. Ternyata yang bersangkutan sudah bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sekkab Mujiono.
Sedangkan berkenaan dengan target IKD sebesar 25 persen dari jumlah penduduk yang mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), sejauh ini capaian IKD di Banyuwangi baru 13 persen.
”Harapan kami, camat, kades, dan lurah turun langsung ke masyarakat untuk menyosialisasikan IKD. Ini untuk mempermudah masyarakat,” kata dia.
Mujiono juga meminta para camat, lurah, dan kades memperhatikan kebersihan dan ketertiban di wilayah masih-masing. Di wilayah Kecamatan Giri masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar.
”Kami minta dilakukan pendekatan agar mereka tidak berjualan di trotoar. Karena trotoar ditujukan untuk akses pejalan kaki, bukan untuk berjualan. Jika masih bandel, maka harus dilakukan penertiban,” tegasnya.
Usai menggelar pertemuan dengan camat serta para lurah dan kades, Sekkab Mujiono mengecek hasil pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Giri. Termasuk di Jalan MH Thamrin.
Dikatakan, saat pandemi Covid-19 melanda, anggaran pembangunan infrastruktur digeser untuk menopang sektor kesehatan. Kini, saat pandemi sudah menjadi endemi, pemkab kembali fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan.
Anggaran untuk pembangunan jalan di Banyuwangi tahun ini sangat besar, hampir mencapai Rp 200 miliar. Melalui anggaran sebesar itu, diharapkan kondisi jalan sepanjang 100 kilometer (km) di Banyuwangi kembali mulus.
”Contohnya Jalan MH Thamrin, anggaran Rp 2,5 miliar. Dibangun sekitar 1,7 kilometer dengan lebar 8 meter lengkap dengan markah jalan,” tuturnya.
Setelah Jalan MH Thamrin selesai dibangun, Mujiono meminta pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU-CKPP) membangun saluran pembuangan air menuju trotoar.
”Supaya jalan yang sudah dibangun awet. Kami minta dibuatkan lubang dengan jarak lima sampai tujuh meter untuk mengalirkan air menuju saluran drainase di bawah trotoar. Sudah ada saluran drainase di bawah trotoar,” terangnya.
Masih menurut Mujiono, pemkab fokus melakukan pembangunan infrastruktur tanpa mengesampingkan sektor pendidikan dan kesehatan.
Sebaliknya, pembangunan infrastruktur juga bermanfaat untuk menopang sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, UMKM, hingga pertanian.
”Untuk jalan yang belum diperbaiki tahun ini, akan kami perbaiki tahun depan,” pungkasnya. (sgt/c1)
Editor : Ali Sodiqin